Filsafat, jurnalistik, Kurasi/Kritik, Memoir, Politik, Racauan

Gerakan Sosial Indonesia: Dari Tritura ke Era Algoritma

Sejarah Indonesia setelah 1945 bisa dibaca bukan hanya sebagai sejarah negara, tetapi sebagai sejarah rakyat yang berulang kali mengguncang fondasi kekuasaan. Gerakan sosial besar pasca-kemerdekaan selalu lahir dari pertemuan antara aktor, ideologi, medium, dan kebudayaan. Dari pamflet dan spanduk hingga hashtag dan AI generatif, cara rakyat berorganisasi terus berevolusi.

Yang berubah adalah bahasa zamannya. Yang tetap sama adalah kerentanan negara menghadapi energi sosial yang tak bisa dipetakan.


1950–1965: Era Kaum Ideologi

Indonesia muda diisi oleh partai-partai besar yang menguasai ruang publik: PKI dengan Lekra-nya, PNI dengan nasionalisme Sukarnois, serta HMI dan NU dengan Islam politik. Mahasiswa adalah aktor penting, menjadi perantara antara elite partai dan masyarakat kota.

Medium utama gerakan adalah pamflet, koran partai, dan radio. Imajinasi kolektif dibentuk lewat sastra realisme sosialis, lagu rakyat, dan retorika revolusi. Pada masa ini, ideologi diperlakukan seperti algoritma manual: diyakini bisa memetakan jalan revolusi dengan pasti.


1966: Tritura dan Gerakan Moral Mahasiswa

Ketika inflasi melambung dan kepercayaan publik pada Sukarno runtuh, mahasiswa kota tampil dengan Tri Tuntutan Rakyat: bubarkan PKI, rombak kabinet Dwikora, turunkan harga.

Gerakan ini sederhana, moralistik, dan mudah ditangkap. Tiga tuntutan yang mereduksi kompleksitas bangsa menjadi format yang ringkas—sebuah bentuk awal “datafikasi politik.” Mahasiswa menjadi wajah moral bangsa, meskipun hasil akhirnya adalah naiknya Orde Baru yang kemudian membungkam mereka sendiri.


1998: Reformasi

Tiga dekade kemudian, krisis moneter menghancurkan legitimasi Orde Baru. Mahasiswa kembali jadi aktor utama, tetapi kali ini mereka tak sendirian. Buruh, LSM, jurnalis, dan jaringan internasional ikut menopang.

Mediumnya berubah: bulletin fotokopian, radio kampus, telepon rumah, hingga televisi swasta yang menyiarkan mahasiswa menduduki gedung DPR. Budayanya pun bergeser: jeans belel, musik indie, forum kos-kosan. Ideologi tak lagi dominan; tuntutan lebih pragmatis: demokratisasi, anti-KKN, dan mundurnya Soeharto.

Hasilnya jelas: rezim jatuh. Namun oligarki lama tetap berakar, hanya berganti wajah dalam demokrasi liberal.


2019–2020: Reformasi Dikorupsi & Omnibus Law

Dua dekade setelah Reformasi, generasi baru turun ke jalan. Isunya: RUU bermasalah, pelemahan KPK, dan Omnibus Law.

Aktor kali ini adalah mahasiswa, aktivis digital, dan influencer. Mediumnya: Twitter, Instagram, meme, livestream. Budayanya: kopi susu literan, totebag, sneakers, ilustrasi digital. Gerakan ini bersifat interseksional—menggabungkan feminisme, lingkungan, anti-oligarki, dan hak minoritas.

Namun, fragmentasi isu membuat tuntutan sulit dipadukan. Negara beradaptasi dengan cara baru: buzzer, framing media, dan UU ITE. Solidaritas lahir, tapi algoritma platform ikut menentukan siapa yang viral dan siapa yang tenggelam.


2025: Gerakan Algoritmik

Hari ini, protes kembali mengguncang. Dipicu oleh isu tunjangan DPR yang dianggap berlebihan, dan tragedi Affan Kurniawan—pengemudi ojek yang meninggal tertabrak kendaraan taktis polisi.

Aktor gerakan meluas: mahasiswa, pekerja kreatif, sopir ojek online, ibu-ibu pengguna WhatsApp. Simbolisme organik muncul: palet warna hijau–pink, hijab pink Bu Ana, angka “17+8” sebagai mnemonic tuntutan. Estetika digital menjadi bahasa solidaritas.

Di sisi lain, negara pun tidak tinggal diam. Dari PAM Swakarsa kini bertransformasi menjadi buzzer, influencer sewaan, hingga cyber troops dengan analisis sentimen otomatis. AI bukan lagi sekadar alat, tapi aktor politik.

Di pihak gerakan: AI dipakai untuk membuat poster, infografik, voice-over, dan strategi kampanye.

Di pihak negara: AI dipakai untuk pengawasan, disinformasi, dan framing digital.


Arena politik bukan lagi sekadar jalan raya, tetapi server dan model AI yang saling berkompetisi.



Kesimpulan: Dari Ideologi ke Algoritma

Jika ditarik garis panjang, gerakan sosial Indonesia berevolusi:

1950–1965: ideologi sebagai algoritma manual.

1966: moralitas mahasiswa dengan tuntutan sederhana.

1998: pragmatisme kolektif menjatuhkan rezim.

2019–2020: estetika digital, solidaritas algoritmik.

2025: AI sebagai aktor baru, mengubah format tuntutan dan cara represi.


Negara tetap konsisten dengan satu hal: represi, propaganda, dan adaptasi setengah hati. Rakyat pun tetap konsisten dengan satu hal: menemukan bahasa zamannya untuk menuntut perubahan.

Hari ini, bahasa itu adalah algoritma dan AI. Bukan lagi Tritura, bukan lagi bulletin fotokopian, tetapi perang antar-narasi yang dipercepat mesin.

Dan pola paling logis dari semua ini bukan revolusi instan, melainkan tekanan berulang yang menghasilkan koreksi kelembagaan. Demokrasi Indonesia akan dipaksa menyesuaikan diri, bukan oleh satu manifesto tunggal, tapi oleh jutaan sinyal, hashtag, dan citra digital yang dikurasi algoritma—dan kini, ikut ditulis oleh AI.

Memoir, Perlawanan, Politik, Puisi

Selamat

Selamat untuk yang naik gaji,
Yang dapat bintang penghargaan,
Yang bebas dari pidana korupsi,

Selamat untuk yang bangga
Pada angka Makan Beracun Gratis
Dan pencapaian bohongan
Dari kabinet bagi-bagi kue

Selamat untuk keluarga dinasti
Yang naik jet pribadi
Yang mengakali konsitusi

Selamat untuk para orang dalam
Yang aman setelah merusak alam
Yang dapat jatah kue, kursi dan saham

Selamat untuk anggota yang berhasil
Diamankan untuk disidang
Lalu mendekam sebentar
Untuk naik pangkat ketika keluar nanti.

Selamat menikmati uang pajak kami
Selamat menikmati penderitaan kami

Foto oleh CNN Indonesia



Selamat tinggal akal sehat,
Selamat tinggal demokrasi,
Dan..

Selamat tinggal Affan Kurniawan,
Dan kawan-kawan lain
Yang ditindas dan dilindas
di hari Kamisan.

Selamat datang hari berapi
Hari ini kita berjuang lagi

Selamat berduka cita.

***

Feature image oleh @luthfihinelo

Anthropology, Ethnography, Memoir, Politik, Racauan

Pergi Untuk Kembali, buat Apa?

Tidak Semua Pengelana Membawa Pulang Berkah

Tidak semua orang yang pergi jauh akan kembali dengan cerita yang menggembirakan. Sebagian tidak pernah kembali. Sebagian pulang namun justru kecewa pada tempat asalnya, karena kampung halaman telah berubah atau justru karena dirinya sendiri telah berubah. Sebagian lagi pulang dengan rasa trauma akan dunia luar, dan berusaha hidup nyaman di dalam batas rumah sendiri.

Namun dari sekian banyak jenis pengelana, ada satu kelompok yang mengagumkan: mereka yang pergi jauh, belajar banyak, membangun jejaring lintas batas, lalu kembali ke komunitas asalnya bukan untuk meninggalkannya, melainkan untuk membangunnya. Mereka yang tidak sekadar membawa oleh-oleh atau gelar, tetapi membawa cara pandang baru, struktur sosial baru, dan alat untuk menafsirkan ulang realitas lokal. Tidakkah ini yang kita impikan saat pergi ke luar negeri? Bahwa pengalaman itu tidak hanya untuk status, tapi untuk perubahan?

Perjalanan Sebagai Gerbang Mobilitas Kelas

Kemampuan untuk melakukan perjalanan bukan hanya tentang jarak tempuh fisik, tetapi juga tentang mobilitas sosial. Orang yang mampu menjelajah dunia, kerap punya akses lebih luas terhadap modal sosial, pengetahuan, dan jejaring. Mereka memasuki ekosistem baru, belajar dari sistem yang berbeda, lalu—jika cukup reflektif—dapat memetakannya untuk konteks lokalnya sendiri.

Namun, akses terhadap perjalanan itu tidak merata. Masih banyak yang terhalang oleh faktor ekonomi, birokrasi, dan stigma sosial. Dalam dunia yang katanya semakin terhubung ini, justru banyak yang tersisih dari peluang karena tidak memiliki paspor, tidak tahu cara mengakses beasiswa, atau takut menginjak tanah asing karena rasa minder yang ditanamkan sejak kecil.

Romo Yoso dan Visi yang Dibawa Pulang

Dalam penelitian saya bertajuk Dolanan Globalisasi, saya menelusuri jejak seorang tokoh yang berhasil menjadikan perjalanan sebagai lompatan budaya dan sosial bagi komunitasnya. Namanya Romo Yoso Soedarmo, seorang patron keluarga tani dari Jawa Tengah yang melakukan perjalanan ke luar Jawa di era 1920–1930. Di tengah pergolakan kolonial dan dinamika agraria pemerintah Belanda, ia bekerja sebagai agen tenaga kerja, belajar tari, silat, membaca, dan membangun jaringan sosial.

Yang luar biasa, Romo Yoso tidak hanya menjadikan perjalanan itu sebagai pengalaman pribadi. Ia pulang, lalu membentuk Padepokan Seni Tjipta Budaya—sebuah institusi kebudayaan yang kini menjadi salah satu pusat kesenian paling berpengaruh di Jawa Tengah. Lewat wayang orang, ia tidak sekadar membawa pertunjukan, tapi juga sistem nilai dan struktur komunitas yang inklusif, berakar, dan berkembang.

Tidak Semua Orang Pulang dengan Uang, Tapi Bisa Pulang dengan Misi

Mereka yang sukses merantau kerap dipuji karena berhasil “mengangkat derajat keluarga”. Tapi sesungguhnya, yang lebih layak dirayakan adalah mereka yang membawa pulang visi. Mereka yang tak hanya berpikir soal keuntungan personal, tapi juga soal kemajuan kolektif.

Tentu, tidak semua orang bisa seperti Romo Yoso. Diperlukan kepekaan sosial, kecerdasan politik, kerendahan hati untuk belajar, dan ya—sejumlah keberuntungan. Tapi jalan ini nyata. Dalam sejarah, kita mengenal tokoh seperti Hannibal, yang setelah belajar dari Roma, kembali ke Kartago dan menjadikannya satu-satunya bangsa yang pernah mengancam eksistensi Kekaisaran Romawi. Pulang dari belajar, bukan untuk jadi seperti yang dijajah, tapi untuk menciptakan alternatif yang setara.

Ketika Jalan ke Luar Negeri Terbuka Lebar

Hari ini, akses untuk keluar negeri terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Ada beasiswa, program magang, konferensi internasional, bahkan remote work yang membuat batas negara jadi kabur. Tapi pertanyaannya: untuk apa kita pergi?

Apakah hanya untuk menambah nama universitas di bio media sosial? Atau untuk membawa pulang cara pandang baru, jejaring kerja lintas batas, dan strategi membangun komunitas sendiri?

Kita perlu mengingat bahwa kemampuan Ketika Jalan ke Luar Negeri Terbuka Lebar… hanya pada seberapa jauh kita melangkah, tapi seberapa banyak yang bisa kita bawa maju bersama kita.

Penutup: MondiBlanc dan New York

Saya akan menutup tulisan ini dengan sebuah disclaimer bahwa ini bukan tulisan himbauan untuk yang pergi agar kembali ke Indonesia. Saya pribadi hampir jadi residen di Amerika, karena memang jika kita punya skill yang mumpuni, luar negeri bisa lebih menghargai kita. Saya harus mengakui bahwa saya terpaksa pulang karena Trump menang periode 1, dan April lalu, saya kehilangan pekerjaan, dilanggar kontrak kerjanya, dan tak bisa menuntut apa-apa karena Trump menang periode 2. Saya pun khawatir pada sahabat-sahabat diaspora saya di Amerika hari ini. Walau Indonesia susah, tapi Amerika jauh lebih susah, sebuah negara maju yang terbelakang.

Kita mencari tempat terbaik untuk diri kita, dan ketika kita tidak mendapatkan tempat itu, tidak ada pilihan lain, kita bangun sendiri tempat yang bisa menghargai dan menerima kita. Saya membangun ekosistem MondiBlanc untuk orang-orang seperti saya; saya merasa banyak referensi, terbuang, dan ingin membuat cerita dan terus belajar.

Jadi, saya kembali ke sini dan bersyukur bahwa saya tidak tinggal di luar negeri. Karena di sini masih banyak yang bisa diberi, dibangun, dan diperbaiki.


Terima kasih telah membaca sampai habis. Website ini jalan dengan sumbangan, iklannya tak menghasilkan, dengan lisensi Creative Commons, Atribution, Non commercial. Kamu boleh pakai konten ini selama memberikan link sumber dan bukan untuk tujuan komersial. Kalau kamu suka dengan yang kamu baca, silahkan traktir saya kopi murah.

Gender, Politik, Racauan

Fadli Zonk sebagai Red Herring

Mari kita luruskan dulu satu hal: kaga ada orang yang waras yang seneng memperdebatkan tragedi. Terutama kalau perdebatan itu bukan untuk mencari keadilan, tapi untuk nyari panggung.

Beberapa hari terakhir, Menteri Kebudayaan Fadli Zon rajin menegaskan bahwa perkosaan massal 1998 nggak bisa disebut “massal”. Katanya, datanya tidak cukup. Katanya, ini beda dengan Bosnia atau Nanjing. Dan katanya lagi, kalau memang ada, tunjukkan siapa korbannya.


Padahal laporan Tim Gabungan Pencari Fakta yang dibentuk negara sendiri sudah memuat angka yang cukup bikin leher tercekat: 52 korban perkosaan, 168 kasus kekerasan seksual. Di tengah kekacauan rasial, rumah-rumah dibakar, warga etnis Tionghoa diteror, dan perempuan diseret dari tempat aman mereka ke dalam gelapnya kekerasan. Tapi entah kenapa, ini dianggap belum layak disebut “massal”.

Mari kita potong basa-basi: yang sedang terjadi bukan sekadar perdebatan definisi. Ini strategi. Ini pengalihan. Ini red herring.



Bayangin aja: alih-alih ngomong soal PHK massal yang terus terjadi, harga pangan yang makin menggila, eksploitasi tambang yang merusak lingkungan,  konflik agraria, pelanggaran HAM yang belum dituntaskan, atau soal program semacam MBG yang terus bermasalah—pemerintah justru menyodorkan debat sejarah versi resmi dan “kebenaran” soal 1998.

Proyek buku sejarah nasional itu sendiri adalah teka-teki. Mengapa negara tiba-tiba ingin jadi penulis tunggal masa lalunya sendiri? Sejarah, kalau jujur, pasti gaduh. Tapi sejarah versi kementerian? Bisa tenang banget. Isinya disaring. Konfliknya disusun ulang. Fakta dimampatkan sesuai selera kekuasaan.

Dan ketika masyarakat mulai mengkritik narasi tunggal itu, muncul lagi isu lama dibuka ulang: benar nggak sih ada perkosaan massal waktu itu? Valid nggak sih datanya? Ini pola lama: tenggelamkan masalah besar dengan kontroversi terkontrol.

Sementara publik sibuk debat apakah “52 korban” layak disebut “massal”, perusahaan tambang jalan terus. Alih-alih minta maaf atau membela korban, pejabatnya justru tampil percaya diri, meragukan data, dan melempar beban pembuktian pada warga yang traumanya bahkan belum sembuh.

Ini bukan soal sejarah. Ini soal siapa yang berhak menguasai cerita. Dan lebih jauh lagi, soal siapa yang berhak memilih topik apa yang harus kita pikirkan.

Yang terjadi di sini adalah penguasaan atensi. Saat semua sedang memelototi kata “massal” sambil buka-buka arsip lama, krisis hari ini dibiarkan lewat begitu saja. Saat kita sibuk memverifikasi tragedi dua dekade lalu, tragedi hari ini—PHK, perampasan tanah, ketimpangan ekonomi—tidak ditulis, tidak dibicarakan, tidak dibela.

Red herring bekerja dengan cara itu: ia tidak bohong, tapi ia membuatmu sibuk dengan yang bukan prioritas. Ia tidak menolak tragedi, ia hanya mengalihkan lensa ke arah yang lebih aman buat penguasa.

Dan dalam dunia di mana perhatian adalah komoditas paling mahal, strategi ini jitu sekali. Sorot lampu diarahkan ke isu-isu lama yang gampang diatur, sambil isu-isu baru yang tidak nyaman dibiarkan tumbuh dalam gelap.

Sejarah yang tidak berpihak pada korban adalah propaganda. Dan negara yang mengatur cerita tanpa mengurus luka hanya sedang menulis ulang buku—bukan untuk dibaca, tapi untuk menutupi halaman-halaman yang tidak mereka sanggupi hadapi.


Kalau kamu ngerasa obrolan ini terasa absurd, memang begitulah cara pengalihan bekerja. Dan jika Anda merasa mulai lelah, itu artinya strategi ini sedang berhasil.


Terima kasih telah membaca sampai habis. Website ini jalan dengan sumbangan, iklannya tak menghasilkan, dengan lisensi Creative Commons, Atribution, Non commercial. Kamu boleh pakai konten ini selama memberikan link sumber dan bukan untuk tujuan komersial. Kalau kamu suka dengan yang kamu baca, silahkan traktir saya kopi murah.