Politik

Bicara Politiklah

Filsafat, jurnalistik, Kurasi/Kritik, Politik, Racauan

Memecahkan Paradoks Etika Jurnalisme di Era Post-Truth

avatar EseinosaEseinosa Tinggalkan komentar

Media sosial hari ini seperti warung pecel lele yang buka 24 jam: selalu ada yang bisa kita pilih. Tapi, sama seperti kita sering memilih lele goreng daripada tahu tempe karena lebih menggoda, cara kita memilih informasi di linimasa juga cenderung mengikuti selera pribadi. Potongan kecil berita yang kita lihat di media sosial memberikan berbagai sudut pandang, tapi sering kali hanya yang sesuai dengan opini kita saja yang kita klik atau bagikan. Inilah tantangan besar bagi jurnalisme: bagaimana tetap berpegang pada etika di tengah budaya “ambil sesuai selera”.

Potongan Berita ala Media Sosial

Dulu, orang dapat berita dari koran pagi atau tayangan berita malam—lengkap, penuh konteks. Sekarang, berita seperti dipotong-potong kecil, lalu disebar ke linimasa kita dalam bentuk klip 15 detik atau satu paragraf. Akibatnya, pembaca memilih hanya bagian cerita yang cocok dengan opini mereka.

Contohnya begini: kalau ada berita tentang kenaikan BBM, satu potongan mungkin menyoroti dampaknya pada nelayan kecil, potongan lain membahas kebijakan pemerintah, dan potongan lainnya lagi mungkin hanya fokus pada meme tentang antrean di SPBU. Semua informasi itu penting, tapi kalau kita cuma lihat satu sisi, pandangan kita jadi terbatas.

Masalahnya, algoritma media sosial makin memperkuat pola ini. Semakin sering kita klik satu jenis berita, semakin sering kita disodori hal serupa. Lama-lama, kita terjebak dalam “ruang gema” yang membuat kita merasa pandangan kita sudah lengkap, padahal jauh dari itu.

Pembaca Juga Punya Peran

Sebenarnya, tanggung jawab untuk berpikir kritis ada di pembaca. Kalau berita itu seperti pecel lele, ya jangan cuma makan lele terus. Cobalah tahu dan tempe juga, biar nutrisinya seimbang. Artinya, kita harus melihat isu dari berbagai sudut, bukan hanya yang kita suka. Jangan puas hanya dengan headline atau klip viral, coba cari tahu konteksnya. Siapa yang membuat konten itu? Apa motifnya? Apa sisi cerita yang belum terlihat?

Tapi jurnalis juga nggak boleh lepas tangan. Tugas mereka adalah memastikan pembaca punya peluang untuk menggali lebih dalam.

Tanggung Jawab Jurnalis: Remah dengan Arah

Jurnalis punya pekerjaan rumah. Kalau bikin konten untuk media sosial, jangan cuma bikin yang viral, tapi pikirkan bagaimana potongan itu bisa memancing pembaca untuk berpikir lebih kritis. Setiap klip atau postingan harus punya pesan yang jelas: “Ini baru satu sisi. Kalau mau tahu lebih banyak, klik link berikutnya.” Berita lengkap mungkin ada di website yang jarang dilihat orang, tapi kelengkapan data itu adalah tanda sebuah kredibilitas.

Misalnya, kalau bikin TikTok soal banjir, jangan cuma menunjukkan orang main kano di tengah jalan. Tambahkan informasi tentang apa yang menyebabkan banjir itu dan apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. Setiap potongan berita harus seperti pintu menuju informasi yang lebih lengkap, bukan hanya jendela kecil yang bikin orang puas dengan pandangan sempit. Hidup di dunia penuh teaser, membuat orang suka lupa kalau itu teaser.

Boleh dicacah, tapi selalu siapkan menu lengkap!

Menjaga Etika di Tengah Realitas

Jurnalisme memang berhadapan dengan kenyataan yang sulit: semua orang berlomba mencari perhatian di media sosial. Tapi etika tetap harus jadi prioritas. Bukan berarti jadi membosankan, tapi jurnalisme harus berani menyajikan sudut pandang yang berimbang, meski itu mungkin tidak populer.

Tujuannya adalah memberi audiens kesempatan untuk memilih bukan hanya apa yang ingin mereka percaya, tapi juga apa yang sebenarnya perlu mereka ketahui. Media sosial memang membantu menyebarkan informasi lebih cepat, tapi tugas jurnalis adalah memastikan informasi itu tetap lengkap dan akurat.

Kerja Sama Dua Arah

Solusinya sederhana tapi berat: jurnalis dan pembaca harus saling membantu. Jurnalis harus membuat konten yang tidak hanya menarik, tapi juga mendidik. Pembaca harus lebih aktif dan kritis, tidak puas hanya dengan apa yang ada di linimasa.

Di era post-truth ini, kebenaran itu bukan mati—dia cuma terselip di antara potongan-potongan berita. Tugas kita semua adalah menyatukan kembali potongan itu, agar kebenaran bisa kembali utuh. Karena, kalau nggak, yang menang cuma algoritma. Dan percayalah, algoritma nggak peduli sama etika.

Traktir Yang Nulis Kopi
jurnalistik, Kurasi/Kritik, Politik, Racauan

Selesainya “Hak Politik Mahasiswa”

avatar EseinosaEseinosa Tinggalkan komentar

Saya hanya akan merepost sebuah tulisan saya, yang saya temukan di blog lain dan saya tulis pada tahun 2014, ketika saya baru menjadi dosen sosiologi/antropologi dan mulai melihat akhir dari hak politik mahasiswa. Mari diskusi!

HAK POLITIK MAHASISWA

Nosa Normanda, 7 Oktober 2014

Politik menurut kamus Merriem-Webster adalah ‘aktifitas yang berhubungan dengan pemerintahan sebuah Negara atau area lain, khususnya debat atau konflik di antara individual atau kelompok-kelompok, atau mereka yang berharap mendapatkan kekuasaan.’ Dalam definisi ini, ‘area lain’ dan ‘individu’, ‘kelompok’,’yang berharap…kekuasaan’ bisa siapa saja. Ia bisa jadi seorang bocah yang minta dibelikan eskrim oleh orang tuanya, atau remaja yang ngambek dan mogok makan di rumah karena ingin iPhone 6. Atau seseorang yang mem-friendzone setiap orang yang menggebetnya.

Tapi ketika kita bicara soal “Negara”, atau bahasa kerennya “politik makro,” kita tidak bisa melebarkan definisi politik seperti itu. Untuk bisa masuk ke ranah besar itu, ada banyak syarat yang harus dipenuhi seorang individual. Syarat ini sangat bergantung pada kematangan berpikir sebuah Negara dan penghuninya. Semakin sedikit orang yang mampu berdialog dengan bahasa politik ‘kenegaraan’, atau semakin totaliternya Negara terhadap penduduknya, membuat semakin sedikit orang yang bisa terhubung dalam konteks besar itu. Dan menjadi tidak terhubung artinya menjadi tiada.

Ketiadaan bisa dilihat ketika Negara atau yang lebih tinggi dari Negara (multikorporasi, badan multinasional seperti IMF atau Bank Dunia) dengan instrumennya (legalitas, bantuan luar negeri, dan tentara) bisa dengan semena-mena mengeksploitasi alam dan isinya. Karena alam dan isinya dianggap objek yang pasif, sebuah wilayah kosong yang bisa dijamah seenaknya—toh yang menghuninya tidak dianggap ada. Contohnya bisa anda google sendiri, dari eksploitasi hutan dan tambang di Kalimantan, Sulawesi dan Papua, hingga terpinggirkannya warga kota Depok oleh Mal. Ini semua adalah hasil dari kesenjangan politik-ekonomi yang berujung pada kebisuan publik. Publik yang tak mampu bicara bahasa sang opresor, dan karenanya dianggap tidak ada.

Keberadaan Indonesia sebagai Negara diawali dengan kemampuan bicara bahasa penjajah, kemampuan membaca, menulis, dan berpikir. Indonesia diawali dengan keberadaan mahasiswa-mahasiswa yang mewakili bangsanya. Kekuatan kaum intelektual ini terus ada hingga tahun 1966, setelah itu, pemerintah militer berusaha membungkamnya dengan berbagai kebijakan dan pada akhirnya pemerintahan sipil pasca reformasilah yang ironisnya berhasil mengubah universitas-universitas menjadi pabrik tenaga kerja. Akhirnya konteks pergerakan mahasiswa dan produk-produk politiknya mandeg di kampus. Demonstrasi penuh dengan kekalahan argumen, tidak ada ide baru yang dilempar ke publik (ide seperti nasionalisme, demokrasi atau sumpah pemuda). Ini menjadi tambah menyedihkan, ketika aparatur Negara memberi dan mengambil hak politik seenak udel mereka demi mengabsahkan kekuasaan. Seperti raja-raja zaman dulu yang membuat babad atau buku sejarah yang mengklaim mereka keturunan Nabi atau hasil pilihan parlemen surgawi.

Tulisan ini bukan bermaksud memprovokasi agar mahasiswa “bergerak” atau “peduli.” Tujuan utamanya adalah untuk mengawali sebuah diskusi tentang sebuah hak politik yang hanya dimiliki orang berusia di atas 17 tahun di Indonesia: hak untuk diakui Negara sebagai manusia dewasa (dengan KTP) dan hak untuk bersuara dalam pembentukan Negara atau hak untuk taat dan tak taat terhadap produk hukum Negara—yang harus berdasarkan pada akal sehat. Karena sebagai kaum terdidik, mahasiswa dan civitas akademika punya tanggung jawab yang lebih besar daripada orang awam: kita punya akses informasi yang besar, metodologi kelilmuan dan kita punya kewajiban untuk mengabdi pada masyarakat dengan ilmu yang kita punya. Setiap pengabdian, sekecil-kecilnya, juga adalah tindakan politik, dan setiap tindakan politik dari ranah akademik semestinya bersifat manusiawi (humanistik), yaitu tindakan yang memberi kekuatan tawar pada setiap individu di Negara ini agar tidak mudah tergilas oleh tiran atau tertipu oleh orang yang lebih pintar.

Tulisan di atas menjadi sebuah Term of Reference diskusi Jumat Kelabu, di Kantin Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, di tanggal yang sama. Berikut adalah recapnya.

DISKUSI JUM’AT KELABU

Hari jumat kemarin, tema diskusinya adalah “Hak Politik Mahasiswa.” Diskusi diadakan di kantin sastra FIB UI, di tengah makan sore mahasiswa.

Yang dibicarakan sederhana. Kita saling berbagi tentang pengalaman setiap orang dan politik. Bagaimana politik individual bisa mempengaruhi politik negara, bagaimana gerakan mahasiswa tahun 98, bagaimana gerakan mestinya dilakukan sekarang.

Kesimpulannya sederhana: semua dimulai dari hal kecil. Dari membaca dan sadar wacana politik, hingga mengkritisi melalui diskusi, suray terbuka atau pernyataan di social media.

Para alumni aktivis 98 berbagi tentang peran serta mereka yang dimulai dari kepedulian sosial melalui diskusi akademis di luar kelas, wartawan politik Tika Primandari menceritakan soal pengalamannua sebagai mahasiswa yang mampu mencari dan mengakses informasi sendiri, dan para mahasiswa bercerita tentang sistem pendidikan yang begitu ketatnya, hingga mereka tak sempat berpikir atau bergerak secara politik–demi nilai kuliah dan hidup sehari-hari.

Kesimpulan akhirnya adalah diperlukan sebuah usaha besar untuk melakukan hal-hal kecil, agar bisa ikut berpartisipasi sebagai mahasiswa dan warga negara, khususnya menghadapi pemerintahan dan parlemen yang nampaknya akan bertarung secara sengit 5 tahun ke depan. Mahasiswa sebagai orang-orang yang punya akses terhadap informasi, harus menggunakan akses itu sebaik-baiknya dan mengabdi pada masyarakat sesuai dengan porsinya sebagai civitas akademika. Dengan cara apapun, yang penting berkontribusi.

Karena politik itu PERSONAL.

Politik, Racauan

3 Latar Belakang Dinasti Politik di Asia Tenggara

avatar EseinosaEseinosa Tinggalkan komentar

Jokowi sedang senang, karena dengan naiknya Gibran jadi cawapres, dia berhasil membuat dinasti baru di Indonesia, tanpa perjuangan sejarah seperti keluarga-keluarga presiden sebelumnya. Namun, seperti orang Pansos lain, keluarga Jokowi naik ke kekuasaan dengan ditopang keluarga-keluarga tua, seperti keluarga Soekarno, dan sekarang keluarga Soeharto. Bak simulasi latihan dinasti, Kaesang, anak kedua Jokowi, latihan menopang PSI.

Kenaikan kekuasaan keluarga-keluarga tua yang berpengaruh dalam politik Asia Tenggara adalah fenomena yang mencerminkan faktor-faktor sejarah, budaya, dan sosial. Beberapa alasan mengapa dinasti politik mendominasi dan bertahan lama di Asia Tenggara antara lain:

1. Warisan kolonialisme dan nasionalisme

Banyak pendiri negara pasca-kolonial berasal dari keluarga-keluarga terkemuka yang telah melawan atau berkolaborasi dengan kekuatan kolonial. Turun-temurun mereka mewarisi modal politik dan legitimasi, serta koneksi dan sumber daya mereka. Contohnya, keluarga Sukarno di Indonesia, keluarga Lee di Singapura, dan keluarga Aquino di Filipina. Dalam politik tingkat tingginya, para pemimpin negara-negara Asia tenggara dari kaum priyayi terdidik, dan bukan prajurit lapangan yang punya resiko mati. Priyayi, artinya anak bangsawan.


2. Peran patronase dan klienelisme

Di banyak negara Asia Tenggara, politik didasarkan pada loyalitas pribadi dan reciprocitas, bukan ideologi atau kebijakan. Keluarga politik memberikan manfaat material dan simbolis kepada pendukung mereka, seperti pekerjaan, kontrak, perlindungan, dan pengakuan. Sebagai imbalannya, mereka mengharapkan suara, loyalitas, dan ketaatan. Ini menciptakan siklus ketergantungan dan loyalitas yang sulit untuk diputuskan. Contohnya, keluarga Thaksin di Thailand, keluarga Hun Sen di Kamboja, dan keluarga Duterte di Filipina. Indonesia sempat sedikit lepas dari sistem ini pasca reformasi. Namun dengan terpilihnya Prabowo, yang terang-terangan mendukung sistem ‘orang dalam’ di debat presiden, maka sistem ini kembali lagi ke Indonesia.

3. Lemahnya institusi politik dan masyarakat sipil

Di banyak negara Asia Tenggara, pemerintahan hukum, pemisahan kekuasaan, pertanggungjawaban pejabat publik, dan kebebasan berekspresi lemah atau terkompromi. Hal ini memungkinkan keluarga politik mendominasi arena politik, memanipulasi sistem pemilihan, mengendalikan media, dan menekan oposisi. Selain itu, masyarakat sipil, seperti media, akademisi, LSM, dan gerakan sosial, seringkali diakuisisi, diintimidasi, atau diasingkan oleh keluarga politik. Ini membatasi ruang bagi suara dan visi alternatif. Contohnya, keluarga Marcos di Filipina, keluarga Najib di Malaysia, dan keluarga Suharto di Indonesia.

Ini beberapa faktor umum yang menjelaskan kenaikan keluarga-keluarga tua yang berpengaruh dalam politik Asia Tenggara. Namun, setiap negara memiliki konteks dan dinamika spesifiknya yang membentuk peran dan pengaruh keluarga politik. Untuk Indonesia, kita punya banyak intelektual dan kelas menengah atas yang cerdas-cerdas. Tapi sayangnya, banyak juga orang-orang ini yang melihat bahwa sistem dinasti politik bisa jadi cara memanjat ke kekuasaan. Walau niatnya baik, narasinya salah. Dan cerita yang salah, akan membawa kita ke arah entah kemana.

Filsafat, Moral Bengkok, Politik, Prosa, Racauan

SkakMat: Pemilu 2024, Jokowi Pasti Menang

avatar EseinosaEseinosa Tinggalkan komentar

Updated: 14 Februari, 20:10 WIB

Ini bukan satir, bukan ramalan. Ini teori konspirasi yang berdasarkan logika dengan semua kecurangan yang dihalalkan hukum dan politik Indonesia saat ini. Pemilu kali ini Prabowo Gibran menang, karena persiapannya matang. Tapi kemenangan sebenarnya adalah kemenangan Jokowi untuk berkuasa di periode 3 dengan presiden boneka, atau dia sendiri yang maju. Yang dikorbankan: biasa lah, rakyat Indonesia. Kamu dan saya yang milih siapapun.

Banyak orang pasti cukup setuju bahwa politik Indonesia itu menyeramkan. Bahwasannya sebuah visi-misi jangka panjang dari sebuah kelompok penguasa, tidak pernah benar-benar bisa terwujud dengan baik: setiap ganti penguasa, perubahan seringkali dilakukan dengan kasar, berantakan, dan banyak proyek mangkrak hingga ‘kemajuan’ versi sang penguasa terhalang. Maka Jokowi, seperti bung Karno dan pak Harto, minta encore jabatan mulai dari periode ketiga, sampai nanti mungkin demokrasi terpimpin atau pelita repelita 32 tahun plus plus.

Tentunya dengan sejarah kita yang berdarah, dari perang kemerdekaan, banyak kerusuhan, pembantaian, penculikan, pembungkaman, ini jadi sulit. Kebanyakan kita yang waras tak bisa terima pemimpin yang terlalu lama berkuasa. Tapi nampaknya 26 tahun sejak reformasi, orang sudah pada lupa pada kejamnya orde baru, walau traumanya sebenarnya masih ada. Kelupaan ini tentu dilakukan pelan-pelan, lewat “revolusi mental” yang membuat “devolusi mental” atau keterbelakangan mental, sebuah kepikunan massal yang mematikan kemanusiaan kita pada bahayanya tirani dan politik dinasti.

Devolusi mental ini dilakukan perlahan tapi pasti, dan pandemi sedikit banyak memberikan amnesia itu. Seperti orang kena covid, lidah kita kebas, dan kita gagal mencium bau busuk pemerintahan Jokowi yang sebenarnya sudah lama anyep. Akhirnya rekayasa periode 3 atau pemerintahan demokrasi terpimpin atau seumur hidup jadi imajinasi yang sangat mungkin terjadi, dengan pemilu satu putaran atau kemenangan Prabowo-Gibran.

Ini teori konspirasinya:

Pemilu 14 Februari 2024, memenangkan Prabowo Gibran 1 putaran karena formulir C1 banyak hilang, pemaksaan, suap, money politics, pemerasan dengan kasus, penanaman penjabat di daerah, sudah pasti mengunci hasil. Lalu berikut skenario setelah mereka menang. Saat ini, tiga skenario ini fiksi, semoga tidak terjadi.

Skenario 1: Prabowo Presiden, Gibran Wapres. Proyek dan aset terlindungi, investasi berlanjut, bisnis jalan, tapi pasti ada protes. Anies-Ganjar maju ke Bawaslu yang lemah lalu ke MK, tapi MK sudah keropos. Rakyat marah, protes tambah parah. Jokowi dan Presiden Prabowo, bicara dengan para koalisi dan capres gagal, bagi-bagi kue, lalu masyarakat diredam oleh Anies, Ganjar, dan para koalisi karena kue sudah dibagi-bagi. Selesai, tamat, semua senang semua menang, kecuali rakyat dan negara Indonesia yang berubah jadi negara kekuasaan, bukan negara hukum. Hukum baru akan didikte para penguasa. Jokowi Menang.

Skenario 2: Prabowo Presiden, Gibran Wapres. Proyek dan aset terlindungi, investasi berlanjut, bisnis jalan, tapi pasti ada protes. Anies-Ganjar maju ke Bawaslu yang lemah lalu ke MK, tapi MK sudah keropos. Rakyat marah, protes tambah parah. Jokowi, Presiden Prabowo, bicara dengan para koalisi dan capres gagal untuk bagi-bagi kue tapi mereka menolak, dan Anies-Ganjar-Koalisi ikut protes membakar semangat Massa. Polisi dan tentara turun. Banyak yang mati atau hilang, ekonomi terguncang, maka Jokowi terpaksa ambil alih lagi kekuasaan dari Presiden Prabowo. Dengan berat hati ia turun ke jalan dan hendak memperbaiki situasi dengan tetap jadi presiden, untuk periode tiga, sampai situasi kondusif dan pemilu jurdil bisa diulang. Jokowi menang.

Skenario 3: Prabowo Presiden, Gibran Wapres. Proyek dan aset terlindungi, investasi berlanjut, bisnis jalan, tapi pasti ada protes. Anies-Ganjar maju ke Bawaslu yang lemah lalu ke MK, tapi MK sudah keropos. Rakyat marah, protes tambah parah. Jokowi, Prabowo, bicara dengan para koalisi dan capres untuk bagi-bagi kue tapi mereka menolak, dan Anies-Ganjar-Koalisi ikut protes membakar semangat Massa. Polisi dan tentara turun. Banyak yang mati atau hilang, ekonomi terguncang, Jokowi berusaha menenangkan, tapi gagal. Dalam waktu setahun banyak mati, hilang, kekacauan luar biasa hingga mahasiswa dan massa rusuh dimana-mana, gen Z akhirnya tahu rasanya diinjak sepatu lars tentara dan perihnya gas air mata, peluru karet, dan beberapa timah panas, cina-cina menengah bawah jadi korban seperti biasa tiap rusuh jadi pada pindah ke luar negeri atau sembunyi seperti Yahudi di jaman Nazi. Sampai akhirnya internasional ikut campur, akhirnya Prabowo dipaksa berhenti, dan Gibran disumpah jadi presiden. Jokowi menang.

Jadi apapun yang terjadi, Jokowi tetap menang.

SKAK MAT.

Terima kasih telah membaca sampai habis. Website ini jalan dengan sumbangan, iklannya tak menghasilkan, dengan lisensi Creative Commons, Atribution, Non commercial. Kamu boleh pakai konten ini selama memberikan link sumber dan bukan untuk tujuan komersial. Kalau kamu suka dengan yang kamu baca, silahkan traktir saya kopi murah.

Traktir Yang Nulis Kopi