Film, Kurasi/Kritik

Barat Membunuh, Timur Mudik: Reaksi Kekalahan Terhadap Kapitalisme dalam Film The Menu dan Hunger

Film porno yang halal adalah film porno makan, dan dua film ini adalah film porno makanan hardcore, BDSM, dengan darah dimana-mana: The Menu dan Hunger. Di The Menu, seorang chef menciptakan hidangan yang aneh dan membunuh pelanggannya satu per satu. Sementara di Hunger, seorang koki jalanan bergabung dengan tim Chef Paul, pemilik catering mewah Hunger, tetapi merasa tidak puas dengan pelanggaran etis yang dilakukan Chef Paul. Dalam esai ini, akan digunakan kerangka teoritis dari Marx, Foucault, Adorno, dan Sahlins, para filsuf yang kepalanya terlalu sering menghadap serong ke kiri, untuk membahas masalah kelas sosial, budaya konsumerisme, dan makanan. Yang dibahas: cerita dan plot filmnya karena saya malas bahas treatment dan visual di luar workshop MondiBlanc. Semoga essay ini bisa membuka diskusi lebih luas, khususnya soal gaya dua film tersebut yang keduanya memiliki keindahan visual dan simbolik yang sangat kaya.

Dalam The Menu, chef dan timnya merencanakan balas dendam dengan menciptakan menu aneh dan membunuh klien super kaya mereka satu per satu. Protagonis dari film ini, Margot yang diperankan oleh Anya Taylor-Joy, adalah orang kelas menengah bawah yang merasa asing dalam acara kuliner sadis yang dipimpin oleh Chef Slowik yang diperankan oleh Ralph Fiennes. Di akhir film, Margot bertahan dan berhasil lolos dari acara itu sambil makan burger, menu terakhir yang dibuat sang Chef, yang merupakan makanan untuk kelas bawah. Para karakter kapitalis dibunuh, kelas bawah tetap jadi kelas bawah.

Di sisi lain, dalam Hunger, Aoy yang diperankan oleh Chutimon Chuengcharoensukying adalah seorang koki berbakat dari restoran jalanan yang bergabung dengan tim Chef Paul yang diperankan oleh Nopachai Jayanama. Setelah belajar selama beberapa waktu, Aoy tidak bisa terima pelanggaran etis Chef Paul, khususnya soal memasak hewan eksotis. Di berhenti kerja dan dengan bantuan investor, dia membuka restoran sendiri, hanya untuk merasa kecewa dan kembali menjadi koki di restoran jalanan keluarganya. Kelas bawah lagi-lagi kembali ke kelas bawah.

Terdapat perbedaan signifikan dalam cara dua film ini menggambarkan gambaran kesenjangan sosial dan budaya.

Pertama: Barat melihat kesenjangan kelas dengan perlawanan fisik dan balas dendam, sementara Asia (baca: timur) melihat masalah sistemik yang diperjuangkan dengan menjadi diri sendiri dan bangga dengan budaya dan tradisi kelas menengah bawah yang kekeluargaan.

Kedua: The Menu, yang mengambil tempat di sebuah pulau pribadi dengan sumber makanan sendiri, tidak mencoba menjelaskan kelas sosial yang direpresentasikan melalui visual di dapur dan restoran, sementara Hunger menunjukkan kesenjangan sosial yang dalam di Thailand, yang mewakili Asia Tenggara. Bahan makanan diambil dari kelas menengah bawah, dirangkai dan dipresentasikan sebagai kemewahan denhan nilai tambahan ratusan kali lipat untuk kelas atas. Nilai tambahan tersebut adalah modal simbolik yang kita sebut prestige.

Ketiga: The Menu menyederhanakan masalah dengan representasi karikatur dan gambar sadis untuk melambangkan konflik kelas, sedangkan Hunger memiliki representasi kesenjangan sosial yang lebih realistis. The Menu terjadi dalam kerangka sempit, sementara kerangka luas muncul dalam simbol-simbol foto lama dan cerita latar. Sementara Hunger secara frontal memaparkan kesenjangan sosial di Thailand, yang mewakili Asia Tenggara, dengan UMKM-UMKM jalanan yang tak bayar pajak dan tanpa aturan sanitasi dan memberi akses makanan kepada orang-orang miskin.

Dari kedua film ini, kita dapat melihat bagaimana kultur barat dan timur memandang masalah kelas dan kesenjangan sosial. Representasi kesenjangan sosial dalam industri kuliner juga menjadi cerminan dari representasi kesenjangan sosial di masyarakat secara keseluruhan.

Sekarang mari kita coba otak atik film The Menu dan Hunger dengan perspektif teori kritis klasik yang diusung oleh Karl Marx, Michel Foucault, Theodore Adorno dan Marshall Sahlins. Keempat pemikir ini bicara panjang lebar soal politik, kekuasaan, dan media; pemikiran mereka masih sangat relevan, bahkan beberapa baru relevan, ketika kita mengalami masa dimana kesenjangan kelas bukannya menghilang malah semakin terasa hari ke hari, terlepas dari naiknya PDB sebuah negara, atau semakin modernnya teknologi. Mereka adalah para pemikir besar yang membuat fondasi dari seluruh kritik dunia modern dan kapitalisme kita.

Karl Marx dalam bukunya Das Kapital menekankan tentang kelas dan konflik kelas, dimana buruh sebagai kelas proletariat selalu dieksploitasi oleh pemilik modal sebagai kelas bourgeoisie. Dalam The Menu, karyawan restoran yang mayoritas berasal dari kelas pekerja berkonflik dengan chef yang mewakili kuasa kelas atas. Dan chef yang kelas atas, stres dengan kelas atas lain yang harus ia layani–chef Slowik, berasal dari kelas menengah bawah dan memulai karirnya dengan membuat burger, merasa sentimen dan tidak aman karena posisinya, meskipun ada di atas angin, tetap rentan oleh kritikus masakan dan kelaparan tak terbatas kaum 1% itu. Sementara dalam Hunger, konflik terjadi antara koki jalanan yang mewakili kelas pekerja dengan chef yang juga berada di atas. Sentimen dan pengkhianatan terjadi di struktur kuasa dua film–dari para juru masak kepada koki, hingga koki kepada customernya. Ada hierarki dan moda produksi yang bisa jadi skripsi Marxist di dua film tersebut.

Michel Foucault dalam bukunya Power/Knowledge menekankan pada kekuasaan sebagai suatu hal yang terdapat pada segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia kuliner, dan didasarkan pada pengetahuan dan produksi pengetahuan. Dalam The Menu, chef memegang kendali penuh atas hidangan yang disajikan dan memiliki kekuasaan yang sangat besar atas karyawan yang bekerja di bawahnya. Sedangkan dalam Hunger, chef juga memiliki kekuasaan dalam menentukan hidangan dan memperlihatkan perilaku otoriter dalam memimpin timnya. Kedua film mengangkat betapa naif, jahat dan borosnya nya orang-orang kaya yang membeli prestise. Mengutip Chef Paul yang menjadi koki karena miskin dan ingin mencoba caviar, serta menemukan bahwa caviar serasa “seperti tahik.”

Photo by Pixabay on Pexels.com

Teori lain dari Foucault yang bisa dipakai untuk melihat dua film ini adalah teori Panopticon. Dalam konteks dapur industri kuliner dalam The Menu dan Hunger, teori panopticon Foucault dapat diterapkan sebagai bentuk pengawasan yang terus-menerus dan tak terlihat pada karyawan dapur. Dalam teori panopticon, kekuasaan bukan hanya terbatas pada orang yang memiliki kekuasaan langsung, tetapi juga terkait dengan kontrol dan pengawasan yang berkelanjutan. Dalam kedua film, kontrol didapat dengan penempatan setiap karakter dalam sebuah ruang dimana semua orang dapat melihat semua orang. Di situ kebudayaan dan kekuasaan dibentuk, melalui interaksi saling memandang satu sama lain.

Dalam kedua film, chef dapat melihat dan mengawasi semua aktivitas di dapur, sementara karyawan tidak dapat melihat chef karena sibuk dengan tugasnya. Sehingga karyawan merasa selalu dalam pengawasan dan terus-menerus menyesuaikan perilaku mereka dengan harapan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dalam adegan-adegan di mana karyawan dapur bekerja dengan cepat dan sangat disiplin, seolah-olah mereka selalu dalam pengawasan yang ketat.

Namun, di sisi lain, teori panopticon juga dapat diterapkan pada bagaimana chef dan hidangan mereka dipertontonkan kepada penonton sebagai bagian dari sebuah pertunjukan. Dalam kedua film, dapur adalah pusat dari pengalaman kuliner, di mana penonton bisa melihat langsung kegiatan di dapur. Chef dan hidangan mereka dipertontonkan sebagai bintang utama dalam sebuah pertunjukan, di mana penonton menikmati makanan sebagai hasil akhir dari sebuah proses yang rumit dan menarik.

Dalam hal ini, teori panopticon dapat dilihat sebagai bentuk kontrol sosial di mana penonton secara tidak sadar merasa terlibat dalam pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan dapur dan chef, yang pada gilirannya mempengaruhi persepsi mereka terhadap hidangan yang disajikan. Dengan memanfaatkan kekuatan pertunjukan dan pengawasan, dapur industri kuliner dalam The Menu dan Hunger menciptakan pengalaman kuliner yang sangat terkontrol dan terstruktur.

Jika kita melihat lebih jauh lagi dengan mata elang, kita akan menemukan bagaimana teori Adorno bisa dipakai dalam membongkar struktur hierarki semacam ini. Theodore Adorno dalam bukunya The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception menyoroti tentang industrialisasi budaya sebagai suatu bentuk kontrol sosial atas masyarakat. Dalam konteks film The Menu, industri kuliner dianggap sebagai industri budaya yang menghasilkan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas atas. Hal ini tercermin pada kisah di dalam film dimana para elit bergantung pada pengalaman gastronomi yang disajikan oleh restoran. Sedangkan dalam Hunger, industri kuliner dianggap sebagai suatu bentuk penghasilan yang berasal dari tradisi masyarakat kelas bawah. Namun, film ini juga menunjukkan bagaimana investor dapat mengambil keuntungan dari industri kuliner dan mengubah pandangan asli terhadap hidangan menjadi suatu komoditas yang dijual ke masyarakat kelas atas.

Pemikiran Marshall Sahlins, profesor sosiologi dan antropologi dari Universitas Chicago dapat digunakan untuk menganalisis tema kuliner di film The Menu dan Hunger. Dalam kedua film tersebut, terlihat jelas bahwa jenis makanan yang disajikan dapat memperlihatkan moda produksi kelas sosial yang ada. Kedua chef dan kelompoknya memasak untuk kaum yang makannya sedikit tapi serakahnya tak ada ujung. Dalam hunger, kaum 1% ini mengeksploitasi habis-habisan orang lain hanya untuk bisa makan dengan prestise tadi, yang semuanya tak lebih dari tampilan dan gaya. Sementara di Hunger, Aoy berusaha memperkenalkan masakan keluarganya dan narasi cinta kasih dalam masakahn sederhana kelas bawah di hadapan orang-orang kaya. Ini berhasil untuk sementara, tapi kalah dengan narasi sup Chef Paul yang menyindir, “hilangkan minyak yang terlalu banyak dari masakan sebelumnya.” Di adegan awal, ketika pertama kali Chef Paul bertemu dengan Aoy, ia juga menyinggung bau badan Aoy yang disebabkan oleh makanan dan tempat kerjanya—sesuatu yang kita temukan dalam film tentang kelas pemenang Oscar yang lain, Parasite karya Boon Joong-Ho.

Dalam kedua film tersebut, makanan jelas dipandang sebagai suatu tanda atau simbol yang merepresentasikan status sosial seseorang atau kelompok tertentu. Dalam The Menu, konsumsi makanan menjadi suatu bentuk konsumsi budaya, dimana makanan menjadi alat untuk menunjukkan kekayaan dan status sosial. Sedangkan dalam Hunger, makanan menjadi suatu bentuk identitas budaya, dimana makanan menjadi alat untuk memperlihatkan jati diri daerah tertentu–khususnya Thailand. Kedua film punya makanan kelas miskin: The Menu dengan Cheese burger, dan Hunger dengan Pad-thai. Tapi Padthai bukan hanya bicara kemiskinan, ia adalah makanan khas Thailand. Sementara cheseburger adalah makanan franchise kapitalis barat untuk orang kelas menenga bawah di barat. Di Barat Padthai makanan eksotik orang menengah atas, di Asia tenggara, Cheese burger makanan kelas menengah atas (walau kini sudah banyak yang murahan). Ini masalah lain yang bisa kita kaji sendiri, soal konteks makanan, kelas dan kebudayaan. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang dijual oleh kedua chef bukan makanan, tapi identitas. Yang nikmat bukan rasa, tapi identifikasi bahwa diri sang konsumen punya daya dan kuasa untuk menjadi serakah dan lapar tanpa ujung.

Sebagai kesimpulan, kedua film The Menu dan Hunger dapat dianalisis dari perspektif teori kritis yang menyoroti tentang kelas, kekuasaan, dan industri budaya. Konflik antara kelas dan kekuasaan dalam kedua film tersebut dapat dipahami sebagai refleksi dari realitas sosial di dunia kuliner yang sebenarnya, di mana kekuatan ekonomi, politik, dan budaya berperan dalam menentukan siapa yang memiliki kekuasaan dan kontrol atas industri makanan dan minuman.

***

Terima kasih sudah membaca sampai habis. Jika kamu suka tulisan ini, jangan lupa traktir yang nulis kopi murahan biar dia semangat. Klik tombol di bawah ini untuk menuju ke laman trakteer-nya.

Film, Kurasi/Kritik, Racauan

Andibachtiar Yusuf dan Kejamnya Sinema Kita


Semua yang kenal atau pernah mendengar minimal 3 cerita tentang Andi Bachtiar Yusuf (sutradara Love for Sale, Romeo-Juliet dan The Conductor) pasti setuju bahwa Ucup (nama panggilannya) adalah orang yang straightforward, suka bercanda kasar, dan berenergi besar. Sikap itu sudah lama ada padanya sehingga ketika ada kasus kekerasan di set film, sulit untuk membelanya, seakan semua orang tinggal menunggu ia melakukan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain sedemikian rupa. FYI, saya orang yang tidak kenal dekat dengan Ucup, tapi tidak sulit untuk tahu dua tiga cerita soal kepribadiannya yang cukup nyentrik–saya rasa dia sendiri juga tidak pernah menyembunyikan itu. Dia cenderung mengglorifikasi kekasaran itu secara publik.

Sebagai seorang penulis opini, saya tidak berniat membela tindakan Ucup. Saya cuma ingin melihat secara lebih objektif, apa yang sebenarnya terjadi di Industri film kita. Sesuatu yang seringkali tersembunyi dari mata orang umum: sebuah kekerasan sistemik yang mendominasi produksi film kita.

Kekerasan sistemik artinya kekerasan berbasis cara kerja sebuah struktur. Ia ada karena dalam konteks kurang uang, kurang waktu dan kurang perhitungan, untuk membangun sebuah sebuah hierarki struktur (baca: produksi film), diciptakanlah kekerasan dan opresi pada pekerja. Secara mudah, kekerasan sistemik ini terjadi karena film adalah sebuah karya kapital yang didalamnya terdapat relasi-relasi kuasa antara pemilik modal, pengambil kebijakan, dan kru. Klasik Marx lah, menyedihkan bicara teori ini hari gini.

Sutradara atau produser ngamuk di set, bukan hal yang tidak biasa. Kepanikan terjadi, jam kerja mulur sampai dua tiga kali lipat, bahkan orang meninggal di set sudah beberapa kali terjadi. Ini karena tekanan syuting begitu besar karena seringkali perhitungan brief ide, modal, dan waktu tidak dikerjakan dengan baik. Janji-janji pada investor, atau ketakutan kehilangan pekerjaan, membuat pekerja film sering tersiksa tapi terus kerja karena kebanyakan mereka freelancer.

Kekerasan ini tidak hanya terjadi secara fisik dan verbal. Ia paling sering terjadi dengan cara simbolik, melalui aturan kontrak tidak adil, atau dengan dalih solidaritas yang melanggengkan eksploitasi tenaga kerja, atau dengan tekanan-tekanan penyalahgunaan kekuasaan, ancaman black list, dan sebagainya.

Kekerasan simbolis juga bisa berwujud cinta, baik pada persona atau kepada filmnya sendiri yang abstrak: yang penting filmnya jadi. Banyak pekerja film yang berusaha mengerti masalah produser atau sutradara atau astrada, karena mereka teman senasib sepenanggungan. Mereka rela dieksploitasi sedemikian rupa untuk membereskan kebodohan orang lain. Setelah itu hubungan dijaga baik dengan party-party setelah syuting (kalau ada uang tersisa), atau sekedar halal bi halal minta maaf. Syuting sudah seperti sebuah neraka yang harus dilewati untuk mencapai surga. Neraka yang tak terukur dan tidak adil. Karena neraka Tuhan lebih adil: Hitler ditusuk besi panas dari pantat hingga mulut karena apa yang ia lakukan pada Yahudi. Sementara kru salah apa sampai harus merasakan neraka diteriaki, dimaki, tidak tidur, dan kecelakaan tanpa asuransi? Orang film seperti punya lebaran beberapa kali setahun karena sering maaf-maafan, tanpa banyak evaluasi diri.

Dan ini membuat nilai kekerasan jadi relatif. Ucup susah dibela karena perilakunya kasar dan dia mengglorifikasinya, tapi ada yang lebih parah lagi: orang yang perilakunya baik, tapi pas syuting jadi iblis dan semua orang berhasil dimanipulasi biar ikut maunya dia secara konsensual. Mungkin di set tidak marah-marah; mungkin juga terlihat pusing dan menderita seperti kru yang lain, tapi keputusan idealisme dan artistiknya bikin syuting sangat tidak manusiawi: jam kerja panjang, tidak ada safety, tidak ada asuransi, dan memaksa overtime atau pick up shot dalam waktu sangat dekat, sering terjadi. Belum lagi kontrak yang sangat tidak manusiawi, seperti memaksa seorang pekerja untuk mau menerima kontrak project berikutnya tanpa kenaikan upah sesuai inflasi atau profit. Bangsat.

Ada juga yang meremehkan kru lain yang sakit hati atau depresi. Begini ya, kawan, sakit hati itu relatif. Bisa jadi kebanyakan orang tidak sakit hati, tapi jika ada satu dua orang yang tiba-tiba hilang karena depresi dan jadi suicidal maka jelas ada masalah. Ingat, ini orang bukan angka. Satu dua orang depresi karena kebijakan buruk adalah sebuah tanda kegagalan dalam menjaga lingkungan kerja yang baik.

Lalu ada juga yang masokis dan ngajak-ngajak, tanpa sadar bahwa tidak semua orang masokis seperti dia. Tidak semua orang seambisius dia untuk film dia. Akhirnya, perlahan tim collapse, dan seperti domino, yang repot di post produksi yang harus beresin kesalahan produksi dari mulai sound yang buruk hinggal shot yang tidak punya continuity karena script cont-nya tidak tidur. Ada lagi yang sudah sakit masih maksa syuting, karena mikirin kru dan budget. Udah kayak Jendral Sudirman dibawa-bawa pake tandu ke hutan. Ini efek kebalik tapi sama bahayanya, semoga nggak keulang lagi cinta yang membunuh semacam ini.

Kita menuju ke kemajuan di industri kita: UU perfilman, BPI, Sertifikasi kerja, kucuran dana pemulihan ekonomi, dana abadi kebudayaan dan lain sebagainya memastikan kita bisa produksi film dengan jauh lebih nyaman dan aman dibanding zaman orde baru. Maka baiknya perbaikan terus dilakukan, khususnya soal aturan untuk pekerja film.

UU perfilman yang dibikin, menurut banyak orang, belum berpihak pada pekerja tapi lebih pada pengusaha film. Karena kepentingan pekerja dari mulai jam kerja yang manusiawi sampai jaminan sosial belum tersurat. Terlebih lagi fleksibilitas yang membuat eksploitasi terus jalan, dan akibatnya kata-kata kotor dan konflik kekerasan fisik, verbal, dan simbolik kerap terjadi di set yang stress karena memaksakan budget, timeline, dan ide yang tidak cocok satu sama lain.

Jangan bilang bahwa itu biasa dalam syuting, atau tidak ada syuting yang akan beres 100 persen! Jangan menormalisasi syuting sakit! Itu cuma ocehan kaum budak proletariat yang harusnya sudah punah bersama hantu-hantu Marx. Ada kok yang sudah mempraktekan syuting sehat, tapi mereka belom sempat berbagi ilmu pada banyak tim produksi lain. Mereka belum berhasil mereduplikasi cara mereka untuk bisa, misalnya, jogging sama keluarga di tengah-tengah syuting film panjang, tanpa ganggu jadwal syuting. Sempat menjadi manusia sehat jiwa raga, di tengah kerja keras yang teratur baik, karena manajemen yang rapih dan prioritas yang logis: film nomor dua, kesehatan fisik, mental dan keluarga yang utama.

Nggak mungkin juga mereka yang sehat-sehat ini sering sharing-sharing sebuah ilmu ke semua tim produksi yang sakit di luar sana. Terlalu banyak tim yang sakit daripada yang sehat. Salah-salah mereka yang sehat bisa jadi ikut sakit, karena mereka kan kerjaannya syuting, bukan advokasi. Maka tidak ada cara lain selain memohon perubahan UU menjadi lebih berpihak pada pekerja. Agar persaingan jadi sehat dan tidak memungkinkan pekerja ditekan sedemikian rupa dari atas ke bawah.

Kasihan banget melihat asosiasi film seperti ICS, IFDC, atau ACI jadi seperti kelompok paramiliter atau anarko yang bikin hukum sendiri, padahal mereka harusnya ada di bawah lindungan NKRI. Mereka asosiasi pekerja, pak, bukan Ormas agama yang biasa ngeluarin fatwa.

Penting kita untuk sadar kekerasan yang kita lakukan, sengaja atau tidak sengaja, karena cinta atau benci–semua adalah kekerasan, dan itu harus dihentikan.

Filmmu TIDAK PENTING. Karena film Indonesia belum bisa menjadi penting, jika orang-orangnya yang membuatnya tidak dipentingkan.


Terima kasih sudah membaca sampai habis. Website ini jalan dengan donasi. Kalau kamu suka yang kamu baca, silahkan traktir penulisnya kopi biar semangat nulis lagi. Thanks.

Film, Filsafat, Kurasi/Kritik, Racauan

Oscar dan Politik Festival Film

Dalam Oscar, gue selalu melihat sebuah performance. Oscar sendiri sebagai sebuah festival, buat gue bukan sebuah kompetisi atau sebuah perayaan macem-macem  tapi itu adalah sebuah performance politik.

Oscar dari awal tahun 70’an ketika Marlon Brando menolak untuk dapat Oscar karna dia mau protes sama semua film koboi yang  memarginalkan  orang-orang native American, udah political banget tuh. Marlon gak mau dateng, dia mengirim seorang putri kepala suku di Amerika dan menerima Oscar buat dia, tapi di saat yang sama juga dia ngomong bahwa selama ini Hollywood telah melecehkan Native Amerika yang disebut “indian-indian” ini dan mereka ingin menghentikan film-film koboi dengan indian-indian film Amerika yang menjadi penjahat.

Ini impactful banget, dan setiap tahun ada aja Oscar caranya untuk bikin sebuah wacana jadi naik. Kaya kemenangan film Moonlight berkaitan dengan racial discrimination, lalu kemenangan-kemenangan lain-lain film-film perempuan waktu jaman #metoo, lalu kemenangan film Asia jadi reaksi terhadap penembakan orang-orang asia di Amerika. Kemarin juga kita lihat juga Will Smith nampol Chris Rock dan di highlight sebagai sebuah performance yang notable.

Adegan ini buat gue statement tentang penyakit Alopecia Jada Pinkett Smith yang membuat rambutnya rontok dan harus digunduli. Ini juga kayak tamparan literal bahwa juga bahwa jokes itu ga bebas gitu. Lo boleh ngejoke sesuatu di dalam sebuah ruang yang aman; tapi Oscar jelas bukan ruang aman kayak di comedy club. Ricky Gervais juga beberapa kali bikin jokesnya depan orangnya langsung di Golden Globe, tapi kalo udah soal penyakit atau disabilitas itu udah keterlaluan, kecuali kalo lo ambil balik apa yang bisa dikatain ke elo gitu tapi ini kan enggak. Ini main power kan? Ketika Rock sudah ngata-ngatain Jada sementara dia sendiri aja ga sakit, di situlah pukulannya Will Smith bisa jadi sebuah performance yang sangat fenomenal untuk ngasih statement bahwa “Nggak! lo ga bisa nge jokes kaya gitu”.

Will Smith mempertaruhkan karirnya untuk aksinya itu. Dia mundur dari Oscar dan melepas hak suara atau kehadiran di event-event selanjutnya. Ketika tulisan ini dibuat, Smith sedang menunggu apakah piala yang ia raih sebagai best actor untuk film King Richard akan dianulir juga—tapi nampaknya tidak karena Chris Rock juga tidak menuntut. Terlepas dari sengaja atau tidak, insiden ini tercatat dalam sejarah Oscar, memperkuat stereotipe orang kulit hitam di Amerika, dan berdampak buruk terhadap karir.

Di Oscar juga masih banyak hal lain  sih yang bisa jadi highlight, Samuel Jackson menang pertama kalinya dengan Honorary Oscar award. Itu orang berapa tahun bikin film ga menang-menang,  jadi kalo gue bilang selama ini kan kita kali ngomong “Leonardo Dicaprio kenapa gak menang menang atau Johny Depp ga menang menang?” Men, mereka tuh cowo -cowo yang keren kulit putih dengan privilege-privilege gitu, kenapa kita ga pernah kepikiran ya? Kenapa Samuel L. Jackson ga pernah menang gitu ya? Apakah mungkin karena penampilanya yang begitu-begitu aja? Tapi gua rasa juga enggak. Misalnya, buat gue A Time To Kill tuh salah satu penampilannya Samuel L. Jackson yang paling keren, gila banget tuh dia di situ  tuh mainnya. Walau nggak ada yang ngalahin trademark Mother Fucker dia… paling yang bisa ngalahin Al Pacino dengan “fuck fuck fuck” nya.

Jadi intinya dari Oscar kita bisa lihat bahwa festival film itu punya politiknya sendiri. Nah sama dimana-mana juga. Ada dua macam politik festival menurut gue. Pertama, festival yang dari awal dibentuk sebagai gerakan politik. Misalnya Clermont-Ferrand di Prancis. Festival itu dibuat dari awal untuk gerakan mahasiswa dan kebebasan ekspresi melawan rezim.

Festival Film Indonesia buat gue juga sama. Karena Indonesia sendiri negara hasil traktat politik, otomatis FFI juga punya kepentingan politik identitas. FFI dimulai dari jaman  Soekarno tapi  platformnya juga pelan-pelan berubah karena dia ngikutin politik luar negeri. Pernah sih FFI pro sama yang ‘Indonesia banget’, tapi ya hasilnya, dapetnya Aa Gatot. Dan itu sangat buruk buat Festival Film utama negara kita ini. Buat gue film di Indonesia itu  tentang hanya bisa maju dengan investasi luar negeri dan bersaing dalam industri film global.

Tapi ada juga festival film yang nggak politis dari awal, yang memang dibuat untuk ngumpul-ngumpul karena suka tongkrongan suka nonton film dan lama-lama jadi festival. Kalo mereka ga bubar-bubar, mereka akan punya struktur sendiri dan beregenarasi.

Jadi ketika lo memilih sebuah festival film, pastikan aja dia sudah bertahan cukup lama melewati banyak perubahan sosial politik. Kalo cuma setahun terus bubar dan nggak regenerasi ya dia gagal. Oscar pun sama ngikutin politik Amerika. Cuma ya ujung-ujungnya ada prinsip dasar yang dia pengen capai jadi film yang menang nggak semata-mata karena bagus tapi juga harus memperhitungkan sekuat apa endorsement Oscar terhadap film untuk bisa mengubah persepsi orang tentang kebudayaan gitu.

Jadi intinya kalo kita ngomongin Festival film ada yang politis ada yang organik awalnya, tapi setelah tahun ke 5 dia akan jadi sangat politis. Artinya dia punya sebentuk endorse dalam film yang dimenangkan.  Masing-masing punya sendiri-sendiri ada yang LGBT, ada yang fokusnya ke  gender, ada yang fokus ke horor, ada yang fokusnya ke komunitas, ada juga yang fokusnya ke pasar dan industri tapi industri juga harus ngikutin apa yang lagi ngetrend.

Sayangnya di Indonesia, festival film belom segitunya politiknya. Kayak, FFI menangin Penyalin Cahaya untuk mengendorse isu kekerasan seksual, harus kecewa ketika salah satu penulisnya kejebak kasus kekerasan seksual. Semua harus dibangun dan menjadi politis adalah hal penting buat sebuah festival, biar film jadi punya kegunaan yang jelas: mengubah peradaban!

Anthropology, Film, Kurasi/Kritik

Dunia Menyakiti Anak-anak: Anak-anak yang Disakiti dan Mati Di Kenyataan dan Film-film

Semua orang tua bersalah pada anaknya, dan setiap kesalahan akan membekas buat si anak dari kecil hingga ia dewasa. Orang tua yang baik adalah orang tua yang dapat mengevaluasi diri dan terus berusaha meminimalisir kesalahan terhadap anak. Tapi ketika kita bicara masalah parenting, kita tidak cuma bicara soal keluarga atau masalah individual, kita juga harus bicara tentang negara dan kebudayaan secara luas, tentang bahasa, dan juga tentang konsepsi pendidikan terhadap anak.

Hari ini kita sudah setuju soal buruknya konsep perpeloncoan atau kekerasan fisik dan verbal terhadap anak–walau banyak juga orang tua konservatif yang meneruskan lingkaran kekerasan itu, tapi kebanyakan orang tua terdidik yang punya akses ke internet sudah tidak begitu lagi. Namun kita tidak bicara soal tempat-tempat yang jauh dari pusat informasi. Kita tidak bicara dalam konteks kampung kota, kampung, atau desa. Kita sulit melihat seperti apa informasi utama yang ada di lapangan, apalagi soal kekerasan terhadap anak. 

Sebagai seorang penonton film, filmmaker, dan peneliti saya selalu tertarik dengan film-film kejahatan, dan beberapa tahun terakhir saya menonton beberapa film soal kekerasan anak terkini. Banyak sekali film yang mengangkat hal ini, dan setiap film, diskusi, dan aktivisme dapat membantu membuat dunia lebih baik untuk anak-anak dan masa depan negara kita. Ini adalah beberapa contohnya.

The Trials of Gabriel Fernandez, seperti judulnya, bercerita tentang persidangan orang tua Gabriel (ibu dan ayah tirinya) yang menyiksa Gabriel sampai meninggal. Settingnya di California, dan dari persidangannya terbukalah sebuah ketidakbecusan departemen sosial di Amerika Serikat, yang telah berkali-kali menerima laporan soal Gabriel yang sudah luka-luka, namun selalu mandeg di birokrasi sampai anak itu meninggal. Parahnya departemen sosial ini seperti dijawab oleh serial dari belahan dunia lain, The Chestnut Man

Setting The Chestnut Man ada di Denmark dan perbatasan dengan Jerman. Ceritanya soal seorang pembunuh berantai sadis yang modus operandinya (1) melaporkan orang tua anak yang ditelantarkan ke Departemen Sosial, dan (2) jika tidak digubris, maka orang tua anak itu akan dibunuh dan anggota tubuhnya dimutilasi, serta dibuat seperti chestnut man (mainan orang-orangan dari kulit kacang kastanyet.)

Yang paling menarik adalah, salah satu tokoh kunci yang membuat seluruh pembunuhan ini mungkin adalah seorang perempuan yang menjabat sebagai Menteri Sosial di Denmark. Film ini secara harfiah menyalahkan dan membawa struktur besar negara, sebagai penyebab utama kenapa kejadian ini berlangsung, dan pelakunya sudah pasti dan jadi bukan spoiler, adalah korban kekerasan anak ketika ia masih kecil. Plot yang sama seperti Pintu Terlarangnya Joko Anwar. 

Di Indonesia sendiri, laporan kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat tahun demi tahun. Kompas melansir bahwa tahun ada kenaikan dari 11.057 kasus di tahun 2019 menjadi 14.517 kasus di tahun 2021 (Kompas.com, 20 Januari 2021). Ini juga disebabkan institusi kepolisian yang lebih sibuk menjaga nama daripada bekerja menyelesaikan kasus, seperti laporan mendalam yang ditulis project Multatuli Tanggal 6 Oktober 2021. Dalam artikel berjudul “Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor Polisi. Polisi Menghentikan Penyelidikan.” Tiga anak ibu Lydia (nama samaran) itu diperkosa oleh mantan suaminya. Si ibu lapor ke dinas sosial dan polisi, yang justru mempertemukan anak-anaknya dengan si pelaku. Semua tambah runyam karena polisi dan dinas sosial sama sekali tidak mengerti bagaimana caranya menangani sebuah kasus kekerasan seksual kepada anak. Akal sehat saja mereka tidak punya. 

Memang, belum tentu anak-anak yang dilecehkan ini akan jadi penjahat, atau akan melecehkan orang lain. Tapi yang pasti traumanya akan keras, mereka akan memiliki hidup yang sulit, disabilitas psikososial. Ini masalah besar yang pemecahannya hanya bisa dengan kebijakan-kebijakan yang jalan beriringan dari banyak arah: secara undang-undang, hukuman harus diperberat; laporan harus dipermudah; dan yang paling penting, mengakui kesalahan dan aparat serta penjabat publik semua harus dididik ulang soal pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak, dan bagaimana cara menangani korban. SOP harus sangat jelas. 

Satu kasus lagi yang menyeramkan adalah seorang ibu yang menggorok anaknya. Ini kejadian yang sudah terjadi berkali-kali terhadap ibu yang stres. Dalam film kita bisa melihatnya di film The Others besutan Alejandro Amenabar. Di situ kita melihat tokoh ibu yang dimainkan Nicole Kidman yang membunuh anak-anaknya karena stres trauma perang.

Di kejadian nyata, pembunuhan anak oleh orang tua selalu terjadi karena masalah struktural (ekonomi, ideologi politik dan perang.) Hitler dan pengikutnya pun membunuh anak-anak mereka karena kalah perang, atau bunuh diri masal di Jonestown, atau bom bunuh diri anak, karena agama dan ketidakpuasan politik-ekonomi.

Dari sini kesimpulan utamanya adalah: tidak ada orang tua waras yang membunuh anak-anaknya karena motivasi pribadi. Semua karena motivasi struktural bahwa dunia yang mereka hidupi memang tidak mendukung anak-anak untuk tumbuh berkembang. Jadi terngiang kata-kata eksistensialis Soe Hok Gie: Yang paling beruntung adalah yang tidak dilahirkan, yang beruntung kedua adalah yang mati muda, dan yang paling sial adalah mati tua—karena kehidupan dalam masyakarat yang sakit akan berkutat pada penderitaan.

Masa depan kita suram dengan banyaknya anak-anak yang dilecehkan seperti ini, perjuangan tetap kenceng, rekomendasi, petisi terus berjalan walau gaungnya seringkali kalah dengan isu-isu lain. Yang kita bisa lakukan hari ini adalah mendidik dan menyebarkan informasi yang objektif, saintifik, dan bertindak tegas ketika kita melihat kekerasan seksual, apalagi terhadap anak. Ketegasan dimulai dari hukuman sosial hingga legal. Dan kalau legalnya tidak kuat, kita bisa memakai media untuk berkoar, ajak wartawan, blogger, tweeps, semua untuk marah dan mengkoreksi, memberikan tekanan penting terhadap kebudayaan dan negara kita. Komnas Perempuan juga meluncurkan catatan tahunan yang penting buat kita lihat sebagai salah satu cara mengawal agar jaminan hukum dan sosial bisa berjalan dengan baik di negeri kita, untuk mencegah Trials of Gabriel Fernandez atau pembunuhan The Chestnut Man di Indonesia.