Ethnography, Filsafat, Politik, Racauan

Aturan siapa?

Semakin banyak pengalaman hidup yang saya jalani, semakin saya sadar bahwa hidup kita akan terus-menerus berhadapan dengan struktur besar yang mendikte bagaimana kita harus bertindak. Struktur tersebut punya sistem yang opresif, dan sudah menggurita. struktur seperti tempat kerja, harapan keluarga, tuntutan sosial, hingga norma-norma yang ada di masyarakat bekerja dalam sebuah sistem ekspektasi yang seringkali lupa pada kemanusiaan kita. Jika kita tidak punya struktur atau sistem hidup yang kita buat sendiri, kita akan mudah terjebak dalam aturan-aturan yang kadang merugikan diri kita.

Sistem besar ini sering kali menuntut lebih dari apa yang bisa kita berikan. Misalnya, di tempat kerja, kita dituntut untuk selalu produktif, bekerja lembur, dan terus ‘on’ bahkan saat tubuh kita sudah lelah. Jika tidak hati-hati, hal ini bisa berujung pada stres kronis, kelelahan fisik, dan kesehatan mental yang terganggu. Sistem semacam ini sering kali tidak mempertimbangkan kondisi individu, dan lebih berfokus pada keuntungan atau produktivitas. Talcott Parsons, seorang sosiolog, mengatakan bahwa struktur sosial sering kali membentuk perilaku individu, membuat kita tunduk pada nilai-nilai dan norma yang sudah ada. Ini adalah salah satu alasan mengapa kita perlu sistem kita sendiri—sebuah kerangka pribadi yang menjaga kita tetap seimbang di tengah tekanan eksternal.

Lalu, bagaimana cara membangun struktur hidup sendiri? Pertama-tama, kita perlu tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang penting bagi kita. Bagi sebagian orang, ini mungkin berarti menetapkan waktu khusus untuk beristirahat, berkumpul dengan keluarga, atau menjaga kesehatan. Contohnya, jika kita tahu bahwa kita tidak bisa produktif tanpa tidur yang cukup, maka kita harus tegas menetapkan batas kapan waktu kerja selesai dan kapan waktu untuk istirahat dimulai.

Berani mengatakan “tidak” adalah langkah penting. Kita sering merasa bersalah ketika menolak permintaan atau tugas yang sebenarnya bisa merusak keseimbangan hidup kita. Namun, membangun struktur hidup berarti kita harus mampu berkata “tidak” pada hal-hal yang tidak mendukung kesejahteraan kita. Anthony Giddens menyebut ini sebagai “strukturasi,” di mana individu tidak hanya dipengaruhi oleh struktur sosial, tetapi juga mampu membentuk dan mengubahnya melalui tindakan. Dengan begitu, kita tidak lagi menjadi korban sistem, melainkan agen yang aktif dalam menentukan hidup kita.

Selain berkata “tidak,” kita juga harus mampu menyesuaikan struktur pribadi ini agar tidak terlalu kaku. Bayangkan sebuah pohon yang terlalu keras dan kokoh; ketika ada angin besar, pohon tersebut bisa patah. Sebaliknya, pohon yang lentur dan bisa menyesuaikan diri dengan tiupan angin akan lebih mudah bertahan. Begitu pula dengan struktur hidup yang kita bangun. Misalnya, jika kita menetapkan bahwa kita hanya bekerja dari jam 9 pagi hingga 5 sore, mungkin ada situasi di mana kita perlu lebih fleksibel—misalnya, ketika ada proyek penting yang memang membutuhkan perhatian ekstra. Struktur yang baik adalah struktur yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tanpa kehilangan esensinya.

Fleksibilitas juga memungkinkan kita untuk menghadapi perubahan hidup tanpa terlalu tertekan. Dalam teori psikoanalisis Jacques Lacan, ada konsep bahwa manusia selalu berhadapan dengan ketegangan antara keinginan individu dan tuntutan sosial yang tidak pernah bisa sepenuhnya dipenuhi (Lacan, 1966). Inilah yang sering kali menjadi sumber stres: kita mencoba memenuhi harapan orang lain, sementara di dalam hati kita memiliki keinginan yang berbeda. Dengan struktur pribadi yang fleksibel, kita bisa bernegosiasi antara kebutuhan diri sendiri dan tuntutan eksternal tanpa merasa kehilangan identitas.

Cara lain untuk menjaga agar struktur hidup tetap fleksibel adalah dengan memberikan ruang untuk perubahan dan evaluasi. Misalnya, kita bisa menetapkan bahwa setiap akhir bulan, kita mengevaluasi bagaimana kita mengelola waktu, energi, dan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki? Apakah kita perlu menyesuaikan jadwal atau membuat lebih banyak waktu untuk diri sendiri? Dengan demikian, struktur yang kita bangun tidak menjadi jebakan, melainkan alat untuk terus berkembang.

Keseimbangan ini penting. Struktur yang terlalu kaku bisa mengisolasi kita dari dunia luar dan membuat kita merasa tertekan. Di sisi lain, jika kita terlalu fleksibel, kita bisa kehilangan arah dan menjadi tidak teratur. Salah satu contohnya adalah dalam pengaturan waktu. Jika kita tidak punya jadwal atau rutinitas yang jelas, kita mungkin akan terus menunda pekerjaan, akhirnya merasa stres karena tugas menumpuk. Namun, jika jadwal kita terlalu ketat, kita bisa merasa tidak punya ruang untuk beristirahat atau melakukan hal-hal yang spontan.

Dalam konteks politik, Michel Foucault pernah membahas bagaimana kekuasaan tidak hanya diterapkan melalui kontrol fisik, tetapi juga melalui regulasi hidup sehari-hari, seperti jam kerja, pola konsumsi, atau standar kesehatan (Foucault, 1978). Hal ini menunjukkan bahwa sistem besar sering kali mempengaruhi kehidupan kita tanpa kita sadari. Oleh karena itu, membangun sistem pribadi berarti juga mengambil alih kendali atas hidup kita sendiri.

Untuk melawan tekanan ini, penting bagi kita untuk membangun rutinitas yang memprioritaskan kesehatan fisik dan mental. Misalnya, kita bisa menetapkan waktu khusus untuk berolahraga atau meditasi setiap hari. Ini adalah cara untuk mengingatkan diri sendiri bahwa kesejahteraan kita lebih penting daripada memenuhi ekspektasi yang tidak masuk akal dari dunia luar.

Selain itu, kita perlu menyadari bahwa struktur pribadi tidak harus diciptakan sendirian. Dukungan sosial dari teman, keluarga, atau komunitas juga penting. Kita bisa meminta bantuan ketika merasa kewalahan, atau berbagi pengalaman dengan orang lain yang menghadapi situasi serupa. Ini bisa menjadi bagian dari struktur pribadi yang fleksibel—menciptakan ruang untuk kerjasama dan dukungan dari orang lain.

Pada akhirnya, hidup di tengah sistem yang menuntut memerlukan keseimbangan antara mengikuti aturan yang ada dan menciptakan sistem kita sendiri. Kita harus cukup egois untuk mengatakan “tidak” ketika diperlukan, tetapi juga cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Dengan cara ini, kita bisa tetap sehat, bahagia, dan hidup dengan cara yang lebih bermakna.


Bibliografi:

Freud, S. (1923). The Ego and the Id. London: Hogarth Press.
Foucault, M. (1978). The History of Sexuality Volume 1: An Introduction. New York: Pantheon Books.
Giddens, A. (1984). The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Cambridge: Polity Press.
Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks. London: Lawrence and Wishart.

Lacan, J. (1966). Écrits: A Selection. New York: Norton.

Parsons, T. (1951). The Social System. New York: Free Press.

Anthropology, Buku, Film, jurnalistik, Kurasi/Kritik, Musik, Politik, Racauan

Tidak Ada yang Benar-Benar Gratis di Internet: Ilusi Konten ‘Gratis’



Banyak orang mengira bahwa konten di internet seperti musik, video, gambar, atau perangkat lunak yang diklaim “gratis” benar-benar bisa digunakan tanpa batasan. Namun, kenyataannya, sebagian besar konten tersebut tetap memiliki ketentuan lisensi yang mengikat. Bahkan jika suatu konten diberikan secara gratis, hak ciptanya tetap dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak, yang berarti mereka bisa mengubah aturan atau menarik kembali hak penggunaan kapan saja.



Contoh Kasus: Konten ‘Gratis’ yang Berubah Menjadi Berbayar atau Bermasalah

1. Musik Gratis dan Klaim Hak Cipta di YouTube

Banyak kreator konten YouTube menggunakan musik dari situs penyedia musik royalty-free seperti Epidemic Sound, Artlist, atau Free Music Archive (FMA). Namun, jika lisensi mereka habis atau pencipta musik mengubah model distribusinya, video-video yang menggunakan musik tersebut bisa terkena klaim hak cipta.

Kasus Nyata: Seorang YouTuber menggunakan musik dari situs “gratis.” Beberapa tahun kemudian, pemilik lagu mendaftarkannya ke sistem Content ID YouTube, sehingga video-video lama yang menggunakan musik tersebut terkena demonetisasi atau dihapus.

Contoh: Beberapa musisi yang awalnya membagikan musik secara gratis kemudian mendaftarkan lagu mereka ke distributor seperti TuneCore atau CDBaby, yang kemudian mengajukan klaim hak cipta terhadap video lama.


2. Video dan Gambar Stok ‘Gratis’ yang Tiba-Tiba Berlisensi

Banyak pembuat film dan desainer mengunduh video atau gambar dari Pexels, Unsplash, dan Pixabay karena diklaim “gratis.” Namun, jika pencipta asli memutuskan untuk menjual aset tersebut ke Shutterstock atau Getty Images, pengguna lama bisa terkena tuntutan hukum.

Kasus Nyata: Seorang filmmaker menggunakan video dari Pexels untuk film pendeknya. Beberapa tahun kemudian, pembuat asli menjual videonya ke Shutterstock, dan filmmaker tersebut diminta membayar lisensi atau menghadapi tuntutan hukum.

Bukti: Beberapa pembuat konten mengeluh bahwa aset yang sebelumnya tersedia secara gratis di situs stok tiba-tiba terkena klaim hak cipta setelah pemiliknya mengubah lisensi.


3. Perangkat Lunak Gratis yang Berubah Aturan

Perangkat lunak open-source seperti GIMP, Audacity, atau Blender memang tersedia gratis, tetapi lisensinya bisa berubah.

Kasus Nyata: Pada tahun 2021, Audacity, perangkat lunak pengeditan audio yang sebelumnya gratis dan open-source, diakuisisi oleh Muse Group. Setelah itu, kebijakan privasi dan lisensinya berubah, termasuk pengumpulan data pengguna, yang membuat banyak pengguna lama keberatan.

Contoh Lain: Banyak perangkat lunak open-source yang tiba-tiba menerapkan model freemium, di mana fitur yang dulu gratis kini menjadi berbayar.


4. Font Gratis yang Tiba-Tiba Berbayar

Font sering dianggap sebagai aset desain yang bebas digunakan, tetapi banyak font “gratis” yang memiliki batasan.

Kasus Nyata: Seorang desainer menggunakan font dari Google Fonts untuk logo sebuah merek. Beberapa tahun kemudian, pencipta font menjual hak eksklusifnya ke Adobe Fonts, dan klien desainer tersebut harus membayar lisensi tambahan untuk terus menggunakannya.

Bukti: Pada tahun 2022, ada gugatan hukum terkait pelanggaran hak cipta dan privasi terkait Google Fonts, di mana beberapa situs web tidak menyadari bahwa mereka menggunakan font dengan aturan baru yang berbeda.



Mengapa Hal Ini Bisa Terjadi?

1. Pemegang Hak Cipta Masih Memiliki Kontrol


Konten yang dibagikan secara gratis bukan berarti bebas hak cipta. Sebagian besar konten hanya diberikan di bawah lisensi tertentu, seperti Creative Commons (CC-BY, CC-BY-NC, dll.), yang berarti pemiliknya tetap bisa mengubah atau mencabut lisensi.


2. Platform Bisa Mengubah Kebijakan Kapan Saja


Situs penyedia konten sering memperbarui kebijakan mereka. Apa yang dulu gratis bisa menjadi berbayar, dan pengguna harus patuh pada aturan baru.


3. Perusahaan Bisa Mengakuisisi dan Mengubah Model Bisnis


Banyak startup yang awalnya membagikan konten gratis akhirnya diakuisisi oleh perusahaan besar dan mengubah model bisnisnya. Contohnya:

Flickr yang dulu memberi penyimpanan foto gratis, kini membatasi jumlah foto untuk akun gratis.

Unsplash, yang awalnya benar-benar gratis, kini memiliki beberapa aset berbayar setelah diakuisisi oleh Getty Images.



Kesimpulan: Tidak Ada yang Benar-Benar Gratis

Meskipun banyak aset digital tersedia secara gratis, semuanya tetap memiliki batasan, lisensi, atau risiko diubah menjadi berbayar di masa depan. Untuk menghindari masalah hukum atau biaya tak terduga, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan:

Gunakan konten yang benar-benar berada di domain publik (CC0)

Beli lisensi penuh untuk aset yang penting

Buat konten sendiri untuk memastikan kepemilikan hak cipta


Tanpa memahami aturan lisensi, konten yang dianggap “gratis” hari ini bisa berubah menjadi jebakan hukum atau biaya besar di kemudian hari.

English, Filsafat, jurnalistik, Kurasi/Kritik, MalesBelajar, Politik, Racauan, terjemahan

Solving the Paradox of Journalism Ethics in a Post-Truth World


In a world where social media algorithms decide what you see before your morning coffee kicks in, journalism is going in a paradoxical tightrope. We live in an era where the truth is sliced, diced, and served in byte-sized portions. Derivative content—the kind of news snippets that populate your feed—has become the dominant way people consume information. It’s a convenient, snackable approach to news, but it also hands readers a buffet of perspectives, letting them pick the narrative they want to believe. But here’s the rub: with great content comes great responsibility both for journalists and readers.

Photo by Nano Erdozain on Pexels.com



The Social Media Slice-and-Dice

Imagine news as a hearty loaf of bread. Back in the day, people consumed the whole loaf (or at least a thick slice) by watching the evening news or reading a full newspaper article. Today, social media takes that loaf, runs it through a mandoline slicer, and presents us with crumbs. One crumb might highlight the tragedy, another the politics, and yet another the odd humor in a situation. Readers scoop up the piece that suits their palate—and ignore the rest.

On one hand, this democratization of perspectives seems like a good thing. Want to focus on environmental impact? There’s a clip for that. Curious about the economic angle? Here’s a tweet-thread. But the danger lies in how easily people retreat to their echo chambers. Instead of seeing the full picture, audiences build their reality on carefully curated crumbs. And as they scroll, algorithms nudge them further into their comfort zones, reinforcing what they already believe.

The Reader’s Role: Stay Hungry, Stay Critical

Here’s where readers come in. Let’s be honest: critical thinking is like flossing—everyone agrees it’s important, but not enough people actually do it. In a post-truth world, where facts are up for debate and opinions masquerade as news, readers need to sharpen their skepticism. This isn’t about distrusting everything but about asking the right questions: Who’s behind this content? What’s their agenda? What’s missing from this angle? If readers fail to look beyond the crumb, they’ll never find the loaf.

But let’s not let journalists off the hook just yet. While the responsibility for critical consumption lies with the audience, journalism still has an ethical obligation to provide the tools and context for that critical thinking.

The Journalist’s Role: Breadcrumbs with Purpose

Journalists don’t get a free pass just because they’re handing out crumbs. If anything, their responsibility grows in this fragmented media landscape. Each social media post, each 30-second video, each meme even, should do more than grab attention—it should invite inquiry. Journalism needs to stick to its code of conduct, not by avoiding social media but by using it as a gateway to balance and depth.

For example, a tweet about a policy decision shouldn’t just say, “X happened.” It should nudge readers to ask, “Why did X happen, and what’s the broader impact?” A TikTok breaking down a controversial statement should end with, “Here’s where you can learn more.” In short, every social media post should be a call to action: Dig deeper. Stay critical. See the bigger picture.

This doesn’t mean spoon-feeding objectivity (after all, journalism isn’t a nanny). It means creating a bridge between the viral and the verified, encouraging readers to move beyond the headline or the soundbite and into the rich, nuanced world of full-fledged reporting.

Balancing Ethics with Reality

Let’s face it—journalists are working in a hyper-competitive, click-driven environment. But ethical journalism isn’t about pandering to clicks; it’s about creating content that resonates and respects the audience’s intelligence. It’s about presenting multiple angles without being manipulative, and about holding up a mirror to the truth, even when it’s uncomfortable.

The goal? Empower the audience to choose not just what they want to believe, but what they ought to know. Journalism must give audiences access to the whole loaf while respecting their right to take just a slice. But it’s that ethical nudge—embedded in every crumb—that ensures journalism remains journalism, even in a post-truth world.

The Call to Action: A Two-Way Street

So, what’s the solution to the paradox? It’s not about choosing between crumbs or loaves, headlines or deep dives. It’s about weaving critical thinking into every layer of media consumption. Journalists need to craft content that balances accessibility with accountability. Readers need to step up and demand more than surface-level stories.

In a world where perspectives are tailored, biases are baked in, and truths are contested, journalism’s greatest act of service is to create not just content, but context. And readers? They need to meet the profession halfway by embracing curiosity over comfort.

Because in the end, the post-truth world doesn’t mean the truth is dead—it just means we all have to work harder to find it.

Filsafat, jurnalistik, Kurasi/Kritik, Politik, Racauan

Memecahkan Paradoks Etika Jurnalisme di Era Post-Truth

Media sosial hari ini seperti warung pecel lele yang buka 24 jam: selalu ada yang bisa kita pilih. Tapi, sama seperti kita sering memilih lele goreng daripada tahu tempe karena lebih menggoda, cara kita memilih informasi di linimasa juga cenderung mengikuti selera pribadi. Potongan kecil berita yang kita lihat di media sosial memberikan berbagai sudut pandang, tapi sering kali hanya yang sesuai dengan opini kita saja yang kita klik atau bagikan. Inilah tantangan besar bagi jurnalisme: bagaimana tetap berpegang pada etika di tengah budaya “ambil sesuai selera”.

Potongan Berita ala Media Sosial

Dulu, orang dapat berita dari koran pagi atau tayangan berita malam—lengkap, penuh konteks. Sekarang, berita seperti dipotong-potong kecil, lalu disebar ke linimasa kita dalam bentuk klip 15 detik atau satu paragraf. Akibatnya, pembaca memilih hanya bagian cerita yang cocok dengan opini mereka.

Contohnya begini: kalau ada berita tentang kenaikan BBM, satu potongan mungkin menyoroti dampaknya pada nelayan kecil, potongan lain membahas kebijakan pemerintah, dan potongan lainnya lagi mungkin hanya fokus pada meme tentang antrean di SPBU. Semua informasi itu penting, tapi kalau kita cuma lihat satu sisi, pandangan kita jadi terbatas.

Masalahnya, algoritma media sosial makin memperkuat pola ini. Semakin sering kita klik satu jenis berita, semakin sering kita disodori hal serupa. Lama-lama, kita terjebak dalam “ruang gema” yang membuat kita merasa pandangan kita sudah lengkap, padahal jauh dari itu.

Pembaca Juga Punya Peran

Sebenarnya, tanggung jawab untuk berpikir kritis ada di pembaca. Kalau berita itu seperti pecel lele, ya jangan cuma makan lele terus. Cobalah tahu dan tempe juga, biar nutrisinya seimbang. Artinya, kita harus melihat isu dari berbagai sudut, bukan hanya yang kita suka. Jangan puas hanya dengan headline atau klip viral, coba cari tahu konteksnya. Siapa yang membuat konten itu? Apa motifnya? Apa sisi cerita yang belum terlihat?

Tapi jurnalis juga nggak boleh lepas tangan. Tugas mereka adalah memastikan pembaca punya peluang untuk menggali lebih dalam.

Tanggung Jawab Jurnalis: Remah dengan Arah

Jurnalis punya pekerjaan rumah. Kalau bikin konten untuk media sosial, jangan cuma bikin yang viral, tapi pikirkan bagaimana potongan itu bisa memancing pembaca untuk berpikir lebih kritis. Setiap klip atau postingan harus punya pesan yang jelas: “Ini baru satu sisi. Kalau mau tahu lebih banyak, klik link berikutnya.” Berita lengkap mungkin ada di website yang jarang dilihat orang, tapi kelengkapan data itu adalah tanda sebuah kredibilitas.

Misalnya, kalau bikin TikTok soal banjir, jangan cuma menunjukkan orang main kano di tengah jalan. Tambahkan informasi tentang apa yang menyebabkan banjir itu dan apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. Setiap potongan berita harus seperti pintu menuju informasi yang lebih lengkap, bukan hanya jendela kecil yang bikin orang puas dengan pandangan sempit. Hidup di dunia penuh teaser, membuat orang suka lupa kalau itu teaser.

Boleh dicacah, tapi selalu siapkan menu lengkap!

Menjaga Etika di Tengah Realitas

Jurnalisme memang berhadapan dengan kenyataan yang sulit: semua orang berlomba mencari perhatian di media sosial. Tapi etika tetap harus jadi prioritas. Bukan berarti jadi membosankan, tapi jurnalisme harus berani menyajikan sudut pandang yang berimbang, meski itu mungkin tidak populer.

Tujuannya adalah memberi audiens kesempatan untuk memilih bukan hanya apa yang ingin mereka percaya, tapi juga apa yang sebenarnya perlu mereka ketahui. Media sosial memang membantu menyebarkan informasi lebih cepat, tapi tugas jurnalis adalah memastikan informasi itu tetap lengkap dan akurat.

Kerja Sama Dua Arah

Solusinya sederhana tapi berat: jurnalis dan pembaca harus saling membantu. Jurnalis harus membuat konten yang tidak hanya menarik, tapi juga mendidik. Pembaca harus lebih aktif dan kritis, tidak puas hanya dengan apa yang ada di linimasa.

Di era post-truth ini, kebenaran itu bukan mati—dia cuma terselip di antara potongan-potongan berita. Tugas kita semua adalah menyatukan kembali potongan itu, agar kebenaran bisa kembali utuh. Karena, kalau nggak, yang menang cuma algoritma. Dan percayalah, algoritma nggak peduli sama etika.