Ethnography, Filsafat, Politik, Racauan, Workshop

Keniscayaan Komunitas | Bagian 3: Rantai Kegagalan & Evolusi Moral yang Mandek

Ringkasan:

  • Kegagalan jarang satu momen; ia rantai panjang—hilangnya konteks, hilangnya rasa syukur, hilangnya rasa malu.
  • Generasi penerus mewarisi bangunan, tapi tidak mewarisi rasa genting yang melahirkannya.
  • Max Weber menyebutnya routinization of charisma: energi pendiri membeku menjadi prosedur.
  • Komunitas runtuh bukan karena kekurangan talenta, tapi karena kelebihan asumsi: bahwa sistem akan menjaga dirinya sendiri.
  • Ketika pembelajaran berhenti dan kontribusi berubah menjadi formalitas, kegagalan hanya tinggal menunggu waktu.

Baca dari awal (bagian 1: Dari Ritual ke Institusi)


Ketika suatu peradaban memasuki fase kedua keberadaannya, masalah yang dihadapi bukan lagi kelaparan, perang, atau wabah — melainkan kehilangan makna. Dan di dalam kehilangan makna itu, sering tersembunyi sumber kehancuran yang paling dalam: stagnasi moral.

Dalam konteks sejarah panjang manusia, ini bukan hal baru. Setiap kali manusia berhasil menciptakan sistem yang menstabilkan hidupnya, sistem itu perlahan menggantikan dorongan spiritual yang dulu membuatnya lahir. Ritual menggantikan iman; prosedur menggantikan tanggung jawab; kenyamanan menggantikan panggilan.
Begitulah agama-agama besar kehilangan kekuatan moralnya, partai politik kehilangan idealismenya, dan komunitas budaya kehilangan urgensinya.

Yuval Noah Harari pernah menulis bahwa peradaban adalah kompromi antara makna dan efisiensi. Manusia menciptakan lembaga agar hidupnya lebih efisien, tapi dalam proses itu ia harus mengorbankan spontanitas yang memberi makna. Setiap struktur yang terlalu efisien akhirnya membunuh dorongan spiritual yang melahirkannya.
Dan ketika generasi kedua lahir di dalam struktur itu, mereka tidak lagi mewarisi semangat perjuangan — hanya kebiasaannya.

Kita bisa melihat hal ini dalam skala mikro: sebuah ruang kreatif yang lahir dari keresahan. Generasi pertama membangunnya dengan darah dan waktu; mereka bertahan karena rasa tanggung jawab dan cinta pada gagasan.
Namun generasi kedua tumbuh dalam hasil dari perjuangan itu: ruang yang sudah berdiri, fasilitas yang tersedia, nama yang dikenal. Mereka mewarisi struktur, tapi bukan pergulatannya.Dan di sinilah rantai kegagalan moral dimulai — bukan karena niat buruk, tetapi karena kehilangan konteks.

1. Psikologi Lintas Generasi

Dalam antropologi sosial, ini dikenal sebagai paradoks generasi penerus. Dalam masyarakat agraris tradisional, anak petani yang lahir dari kerja keras ayahnya sering tak mau lagi ke sawah. Mereka ingin menjadi guru, pegawai, atau pedagang — profesi yang lebih “bersih” karena pengaruh modernisasi.

Di sisi lain, dalam masyarakat industrial, anak buruh pabrik ingin menjadi pekerja kantoran. Dan dalam masyarakat kreatif modern, anak dari idealisme sosial ingin menjadi “pekerja budaya” yang nyaman — hidup dari reputasi gerakan, bukan lagi dari perjuangan.

Fenomena ini berakar pada satu kecenderungan manusia:

Setiap generasi memandang hasil perjuangan pendahulunya sebagai kondisi alamiah, bukan keajaiban sosial.

Ketika sebuah ruang kreatif berhasil menyediakan tempat tinggal, dukungan finansial, atau pengakuan, maka nilai-nilai yang dulu diperjuangkan (etos kerja, kemandirian, tanggung jawab) perlahan kehilangan konteks.

Harari dalam 21 Lessons for the 21st Century menulis bahwa ketika manusia modern kehilangan ancaman eksistensial, ia menciptakan krisis baru: krisis relevansi. Manusia tidak lagi takut mati, tetapi takut menjadi tidak berguna. Dalam komunitas kreatif yang mapan, krisis relevansi ini tampak sebagai keengganan untuk bekerja di luar zona nyaman — bukan karena malas, tapi karena kehilangan narasi yang memberi makna pada kerja.

2. Ketika Makna Hilang, Struktur Membusuk

Sosiolog Max Weber menyebut ini sebagai routinization of charisma — proses di mana kekuatan karismatik pendiri suatu gerakan diubah menjadi sistem administratif yang bisa diwariskan. Namun dalam proses itu, api spiritual memudar. Gerakan yang dulunya digerakkan oleh “panggilan” berubah menjadi “pekerjaan.” Dan pekerjaan yang seharusnya menjadi bentuk kontribusi berubah menjadi formalitas.

Dalam banyak lembaga sosial, fase ini terasa ketika para anggotanya mulai berbicara lebih banyak tentang hak ketimbang tanggung jawab, lebih banyak tentang kenyamanan ketimbang pembaruan. Ketika sebuah lembaga mencapai tahap itu, ia tak lagi berevolusi. Ia hanya bertahan. Dan sesuatu yang hanya bertahan, cepat atau lambat, akan membusuk.

Di sinilah “rantai kegagalan” menemukan bentuk paling stabilnya: kegagalan moral yang tidak terasa sebagai kegagalan. Sistem masih berjalan — rapat masih diadakan, proyek masih diumumkan, laporan masih ditulis — tapi tak ada lagi yang hidup. Seperti tubuh yang masih bergerak setelah mati, organisasi tetap tampak aktif tapi kehilangan vitalitas. Dan karena kematian ini datang perlahan, tak seorang pun merasa bertanggung jawab.

3. Etika Kemandekan

Dalam antropologi moral, kemandekan sosial tidak hanya persoalan ekonomi, tetapi persoalan etika interaksi manusia. Ketika individu tidak lagi merasa tanggung jawab personal terhadap keberlanjutan sistem yang menaunginya, ia akan menggantungkan hidup pada kerja orang lain. Ini menciptakan kultur ketergantungan yang ironis: mereka yang hidup dari ruang idealisme justru menolak prinsip dasar idealisme itu sendiri — kerja sebagai bentuk etika, bukan transaksi.

Kita bisa mengingat kisah klasik Plato dalam Republik, tentang tiga kelas masyarakat: penguasa (filosof), penjaga (militer), dan pekerja (rakyat). Plato memperingatkan bahwa kehancuran negara akan datang ketika tiap kelas lupa perannya: ketika penguasa ingin berkuasa demi kehormatan, penjaga ingin hidup nyaman, dan rakyat ingin menikmati tanpa bekerja. Skala boleh berubah, tapi logikanya tetap sama: sebuah komunitas akan gagal ketika anggotanya berhenti memainkan perannya secara etis.

Dalam konteks komunitas kreatif modern, ini tampak sederhana: sebagian anggota berhenti bekerja dengan semangat pencipta, dan mulai berperilaku seperti penyewa — tinggal di dalam sistem tanpa ikut merawatnya.
Mereka menikmati ruang yang dibangun dengan pengorbanan orang lain, tapi menolak ikut menanggung beban pemeliharaannya. Dan inilah bentuk paling halus dari kegagalan moral: bukan korupsi uang, tapi korupsi tanggung jawab.

4. Keterputusan Rantai Pembelajaran

Dalam masyarakat tradisional, pengetahuan diturunkan melalui apprenticeship — magang dan teladan.
Anak belajar bukan dari instruksi, tapi dari disiplin yang dihayati. Namun dalam banyak ekosistem modern, hubungan ini terputus. Generasi muda tidak lagi meniru cara pendahulunya bekerja, melainkan hanya menikmati hasilnya. Mereka tidak lagi melihat mentor sebagai sumber teladan, tetapi sebagai “penyedia peluang.”

Ini menjelaskan kenapa banyak komunitas kreatif gagal menciptakan generasi baru yang setara atau lebih baik: mereka kehilangan mekanisme transmisi nilai. Ilmu bisa diajarkan, tapi etos harus dicontohkan — dan untuk dicontohkan, harus ada kerendahan hati untuk belajar. Ketika generasi baru merasa bahwa ruang itu “sudah milik mereka,” bukan lagi “tanggung jawab bersama,” maka pembelajaran berhenti di sana.

Bersambung ke bagian IV: Institusi, Iman, dan Ilusi Kemapanan


Terima kasih telah membaca sampai habis. Website ini jalan dengan sumbangan, iklannya tak menghasilkan, dengan lisensi Creative Commons, Atribution, Non commercial. Kamu boleh pakai konten ini selama memberikan link sumber dan bukan untuk tujuan komersial. Kalau kamu suka dengan yang kamu baca, silahkan traktir saya kopi murah.

Berlangganan

Masukan email kamu untuk dapatkan update. Gratis.

Anthropology, Ethnography, Filsafat, Kurasi/Kritik, Memoir, Politik, Racauan

Keniscayaan Komunitas | Bagian 1: Ritual ke Institusi

Ringkasan

  • Setiap institusi besar hari ini berakar dari sesuatu yang jauh lebih sederhana: ritual kecil manusia purba yang mencoba bertahan hidup.
  • Ketika pertanian melahirkan surplus, solidaritas berubah menjadi struktur; kuil menjadi birokrasi pertama umat manusia.
  • Sejarah menunjukkan pola yang sama: iman menjadi administrasi, spontanitas menjadi hierarki, dan makna digantikan oleh efisiensi.
  • Institusi tidak runtuh secara tiba-tiba; mereka membusuk perlahan, dimulai dari saat mereka berhenti berevolusi.

Sejarah manusia adalah sejarah tentang organisasi emosi menjadi sistem.

Dari kelompok pemburu di Afrika Timur hingga korporasi global abad ke-21, manusia bertahan bukan karena kekuatan fisiknya, tetapi karena kemampuannya membangun jaringan kepercayaan di antara orang-orang yang tidak saling mengenal. Setiap komunitas, lembaga, atau perusahaan yang kita kenal hari ini lahir dari upaya yang sama: mengubah rasa kebersamaan menjadi struktur. Namun di balik keberhasilan itu, tersimpan benih dari kegagalannya sendiri — stagnasi.

Kegagalan, sebagaimana disinggung dalam Freakonomics: How to Succeed at Failing, bukanlah satu kejadian tunggal. Ia adalah rantai panjang kesalahan kecil yang dibiarkan, keputusan yang tidak dikaji ulang, dan keyakinan lama yang dipertahankan dalam dunia yang sudah berubah. Dalam konteks evolusi sosial, kegagalan muncul ketika ekosistem nilai berhenti beradaptasi terhadap lingkungan yang ia ciptakan sendiri.

Untuk memahami fenomena ini, kita perlu mundur puluhan ribu tahun, ke masa ketika komunitas manusia belum mengenal konsep “lembaga.” Saat itu, kekuasaan dan moralitas bersumber dari ritual — tindakan kolektif yang mengikat emosi individu menjadi harmoni sosial. Di suku-suku awal Homo sapiens, kepercayaan terhadap roh, alam, dan leluhur menjadi dasar solidaritas. Tak ada gaji, tak ada struktur manajemen; hanya rasa saling bergantung.

Namun seperti dicatat Jared Diamond dalam Guns, Germs, and Steel, kompleksitas sosial tumbuh seiring dengan pertanian dan kepemilikan lahan. Saat manusia berhenti berpindah, mereka harus menciptakan mekanisme baru untuk mengatur produksi, penyimpanan, dan distribusi hasil panen. Dari sinilah muncul bentuk pertama lembaga: kuil, lumbung, dan sistem kasta. Ritual masih ada, tapi kini dijaga oleh kelas administratif — para imam, juru tulis, dan pejabat. Apa yang dulu spontan berubah menjadi institusional.

Transformasi ini membawa kemajuan besar: stabilitas, surplus pangan, kota, dan ilmu pengetahuan. Namun ia juga membawa konsekuensi: kehilangan fleksibilitas.Kehidupan sosial yang dulu cair menjadi hierarkis. Nilai yang dulu diikat oleh rasa tanggung jawab bersama berubah menjadi kontrak sosial yang kaku. Para imam dan pejabat yang awalnya melayani masyarakat kini menjadi penjaga status quo. Ketika ritual berubah menjadi prosedur, makna pun menipis.

Kehidupan sosial yang dulu cair menjadi hierarkis. Nilai yang dulu diikat oleh rasa tanggung jawab bersama berubah menjadi kontrak sosial yang kaku. Para imam dan pejabat yang awalnya melayani masyarakat kini menjadi penjaga status quo. Ketika ritual berubah menjadi prosedur, makna pun menipis.

Biara dan para biarawan memperhatikan dua malaikat yang sedang bekerja.

Fenomena yang sama terjadi di hampir setiap fase sejarah sosial manusia. Gereja Katolik di abad pertengahan dimulai sebagai komunitas spiritual yang hidup dalam kemiskinan dan kesetaraan, tetapi seiring bertumbuhnya kekayaan dan kekuasaan, ia berubah menjadi birokrasi megah yang sering kehilangan hubungan dengan moralitas awalnya. Universitas, yang lahir dari biara, bermula sebagai tempat mencari kebijaksanaan; namun ketika ia menjadi institusi nasional dengan sistem akreditasi, ia mulai lebih sibuk mempertahankan reputasi ketimbang menumbuhkan pengetahuan.

Setiap lembaga besar pernah lahir dari gerakan idealis kecil. Tapi begitu ia menemukan sumber daya — tanah, uang, status — ia menghadapi dilema evolusioner: apakah akan terus beradaptasi, atau mengabadikan bentuk lamanya? Sebagian besar memilih yang kedua, dan di situlah proses entropi sosial dimulai.

Kita bisa melihat pola yang sama di komunitas modern: organisasi nirlaba, gerakan budaya, hingga ekosistem kreatif yang dimulai dari semangat kolektif. Mereka lahir dari kelangkaan dan semangat berbagi — sekelompok orang ingin menciptakan ruang alternatif di luar pasar. Tapi ketika ruang itu berhasil menarik perhatian, mendapatkan sponsor, bahkan membentuk badan usaha, ia mulai memikul beban baru: akuntabilitas, profesionalisme, dan efisiensi. Idealisme bertemu realitas birokrasi. Dan seperti yang sering terjadi dalam sejarah, banyak yang gagal menjembatani keduanya.

Seorang antropolog mungkin menyebut ini sebagai transisi dari moral economy ke market economy. Di dalam moral economy, hubungan antar manusia dijaga oleh rasa malu, rasa syukur, dan reputasi sosial. Di dalam market economy, hubungan itu digantikan oleh kontrak, target, dan gaji. Tidak ada yang lebih baik atau buruk — keduanya adalah sistem adaptif. Tapi ketika sebuah komunitas gagal mengenali momen transisi itu, ia akan terjebak di antara dua dunia: tidak cukup spontan untuk disebut komunitas, tidak cukup efisien untuk disebut perusahaan. Di sanalah kegagalan struktural tumbuh diam-diam.

Sejarah memberi kita banyak contoh. Ketika biara-biara Eropa memasuki masa kemakmuran di abad ke-14, mereka mulai membeli tanah dan mempekerjakan petani. Namun karena tetap menganggap diri mereka “pelayan spiritual,” mereka tidak menyesuaikan sistem pengelolaan ekonominya. Korupsi dan penurunan moral merajalela, memicu gelombang reformasi Protestan yang menghancurkan struktur lama. Begitu pula pada awal abad ke-20, banyak koperasi buruh di Eropa yang gagal bertahan setelah memperoleh modal besar, karena para anggotanya masih berpikir dengan mentalitas komunitas — bukan lembaga bisnis.

Semua pola ini menunjukkan hal yang sama: evolusi sosial tidak hanya membutuhkan visi, tetapi juga kemampuan untuk melepaskan bentuk lama ketika ia tak lagi fungsional.
Kegagalan bukan akibat niat buruk, tapi hasil dari kesetiaan berlebihan terhadap masa lalu.

Manusia, seperti yang dikatakan Harari, adalah spesies yang hidup dari fiksi-fiksi bersama. Kita membangun perusahaan, yayasan, dan negara di atas cerita: “kita bekerja untuk kebaikan bersama,” “kita menciptakan ruang bagi generasi muda,” atau “kita berbeda dari sistem korporasi.” Namun begitu fiksi itu tak lagi didukung oleh perilaku konkret — oleh kerja nyata, etos, dan kompetensi — ia menjadi sekadar mitos nostalgia. Seperti agama yang kehilangan mukjizatnya, organisasi pun kehilangan daya cipta spiritualnya.

Dan mungkin di sinilah kita harus mengakui sesuatu yang menyakitkan:
tidak semua komunitas layak tumbuh.
Beberapa hanya lahir untuk membuktikan kemungkinan, bukan untuk menjadi institusi.
Yang lain bisa bertahan, tapi hanya jika mereka berani berevolusi secara moral — mengganti solidaritas pasif dengan tanggung jawab aktif.Tapi apakah bisa menjaga kemanusiaan dalam sebuah lembaga yang saling kelindan antara orientasi kapitalisme dan sosialisme?

Tapi apakah bisa menjaga kemanusiaan dalam sebuah lembaga yang saling kelindan antara orientasi kapitalisme dan sosialisme?

Bersambung ke bagian 2: Anatomi Stagnasi: Dari Solidaritas ke Ketergantungan


Terima kasih telah membaca sampai habis. Website ini jalan dengan sumbangan, iklannya tak menghasilkan, dengan lisensi Creative Commons, Atribution, Non commercial. Kamu boleh pakai konten ini selama memberikan link sumber dan bukan untuk tujuan komersial. Kalau kamu suka dengan yang kamu baca, silahkan traktir saya kopi murah.

Berlangganan

Masukan email kamu untuk dapatkan update. Gratis.

Memoir, Politik, Racauan

17+8+Nadiem

Saat sudah muak melihat sosial media, sudah lelah membaca dan bekerja, sudah capek berdebat, mungkin ini saatnya menulis racauan. Halo kawan-kawan pembaca yang budiman semoga tidak sujatmiko. Karena integritas adalah hal yang paling kita butuhkan hari-hari ini.

Kita bisa lihat tuntutan 17+8 tidak berjalan dengan baik tanggapannya. Waktu ini ditulis, baru 3 tuntutan yang ditanggapi dengan tindakan. Tak ada maaf dari presiden karena ia merasa tidak salah informasi atau salah mengangkat orang atau salah kebijakan.

Lalu Nadiem Makarim ditangkap korupsi–yang saya yakin seperti Tom Lembong, tidak mengandung mens rea. Di Thread saya diajak ribut beberapa guru atau orang tua murid yang benci sekali sama mas Nadiem dari mulai soal penghapusan UN, hingga soal zonasi.

Saya sih paham mas menteri kemarin itu maunya apa, dan saya bias sih mendukung beliau, karena saya pendidik yang pendidikannya tinggi, sudah belajar critical pedagogy, dan pernah ngajar di sekolah-sekolah mahal. Tentunya jadi debat kusir ketika bicara dengan guru entah dari mana yang bilang “Gadget tidak ada hubungan dengan kurikulum,” atau “tanpa kompetisi murid tidak bisa pintar, kurang motivasi.”

Ini orang-orang yang salah paham dan terbawa doktrin pendidikan orde baru. Tapi saya malas ribut, maka di sini saja, di website saya sendiri saya akan jelaskan.

Pertama soal UN. Saya pernah dapat project bikin UN waktu kuliah. Waktu kuliah, guys! Belum lulus! Disuruh bikin soal UN dengan goreng-goreng sal tryout gitu. Dibayar 5 juta, dan nama saya tidak masuk ke tim penulisan juga (yang isinya Drs, Dr, prof) whatever. Gak saya ambil kok. Bau pesing. Terus saya ingat polemik menteri waktu itu bahkan bikin standard UN karena dapet bisikan waktu Umroh apa. Ghokil.

Selain itu soal kompetisi. Ujian itu harusnya bahan assesmen guru dan sekolahnya, untuk mengetes kemampuan pendidik, bukan kemampuan peserta didik! Kalau siswa nilainya jatuh, atau tidak lulus, siswa itu harus jadi pusat perhatian untum diteliti, dicari cara ajarnya biar lulus, dan dievaluasi cara mendidiknya, biar bisa diperbaiki terus sistem pendidikannya. Bukan malah marah-marah ketika muridnya bodoh, bodoh!

Ini juga menyangkut zonasi. Dulu ada sekolah unggulan, sekolah rendahan, buat apa itu? Kompetisi lagi? Bangga-banggaan anak masuk negeri atau swasta? Tambah gagal dong, sistem kayak gitu mempermalukan sekolahnya. Kalau anaknya masuknya pintar keluarnya pintar, lalu apa kerjaan sekolah? Harusnya masuknya bodoh keluarnya pintar. Masuknya pintar keluarnya bijaksana.

Terus ada yang mengeluh, “Murid saya kelas 1 SMP belom bisa baca. Kok bisa masuk SMP?”

Saya tanya, bisa pake gadget nggak? Dia jawab bisa. Lah bisa baca dong! Terus dia bilang ada bapak-bapak tetangganya bodoh tapi bisa pake HP. Iya bisa baca dong pak gurru!!!

Mungkin depan bapak aja malas ketahuan bisa baca nanti dikasih PR. Haha.

Dia nanya, “Apa hubungannya Gadget dengan kurikulum?”

Bapak guru, gadget itu guru mutakhir, lebih canggih dari bapak. Karena dia punya UI/UX yang ngajarin orang make gadget tanpa frontal diajarin gadget. User Interface artinya tampilannya menarik. User experience artinya pengalamannya asik. Dua-duanya syarat ngajar yang penting. Mungkin bapak UI/UX nya masih sistem DOS atau windows 3.11. Keren pada jamannya.

Lagian bikin kurikulum dan LMS sekarang kan udah pake gadget semua pak. Ampun! Saya ini yang salah. Saya bias.

Banyak guru seperti bapak itu, banyak murid yang akan jadi bodoh karena Nadiem Makarim berusaha bongkar-bongkar sistemnya yang sudah lama sekali bobrok. Ya buat saya, Nadiem adalah awal untuk membuka satu persatu masalah pendidikan kita. Bahwa masalah itu ada dan harus kita tanggulangi.

Ah, jadi panjang racauan ini. Tapi sudah lah. Minimal saya jadi tak usah balas thread saya yang sedang viral itu. Bangsat lah.

Ini silahkan kalau mau cek sendiri polemiknya. Sa mau tidur saja.

Thread:

Menurut gue sebagai pendidik dan yang pernah tahu bagaimana cara kementrian sebelom mas Nadiem bikin Ujian Nasional (pake wangsit anjir), Nadiem Makarim adalah salah satu menteri pendidikan terkeren sepanjang sejarah negeri ini.

Kementrian pendidikan separah itu selama ini, maka harus banget diobok-obok. Di jaman Nadiem jauh lebih jelas permasalahan dan usahanya untuk mengejar ketinggalan.
                

Link thread ribut.

Filsafat, jurnalistik, Kurasi/Kritik, Memoir, Politik, Racauan

Gerakan Sosial Indonesia: Dari Tritura ke Era Algoritma

Sejarah Indonesia setelah 1945 bisa dibaca bukan hanya sebagai sejarah negara, tetapi sebagai sejarah rakyat yang berulang kali mengguncang fondasi kekuasaan. Gerakan sosial besar pasca-kemerdekaan selalu lahir dari pertemuan antara aktor, ideologi, medium, dan kebudayaan. Dari pamflet dan spanduk hingga hashtag dan AI generatif, cara rakyat berorganisasi terus berevolusi.

Yang berubah adalah bahasa zamannya. Yang tetap sama adalah kerentanan negara menghadapi energi sosial yang tak bisa dipetakan.


1950–1965: Era Kaum Ideologi

Indonesia muda diisi oleh partai-partai besar yang menguasai ruang publik: PKI dengan Lekra-nya, PNI dengan nasionalisme Sukarnois, serta HMI dan NU dengan Islam politik. Mahasiswa adalah aktor penting, menjadi perantara antara elite partai dan masyarakat kota.

Medium utama gerakan adalah pamflet, koran partai, dan radio. Imajinasi kolektif dibentuk lewat sastra realisme sosialis, lagu rakyat, dan retorika revolusi. Pada masa ini, ideologi diperlakukan seperti algoritma manual: diyakini bisa memetakan jalan revolusi dengan pasti.


1966: Tritura dan Gerakan Moral Mahasiswa

Ketika inflasi melambung dan kepercayaan publik pada Sukarno runtuh, mahasiswa kota tampil dengan Tri Tuntutan Rakyat: bubarkan PKI, rombak kabinet Dwikora, turunkan harga.

Gerakan ini sederhana, moralistik, dan mudah ditangkap. Tiga tuntutan yang mereduksi kompleksitas bangsa menjadi format yang ringkas—sebuah bentuk awal “datafikasi politik.” Mahasiswa menjadi wajah moral bangsa, meskipun hasil akhirnya adalah naiknya Orde Baru yang kemudian membungkam mereka sendiri.


1998: Reformasi

Tiga dekade kemudian, krisis moneter menghancurkan legitimasi Orde Baru. Mahasiswa kembali jadi aktor utama, tetapi kali ini mereka tak sendirian. Buruh, LSM, jurnalis, dan jaringan internasional ikut menopang.

Mediumnya berubah: bulletin fotokopian, radio kampus, telepon rumah, hingga televisi swasta yang menyiarkan mahasiswa menduduki gedung DPR. Budayanya pun bergeser: jeans belel, musik indie, forum kos-kosan. Ideologi tak lagi dominan; tuntutan lebih pragmatis: demokratisasi, anti-KKN, dan mundurnya Soeharto.

Hasilnya jelas: rezim jatuh. Namun oligarki lama tetap berakar, hanya berganti wajah dalam demokrasi liberal.


2019–2020: Reformasi Dikorupsi & Omnibus Law

Dua dekade setelah Reformasi, generasi baru turun ke jalan. Isunya: RUU bermasalah, pelemahan KPK, dan Omnibus Law.

Aktor kali ini adalah mahasiswa, aktivis digital, dan influencer. Mediumnya: Twitter, Instagram, meme, livestream. Budayanya: kopi susu literan, totebag, sneakers, ilustrasi digital. Gerakan ini bersifat interseksional—menggabungkan feminisme, lingkungan, anti-oligarki, dan hak minoritas.

Namun, fragmentasi isu membuat tuntutan sulit dipadukan. Negara beradaptasi dengan cara baru: buzzer, framing media, dan UU ITE. Solidaritas lahir, tapi algoritma platform ikut menentukan siapa yang viral dan siapa yang tenggelam.


2025: Gerakan Algoritmik

Hari ini, protes kembali mengguncang. Dipicu oleh isu tunjangan DPR yang dianggap berlebihan, dan tragedi Affan Kurniawan—pengemudi ojek yang meninggal tertabrak kendaraan taktis polisi.

Aktor gerakan meluas: mahasiswa, pekerja kreatif, sopir ojek online, ibu-ibu pengguna WhatsApp. Simbolisme organik muncul: palet warna hijau–pink, hijab pink Bu Ana, angka “17+8” sebagai mnemonic tuntutan. Estetika digital menjadi bahasa solidaritas.

Di sisi lain, negara pun tidak tinggal diam. Dari PAM Swakarsa kini bertransformasi menjadi buzzer, influencer sewaan, hingga cyber troops dengan analisis sentimen otomatis. AI bukan lagi sekadar alat, tapi aktor politik.

Di pihak gerakan: AI dipakai untuk membuat poster, infografik, voice-over, dan strategi kampanye.

Di pihak negara: AI dipakai untuk pengawasan, disinformasi, dan framing digital.


Arena politik bukan lagi sekadar jalan raya, tetapi server dan model AI yang saling berkompetisi.



Kesimpulan: Dari Ideologi ke Algoritma

Jika ditarik garis panjang, gerakan sosial Indonesia berevolusi:

1950–1965: ideologi sebagai algoritma manual.

1966: moralitas mahasiswa dengan tuntutan sederhana.

1998: pragmatisme kolektif menjatuhkan rezim.

2019–2020: estetika digital, solidaritas algoritmik.

2025: AI sebagai aktor baru, mengubah format tuntutan dan cara represi.


Negara tetap konsisten dengan satu hal: represi, propaganda, dan adaptasi setengah hati. Rakyat pun tetap konsisten dengan satu hal: menemukan bahasa zamannya untuk menuntut perubahan.

Hari ini, bahasa itu adalah algoritma dan AI. Bukan lagi Tritura, bukan lagi bulletin fotokopian, tetapi perang antar-narasi yang dipercepat mesin.

Dan pola paling logis dari semua ini bukan revolusi instan, melainkan tekanan berulang yang menghasilkan koreksi kelembagaan. Demokrasi Indonesia akan dipaksa menyesuaikan diri, bukan oleh satu manifesto tunggal, tapi oleh jutaan sinyal, hashtag, dan citra digital yang dikurasi algoritma—dan kini, ikut ditulis oleh AI.