jurnalistik

Filsafat, jurnalistik, Kurasi/Kritik, Memoir, Politik, Racauan

Gerakan Sosial Indonesia: Dari Tritura ke Era Algoritma

avatar EseinosaEseinosa Tinggalkan komentar

Sejarah Indonesia setelah 1945 bisa dibaca bukan hanya sebagai sejarah negara, tetapi sebagai sejarah rakyat yang berulang kali mengguncang fondasi kekuasaan. Gerakan sosial besar pasca-kemerdekaan selalu lahir dari pertemuan antara aktor, ideologi, medium, dan kebudayaan. Dari pamflet dan spanduk hingga hashtag dan AI generatif, cara rakyat berorganisasi terus berevolusi.

Yang berubah adalah bahasa zamannya. Yang tetap sama adalah kerentanan negara menghadapi energi sosial yang tak bisa dipetakan.


1950–1965: Era Kaum Ideologi

Indonesia muda diisi oleh partai-partai besar yang menguasai ruang publik: PKI dengan Lekra-nya, PNI dengan nasionalisme Sukarnois, serta HMI dan NU dengan Islam politik. Mahasiswa adalah aktor penting, menjadi perantara antara elite partai dan masyarakat kota.

Medium utama gerakan adalah pamflet, koran partai, dan radio. Imajinasi kolektif dibentuk lewat sastra realisme sosialis, lagu rakyat, dan retorika revolusi. Pada masa ini, ideologi diperlakukan seperti algoritma manual: diyakini bisa memetakan jalan revolusi dengan pasti.


1966: Tritura dan Gerakan Moral Mahasiswa

Ketika inflasi melambung dan kepercayaan publik pada Sukarno runtuh, mahasiswa kota tampil dengan Tri Tuntutan Rakyat: bubarkan PKI, rombak kabinet Dwikora, turunkan harga.

Gerakan ini sederhana, moralistik, dan mudah ditangkap. Tiga tuntutan yang mereduksi kompleksitas bangsa menjadi format yang ringkas—sebuah bentuk awal “datafikasi politik.” Mahasiswa menjadi wajah moral bangsa, meskipun hasil akhirnya adalah naiknya Orde Baru yang kemudian membungkam mereka sendiri.


1998: Reformasi

Tiga dekade kemudian, krisis moneter menghancurkan legitimasi Orde Baru. Mahasiswa kembali jadi aktor utama, tetapi kali ini mereka tak sendirian. Buruh, LSM, jurnalis, dan jaringan internasional ikut menopang.

Mediumnya berubah: bulletin fotokopian, radio kampus, telepon rumah, hingga televisi swasta yang menyiarkan mahasiswa menduduki gedung DPR. Budayanya pun bergeser: jeans belel, musik indie, forum kos-kosan. Ideologi tak lagi dominan; tuntutan lebih pragmatis: demokratisasi, anti-KKN, dan mundurnya Soeharto.

Hasilnya jelas: rezim jatuh. Namun oligarki lama tetap berakar, hanya berganti wajah dalam demokrasi liberal.


2019–2020: Reformasi Dikorupsi & Omnibus Law

Dua dekade setelah Reformasi, generasi baru turun ke jalan. Isunya: RUU bermasalah, pelemahan KPK, dan Omnibus Law.

Aktor kali ini adalah mahasiswa, aktivis digital, dan influencer. Mediumnya: Twitter, Instagram, meme, livestream. Budayanya: kopi susu literan, totebag, sneakers, ilustrasi digital. Gerakan ini bersifat interseksional—menggabungkan feminisme, lingkungan, anti-oligarki, dan hak minoritas.

Namun, fragmentasi isu membuat tuntutan sulit dipadukan. Negara beradaptasi dengan cara baru: buzzer, framing media, dan UU ITE. Solidaritas lahir, tapi algoritma platform ikut menentukan siapa yang viral dan siapa yang tenggelam.


2025: Gerakan Algoritmik

Hari ini, protes kembali mengguncang. Dipicu oleh isu tunjangan DPR yang dianggap berlebihan, dan tragedi Affan Kurniawan—pengemudi ojek yang meninggal tertabrak kendaraan taktis polisi.

Aktor gerakan meluas: mahasiswa, pekerja kreatif, sopir ojek online, ibu-ibu pengguna WhatsApp. Simbolisme organik muncul: palet warna hijau–pink, hijab pink Bu Ana, angka “17+8” sebagai mnemonic tuntutan. Estetika digital menjadi bahasa solidaritas.

Di sisi lain, negara pun tidak tinggal diam. Dari PAM Swakarsa kini bertransformasi menjadi buzzer, influencer sewaan, hingga cyber troops dengan analisis sentimen otomatis. AI bukan lagi sekadar alat, tapi aktor politik.

Di pihak gerakan: AI dipakai untuk membuat poster, infografik, voice-over, dan strategi kampanye.

Di pihak negara: AI dipakai untuk pengawasan, disinformasi, dan framing digital.


Arena politik bukan lagi sekadar jalan raya, tetapi server dan model AI yang saling berkompetisi.



Kesimpulan: Dari Ideologi ke Algoritma

Jika ditarik garis panjang, gerakan sosial Indonesia berevolusi:

1950–1965: ideologi sebagai algoritma manual.

1966: moralitas mahasiswa dengan tuntutan sederhana.

1998: pragmatisme kolektif menjatuhkan rezim.

2019–2020: estetika digital, solidaritas algoritmik.

2025: AI sebagai aktor baru, mengubah format tuntutan dan cara represi.


Negara tetap konsisten dengan satu hal: represi, propaganda, dan adaptasi setengah hati. Rakyat pun tetap konsisten dengan satu hal: menemukan bahasa zamannya untuk menuntut perubahan.

Hari ini, bahasa itu adalah algoritma dan AI. Bukan lagi Tritura, bukan lagi bulletin fotokopian, tetapi perang antar-narasi yang dipercepat mesin.

Dan pola paling logis dari semua ini bukan revolusi instan, melainkan tekanan berulang yang menghasilkan koreksi kelembagaan. Demokrasi Indonesia akan dipaksa menyesuaikan diri, bukan oleh satu manifesto tunggal, tapi oleh jutaan sinyal, hashtag, dan citra digital yang dikurasi algoritma—dan kini, ikut ditulis oleh AI.

Anthropology, Buku, Film, jurnalistik, Kurasi/Kritik, Musik, Politik, Racauan

Tidak Ada yang Benar-Benar Gratis di Internet: Ilusi Konten ‘Gratis’

avatar EseinosaEseinosa Tinggalkan komentar



Banyak orang mengira bahwa konten di internet seperti musik, video, gambar, atau perangkat lunak yang diklaim “gratis” benar-benar bisa digunakan tanpa batasan. Namun, kenyataannya, sebagian besar konten tersebut tetap memiliki ketentuan lisensi yang mengikat. Bahkan jika suatu konten diberikan secara gratis, hak ciptanya tetap dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak, yang berarti mereka bisa mengubah aturan atau menarik kembali hak penggunaan kapan saja.



Contoh Kasus: Konten ‘Gratis’ yang Berubah Menjadi Berbayar atau Bermasalah

1. Musik Gratis dan Klaim Hak Cipta di YouTube

Banyak kreator konten YouTube menggunakan musik dari situs penyedia musik royalty-free seperti Epidemic Sound, Artlist, atau Free Music Archive (FMA). Namun, jika lisensi mereka habis atau pencipta musik mengubah model distribusinya, video-video yang menggunakan musik tersebut bisa terkena klaim hak cipta.

Kasus Nyata: Seorang YouTuber menggunakan musik dari situs “gratis.” Beberapa tahun kemudian, pemilik lagu mendaftarkannya ke sistem Content ID YouTube, sehingga video-video lama yang menggunakan musik tersebut terkena demonetisasi atau dihapus.

Contoh: Beberapa musisi yang awalnya membagikan musik secara gratis kemudian mendaftarkan lagu mereka ke distributor seperti TuneCore atau CDBaby, yang kemudian mengajukan klaim hak cipta terhadap video lama.


2. Video dan Gambar Stok ‘Gratis’ yang Tiba-Tiba Berlisensi

Banyak pembuat film dan desainer mengunduh video atau gambar dari Pexels, Unsplash, dan Pixabay karena diklaim “gratis.” Namun, jika pencipta asli memutuskan untuk menjual aset tersebut ke Shutterstock atau Getty Images, pengguna lama bisa terkena tuntutan hukum.

Kasus Nyata: Seorang filmmaker menggunakan video dari Pexels untuk film pendeknya. Beberapa tahun kemudian, pembuat asli menjual videonya ke Shutterstock, dan filmmaker tersebut diminta membayar lisensi atau menghadapi tuntutan hukum.

Bukti: Beberapa pembuat konten mengeluh bahwa aset yang sebelumnya tersedia secara gratis di situs stok tiba-tiba terkena klaim hak cipta setelah pemiliknya mengubah lisensi.


3. Perangkat Lunak Gratis yang Berubah Aturan

Perangkat lunak open-source seperti GIMP, Audacity, atau Blender memang tersedia gratis, tetapi lisensinya bisa berubah.

Kasus Nyata: Pada tahun 2021, Audacity, perangkat lunak pengeditan audio yang sebelumnya gratis dan open-source, diakuisisi oleh Muse Group. Setelah itu, kebijakan privasi dan lisensinya berubah, termasuk pengumpulan data pengguna, yang membuat banyak pengguna lama keberatan.

Contoh Lain: Banyak perangkat lunak open-source yang tiba-tiba menerapkan model freemium, di mana fitur yang dulu gratis kini menjadi berbayar.


4. Font Gratis yang Tiba-Tiba Berbayar

Font sering dianggap sebagai aset desain yang bebas digunakan, tetapi banyak font “gratis” yang memiliki batasan.

Kasus Nyata: Seorang desainer menggunakan font dari Google Fonts untuk logo sebuah merek. Beberapa tahun kemudian, pencipta font menjual hak eksklusifnya ke Adobe Fonts, dan klien desainer tersebut harus membayar lisensi tambahan untuk terus menggunakannya.

Bukti: Pada tahun 2022, ada gugatan hukum terkait pelanggaran hak cipta dan privasi terkait Google Fonts, di mana beberapa situs web tidak menyadari bahwa mereka menggunakan font dengan aturan baru yang berbeda.



Mengapa Hal Ini Bisa Terjadi?

1. Pemegang Hak Cipta Masih Memiliki Kontrol


Konten yang dibagikan secara gratis bukan berarti bebas hak cipta. Sebagian besar konten hanya diberikan di bawah lisensi tertentu, seperti Creative Commons (CC-BY, CC-BY-NC, dll.), yang berarti pemiliknya tetap bisa mengubah atau mencabut lisensi.


2. Platform Bisa Mengubah Kebijakan Kapan Saja


Situs penyedia konten sering memperbarui kebijakan mereka. Apa yang dulu gratis bisa menjadi berbayar, dan pengguna harus patuh pada aturan baru.


3. Perusahaan Bisa Mengakuisisi dan Mengubah Model Bisnis


Banyak startup yang awalnya membagikan konten gratis akhirnya diakuisisi oleh perusahaan besar dan mengubah model bisnisnya. Contohnya:

Flickr yang dulu memberi penyimpanan foto gratis, kini membatasi jumlah foto untuk akun gratis.

Unsplash, yang awalnya benar-benar gratis, kini memiliki beberapa aset berbayar setelah diakuisisi oleh Getty Images.



Kesimpulan: Tidak Ada yang Benar-Benar Gratis

Meskipun banyak aset digital tersedia secara gratis, semuanya tetap memiliki batasan, lisensi, atau risiko diubah menjadi berbayar di masa depan. Untuk menghindari masalah hukum atau biaya tak terduga, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan:

Gunakan konten yang benar-benar berada di domain publik (CC0)

Beli lisensi penuh untuk aset yang penting

Buat konten sendiri untuk memastikan kepemilikan hak cipta


Tanpa memahami aturan lisensi, konten yang dianggap “gratis” hari ini bisa berubah menjadi jebakan hukum atau biaya besar di kemudian hari.

Traktir Yang Nulis Kopi
English, Filsafat, jurnalistik, Kurasi/Kritik, MalesBelajar, Politik, Racauan, terjemahan

Solving the Paradox of Journalism Ethics in a Post-Truth World

avatar EseinosaEseinosa Tinggalkan komentar


In a world where social media algorithms decide what you see before your morning coffee kicks in, journalism is going in a paradoxical tightrope. We live in an era where the truth is sliced, diced, and served in byte-sized portions. Derivative content—the kind of news snippets that populate your feed—has become the dominant way people consume information. It’s a convenient, snackable approach to news, but it also hands readers a buffet of perspectives, letting them pick the narrative they want to believe. But here’s the rub: with great content comes great responsibility both for journalists and readers.

Photo by Nano Erdozain on Pexels.com



The Social Media Slice-and-Dice

Imagine news as a hearty loaf of bread. Back in the day, people consumed the whole loaf (or at least a thick slice) by watching the evening news or reading a full newspaper article. Today, social media takes that loaf, runs it through a mandoline slicer, and presents us with crumbs. One crumb might highlight the tragedy, another the politics, and yet another the odd humor in a situation. Readers scoop up the piece that suits their palate—and ignore the rest.

On one hand, this democratization of perspectives seems like a good thing. Want to focus on environmental impact? There’s a clip for that. Curious about the economic angle? Here’s a tweet-thread. But the danger lies in how easily people retreat to their echo chambers. Instead of seeing the full picture, audiences build their reality on carefully curated crumbs. And as they scroll, algorithms nudge them further into their comfort zones, reinforcing what they already believe.

The Reader’s Role: Stay Hungry, Stay Critical

Here’s where readers come in. Let’s be honest: critical thinking is like flossing—everyone agrees it’s important, but not enough people actually do it. In a post-truth world, where facts are up for debate and opinions masquerade as news, readers need to sharpen their skepticism. This isn’t about distrusting everything but about asking the right questions: Who’s behind this content? What’s their agenda? What’s missing from this angle? If readers fail to look beyond the crumb, they’ll never find the loaf.

But let’s not let journalists off the hook just yet. While the responsibility for critical consumption lies with the audience, journalism still has an ethical obligation to provide the tools and context for that critical thinking.

The Journalist’s Role: Breadcrumbs with Purpose

Journalists don’t get a free pass just because they’re handing out crumbs. If anything, their responsibility grows in this fragmented media landscape. Each social media post, each 30-second video, each meme even, should do more than grab attention—it should invite inquiry. Journalism needs to stick to its code of conduct, not by avoiding social media but by using it as a gateway to balance and depth.

For example, a tweet about a policy decision shouldn’t just say, “X happened.” It should nudge readers to ask, “Why did X happen, and what’s the broader impact?” A TikTok breaking down a controversial statement should end with, “Here’s where you can learn more.” In short, every social media post should be a call to action: Dig deeper. Stay critical. See the bigger picture.

This doesn’t mean spoon-feeding objectivity (after all, journalism isn’t a nanny). It means creating a bridge between the viral and the verified, encouraging readers to move beyond the headline or the soundbite and into the rich, nuanced world of full-fledged reporting.

Balancing Ethics with Reality

Let’s face it—journalists are working in a hyper-competitive, click-driven environment. But ethical journalism isn’t about pandering to clicks; it’s about creating content that resonates and respects the audience’s intelligence. It’s about presenting multiple angles without being manipulative, and about holding up a mirror to the truth, even when it’s uncomfortable.

The goal? Empower the audience to choose not just what they want to believe, but what they ought to know. Journalism must give audiences access to the whole loaf while respecting their right to take just a slice. But it’s that ethical nudge—embedded in every crumb—that ensures journalism remains journalism, even in a post-truth world.

The Call to Action: A Two-Way Street

So, what’s the solution to the paradox? It’s not about choosing between crumbs or loaves, headlines or deep dives. It’s about weaving critical thinking into every layer of media consumption. Journalists need to craft content that balances accessibility with accountability. Readers need to step up and demand more than surface-level stories.

In a world where perspectives are tailored, biases are baked in, and truths are contested, journalism’s greatest act of service is to create not just content, but context. And readers? They need to meet the profession halfway by embracing curiosity over comfort.

Because in the end, the post-truth world doesn’t mean the truth is dead—it just means we all have to work harder to find it.

Filsafat, jurnalistik, Kurasi/Kritik, Politik, Racauan

Memecahkan Paradoks Etika Jurnalisme di Era Post-Truth

avatar EseinosaEseinosa Tinggalkan komentar

Media sosial hari ini seperti warung pecel lele yang buka 24 jam: selalu ada yang bisa kita pilih. Tapi, sama seperti kita sering memilih lele goreng daripada tahu tempe karena lebih menggoda, cara kita memilih informasi di linimasa juga cenderung mengikuti selera pribadi. Potongan kecil berita yang kita lihat di media sosial memberikan berbagai sudut pandang, tapi sering kali hanya yang sesuai dengan opini kita saja yang kita klik atau bagikan. Inilah tantangan besar bagi jurnalisme: bagaimana tetap berpegang pada etika di tengah budaya “ambil sesuai selera”.

Potongan Berita ala Media Sosial

Dulu, orang dapat berita dari koran pagi atau tayangan berita malam—lengkap, penuh konteks. Sekarang, berita seperti dipotong-potong kecil, lalu disebar ke linimasa kita dalam bentuk klip 15 detik atau satu paragraf. Akibatnya, pembaca memilih hanya bagian cerita yang cocok dengan opini mereka.

Contohnya begini: kalau ada berita tentang kenaikan BBM, satu potongan mungkin menyoroti dampaknya pada nelayan kecil, potongan lain membahas kebijakan pemerintah, dan potongan lainnya lagi mungkin hanya fokus pada meme tentang antrean di SPBU. Semua informasi itu penting, tapi kalau kita cuma lihat satu sisi, pandangan kita jadi terbatas.

Masalahnya, algoritma media sosial makin memperkuat pola ini. Semakin sering kita klik satu jenis berita, semakin sering kita disodori hal serupa. Lama-lama, kita terjebak dalam “ruang gema” yang membuat kita merasa pandangan kita sudah lengkap, padahal jauh dari itu.

Pembaca Juga Punya Peran

Sebenarnya, tanggung jawab untuk berpikir kritis ada di pembaca. Kalau berita itu seperti pecel lele, ya jangan cuma makan lele terus. Cobalah tahu dan tempe juga, biar nutrisinya seimbang. Artinya, kita harus melihat isu dari berbagai sudut, bukan hanya yang kita suka. Jangan puas hanya dengan headline atau klip viral, coba cari tahu konteksnya. Siapa yang membuat konten itu? Apa motifnya? Apa sisi cerita yang belum terlihat?

Tapi jurnalis juga nggak boleh lepas tangan. Tugas mereka adalah memastikan pembaca punya peluang untuk menggali lebih dalam.

Tanggung Jawab Jurnalis: Remah dengan Arah

Jurnalis punya pekerjaan rumah. Kalau bikin konten untuk media sosial, jangan cuma bikin yang viral, tapi pikirkan bagaimana potongan itu bisa memancing pembaca untuk berpikir lebih kritis. Setiap klip atau postingan harus punya pesan yang jelas: “Ini baru satu sisi. Kalau mau tahu lebih banyak, klik link berikutnya.” Berita lengkap mungkin ada di website yang jarang dilihat orang, tapi kelengkapan data itu adalah tanda sebuah kredibilitas.

Misalnya, kalau bikin TikTok soal banjir, jangan cuma menunjukkan orang main kano di tengah jalan. Tambahkan informasi tentang apa yang menyebabkan banjir itu dan apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. Setiap potongan berita harus seperti pintu menuju informasi yang lebih lengkap, bukan hanya jendela kecil yang bikin orang puas dengan pandangan sempit. Hidup di dunia penuh teaser, membuat orang suka lupa kalau itu teaser.

Boleh dicacah, tapi selalu siapkan menu lengkap!

Menjaga Etika di Tengah Realitas

Jurnalisme memang berhadapan dengan kenyataan yang sulit: semua orang berlomba mencari perhatian di media sosial. Tapi etika tetap harus jadi prioritas. Bukan berarti jadi membosankan, tapi jurnalisme harus berani menyajikan sudut pandang yang berimbang, meski itu mungkin tidak populer.

Tujuannya adalah memberi audiens kesempatan untuk memilih bukan hanya apa yang ingin mereka percaya, tapi juga apa yang sebenarnya perlu mereka ketahui. Media sosial memang membantu menyebarkan informasi lebih cepat, tapi tugas jurnalis adalah memastikan informasi itu tetap lengkap dan akurat.

Kerja Sama Dua Arah

Solusinya sederhana tapi berat: jurnalis dan pembaca harus saling membantu. Jurnalis harus membuat konten yang tidak hanya menarik, tapi juga mendidik. Pembaca harus lebih aktif dan kritis, tidak puas hanya dengan apa yang ada di linimasa.

Di era post-truth ini, kebenaran itu bukan mati—dia cuma terselip di antara potongan-potongan berita. Tugas kita semua adalah menyatukan kembali potongan itu, agar kebenaran bisa kembali utuh. Karena, kalau nggak, yang menang cuma algoritma. Dan percayalah, algoritma nggak peduli sama etika.

Traktir Yang Nulis Kopi