Racauan

Sepuluh Tahun Pemerintahan Joko Widodo: Kolaborasi Elit Politik, Pembangunan Infrastruktur, dan Tantangan Demokrasi

EseinosaSeptember 22, 2024September 22, 2024 Tinggalkan komentar

Banyak analis dan kritik politik menyoroti erosi kualitas demokrasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakmampuan mengatasi masalah-masalah struktural yang lebih dalam. Memang benar, selama sepuluh tahun terakhir, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah membawa Indonesia melalui berbagai dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang signifikan. Dari awal pemerintahannya pada tahun 2014 hingga menjelang akhir masa jabatan keduanya pada 2024, Jokowi dikenal karena upaya masifnya dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta kolaborasi politik yang melibatkan berbagai pihak elit untuk mempertahankan stabilitas kekuasaan. Tapi apa harga yang harus dibayar dari semua pencapaian itu?

Pemerintahan Jokowi: Pembangunan Infrastruktur dan Kesejahteraan Rakyat?

Salah satu ciri khas pemerintahan Jokowi adalah fokus besar pada pembangunan infrastruktur. Dalam sepuluh tahun terakhir, Jokowi telah meluncurkan berbagai proyek infrastruktur besar, termasuk pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan proyek besar lainnya seperti pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Infrastruktur ini dirancang untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, memfasilitasi perdagangan, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur ini juga dihubungkan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama di daerah-daerah terpencil yang selama ini kurang tersentuh pembangunan. Dengan adanya infrastruktur yang lebih baik, diharapkan akses terhadap layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, akan meningkat, yang pada gilirannya akan memperkuat fondasi demokrasi di masa depan ketika rakyat lebih terdidik dan sejahtera. Tapi ini mengakibatkan kualitas demokrasi yang turun drastis.

Kolaborasi Elit Politik: Menjaga Stabilitas atau Mengamankan Kekuasaan?

Di samping keberhasilan pembangunan infrastruktur, salah satu aspek penting dari pemerintahan Jokowi adalah kolaborasinya dengan berbagai elit politik. Sejak awal masa jabatannya, Jokowi telah membangun koalisi besar yang mencakup berbagai partai politik, termasuk beberapa yang memiliki pandangan yang bertentangan satu sama lain. Strategi “big tent” ini telah membantu Jokowi menjaga stabilitas politik, memungkinkan pemerintahannya untuk bertahan dari berbagai tantangan politik dan sosial yang muncul, terutama di tengah semakin menguatnya sentimen Islamis di beberapa segmen masyarakat.

Namun, kolaborasi ini juga memunculkan kritik bahwa Jokowi telah mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi demi stabilitas politik. Kritik ini semakin kuat dengan munculnya figur-figur dari era Orde Baru dalam lingkaran dekat kekuasaannya, yang menunjukkan adanya kesinambungan politik yang mungkin mengabaikan reformasi struktural yang seharusnya dilakukan pasca-Orde Baru. Kolaborasi ini sering kali dilihat sebagai upaya untuk mengamankan kekuasaan daripada benar-benar membangun demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Index Indonesia 2024. Sumber: Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index

Akibatnya kita bisa melihat bahwa transformasi politik kita ada di angka yang kurang baik. Dengan indeks partisipasi politik dan supremasi hukum sangat rendah. Partisipasi politik artinya banyak orang tidak menggunakan hak suara mereka dengan terinformasi baik. Bagi-bagi bansos (pork barrel), serta cawe-cawe (intervensi presiden) dalam pemilu membuat indeks ini jeblok. Supremasi hukum juga jeblok karena konsistensi dan penegakan yang lemah: dari mulai KPK yang dilemahkan, hingga bolak-balik revisi undang-undang yang membuat hukum tidak stabil. Indeks governance atau ketatanegaraan yang mencapai skala 5.48, sesungguhnya tidak parah, tapi tidak juga baik. Sumber daya tidak dikelola dengan baik, begitupun pembangunan konsensus antar elemen pemerintahan yang berantakan sejak Covid-19 dan nampaknya berusaha dikonsolidasi dengan suara mayoritas partai koalisi yang menggunakan demokrasi untuk menuju ke sebuah sistem yang otokratik.

Sudut Pandang Elit: Stabilitas di Atas Segalanya

Dari sudut pandang elit politik yang terlibat dalam kolaborasi ini, stabilitas politik adalah hal yang paling utama. Mereka berpendapat bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi besar dan keragaman etnis serta agama yang kompleks, membutuhkan pemerintahan yang kuat dan stabil untuk mencegah disintegrasi sosial. Dalam konteks ini, kompromi dan kerjasama dengan berbagai kekuatan politik dianggap sebagai cara terbaik untuk menjaga persatuan nasional dan mencegah konflik yang dapat mengganggu pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Elit politik juga cenderung melihat pembangunan infrastruktur sebagai salah satu cara untuk menunjukkan keberhasilan pemerintahan dan memenangkan dukungan publik. Dengan demikian, mereka berargumen bahwa langkah-langkah ini bukan hanya sah, tetapi juga diperlukan untuk menghindari kembalinya masa-masa ketidakstabilan yang pernah dialami Indonesia, seperti pada masa krisis ekonomi 1998.

Kritik Terhadap Pendekatan Jokowi: Erosi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Meskipun ada argumen yang mendukung pendekatan Jokowi, kritik keras datang dari berbagai kalangan yang menyoroti penurunan kualitas demokrasi selama masa pemerintahannya. Salah satu kritik utama adalah meningkatnya otoritarianisme dan pengekangan terhadap kebebasan sipil, termasuk tekanan terhadap aktivis, pembatasan kebebasan pers, dan penggunaan hukum untuk membungkam kritik.

Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa proyek-proyek infrastruktur besar sering kali dilakukan tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat yang terdampak, dan dalam beberapa kasus, proyek tersebut justru memperburuk ketimpangan sosial. Beberapa proyek bahkan dituding tidak transparan dan menjadi sarang korupsi, yang bertentangan dengan tujuan awal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Demokrasi yang Lebih Berkualitas di Masa Depan?

Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah pendekatan Jokowi ini, yang menitikberatkan pada stabilitas politik dan pembangunan infrastruktur, dapat benar-benar menghasilkan demokrasi yang lebih berkualitas di masa depan. Dari satu sisi, jika upaya ini berhasil meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan rakyat, mungkin ada harapan bahwa demokrasi di Indonesia akan semakin matang dan inklusif.

Namun, di sisi lain, jika erosi terhadap kebebasan sipil dan hak asasi manusia terus berlanjut, serta jika demokrasi hanya digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, maka Indonesia mungkin akan menghadapi risiko menjadi demokrasi yang “cacat” di mana struktur formal demokrasi tetap ada, tetapi esensi dari demokrasi itu sendiri, yaitu partisipasi rakyat dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, semakin terpinggirkan.

Sepuluh tahun pemerintahan Joko Widodo merupakan periode yang penuh dinamika, di mana pencapaian dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat bersanding dengan kritik keras terhadap penurunan kualitas demokrasi. Kolaborasi elit politik yang dijalin Jokowi untuk menjaga stabilitas, meski berhasil dalam jangka pendek, juga memunculkan pertanyaan tentang masa depan demokrasi Indonesia.

Di masa depan, tantangan terbesar bagi Indonesia adalah menemukan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan penguatan demokrasi. Jika pemerintah mampu mengatasi tantangan-tantangan ini dengan bijak, Indonesia bisa mencapai demokrasi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Namun, jika tidak, maka potensi untuk kembali ke praktik otoritarianisme, meski dalam bentuk yang lebih halus, akan semakin besar.

Dan kita harus selalu ingat, bahwa potensi otoriarianisme bisa dimulai dari manapun: dari militer atau dari sipil. Demokrasi bisa menciptakan banyak hal, termasuk mengubah yang baik, menjadi yang buruk.

Politik, Racauan

3 Latar Belakang Dinasti Politik di Asia Tenggara

EseinosaFebruari 19, 2024Maret 13, 2024 Tinggalkan komentar

Jokowi sedang senang, karena dengan naiknya Gibran jadi cawapres, dia berhasil membuat dinasti baru di Indonesia, tanpa perjuangan sejarah seperti keluarga-keluarga presiden sebelumnya. Namun, seperti orang Pansos lain, keluarga Jokowi naik ke kekuasaan dengan ditopang keluarga-keluarga tua, seperti keluarga Soekarno, dan sekarang keluarga Soeharto. Bak simulasi latihan dinasti, Kaesang, anak kedua Jokowi, latihan menopang PSI.

Kenaikan kekuasaan keluarga-keluarga tua yang berpengaruh dalam politik Asia Tenggara adalah fenomena yang mencerminkan faktor-faktor sejarah, budaya, dan sosial. Beberapa alasan mengapa dinasti politik mendominasi dan bertahan lama di Asia Tenggara antara lain:

1. Warisan kolonialisme dan nasionalisme

Banyak pendiri negara pasca-kolonial berasal dari keluarga-keluarga terkemuka yang telah melawan atau berkolaborasi dengan kekuatan kolonial. Turun-temurun mereka mewarisi modal politik dan legitimasi, serta koneksi dan sumber daya mereka. Contohnya, keluarga Sukarno di Indonesia, keluarga Lee di Singapura, dan keluarga Aquino di Filipina. Dalam politik tingkat tingginya, para pemimpin negara-negara Asia tenggara dari kaum priyayi terdidik, dan bukan prajurit lapangan yang punya resiko mati. Priyayi, artinya anak bangsawan.

2. Peran patronase dan klienelisme

Di banyak negara Asia Tenggara, politik didasarkan pada loyalitas pribadi dan reciprocitas, bukan ideologi atau kebijakan. Keluarga politik memberikan manfaat material dan simbolis kepada pendukung mereka, seperti pekerjaan, kontrak, perlindungan, dan pengakuan. Sebagai imbalannya, mereka mengharapkan suara, loyalitas, dan ketaatan. Ini menciptakan siklus ketergantungan dan loyalitas yang sulit untuk diputuskan. Contohnya, keluarga Thaksin di Thailand, keluarga Hun Sen di Kamboja, dan keluarga Duterte di Filipina. Indonesia sempat sedikit lepas dari sistem ini pasca reformasi. Namun dengan terpilihnya Prabowo, yang terang-terangan mendukung sistem ‘orang dalam’ di debat presiden, maka sistem ini kembali lagi ke Indonesia.

3. Lemahnya institusi politik dan masyarakat sipil

Di banyak negara Asia Tenggara, pemerintahan hukum, pemisahan kekuasaan, pertanggungjawaban pejabat publik, dan kebebasan berekspresi lemah atau terkompromi. Hal ini memungkinkan keluarga politik mendominasi arena politik, memanipulasi sistem pemilihan, mengendalikan media, dan menekan oposisi. Selain itu, masyarakat sipil, seperti media, akademisi, LSM, dan gerakan sosial, seringkali diakuisisi, diintimidasi, atau diasingkan oleh keluarga politik. Ini membatasi ruang bagi suara dan visi alternatif. Contohnya, keluarga Marcos di Filipina, keluarga Najib di Malaysia, dan keluarga Suharto di Indonesia.

Ini beberapa faktor umum yang menjelaskan kenaikan keluarga-keluarga tua yang berpengaruh dalam politik Asia Tenggara. Namun, setiap negara memiliki konteks dan dinamika spesifiknya yang membentuk peran dan pengaruh keluarga politik. Untuk Indonesia, kita punya banyak intelektual dan kelas menengah atas yang cerdas-cerdas. Tapi sayangnya, banyak juga orang-orang ini yang melihat bahwa sistem dinasti politik bisa jadi cara memanjat ke kekuasaan. Walau niatnya baik, narasinya salah. Dan cerita yang salah, akan membawa kita ke arah entah kemana.

Filsafat, Moral Bengkok, Politik, Prosa, Racauan

SkakMat: Pemilu 2024, Jokowi Pasti Menang

EseinosaFebruari 13, 2024Februari 15, 2024 Tinggalkan komentar

Updated: 14 Februari, 20:10 WIB

Ini bukan satir, bukan ramalan. Ini teori konspirasi yang berdasarkan logika dengan semua kecurangan yang dihalalkan hukum dan politik Indonesia saat ini. Pemilu kali ini Prabowo Gibran menang, karena persiapannya matang. Tapi kemenangan sebenarnya adalah kemenangan Jokowi untuk berkuasa di periode 3 dengan presiden boneka, atau dia sendiri yang maju. Yang dikorbankan: biasa lah, rakyat Indonesia. Kamu dan saya yang milih siapapun.

Banyak orang pasti cukup setuju bahwa politik Indonesia itu menyeramkan. Bahwasannya sebuah visi-misi jangka panjang dari sebuah kelompok penguasa, tidak pernah benar-benar bisa terwujud dengan baik: setiap ganti penguasa, perubahan seringkali dilakukan dengan kasar, berantakan, dan banyak proyek mangkrak hingga ‘kemajuan’ versi sang penguasa terhalang. Maka Jokowi, seperti bung Karno dan pak Harto, minta encore jabatan mulai dari periode ketiga, sampai nanti mungkin demokrasi terpimpin atau pelita repelita 32 tahun plus plus.

Tentunya dengan sejarah kita yang berdarah, dari perang kemerdekaan, banyak kerusuhan, pembantaian, penculikan, pembungkaman, ini jadi sulit. Kebanyakan kita yang waras tak bisa terima pemimpin yang terlalu lama berkuasa. Tapi nampaknya 26 tahun sejak reformasi, orang sudah pada lupa pada kejamnya orde baru, walau traumanya sebenarnya masih ada. Kelupaan ini tentu dilakukan pelan-pelan, lewat “revolusi mental” yang membuat “devolusi mental” atau keterbelakangan mental, sebuah kepikunan massal yang mematikan kemanusiaan kita pada bahayanya tirani dan politik dinasti.

Devolusi mental ini dilakukan perlahan tapi pasti, dan pandemi sedikit banyak memberikan amnesia itu. Seperti orang kena covid, lidah kita kebas, dan kita gagal mencium bau busuk pemerintahan Jokowi yang sebenarnya sudah lama anyep. Akhirnya rekayasa periode 3 atau pemerintahan demokrasi terpimpin atau seumur hidup jadi imajinasi yang sangat mungkin terjadi, dengan pemilu satu putaran atau kemenangan Prabowo-Gibran.

Ini teori konspirasinya:

Pemilu 14 Februari 2024, memenangkan Prabowo Gibran 1 putaran karena formulir C1 banyak hilang, pemaksaan, suap, money politics, pemerasan dengan kasus, penanaman penjabat di daerah, sudah pasti mengunci hasil. Lalu berikut skenario setelah mereka menang. Saat ini, tiga skenario ini fiksi, semoga tidak terjadi.

Skenario 1: Prabowo Presiden, Gibran Wapres. Proyek dan aset terlindungi, investasi berlanjut, bisnis jalan, tapi pasti ada protes. Anies-Ganjar maju ke Bawaslu yang lemah lalu ke MK, tapi MK sudah keropos. Rakyat marah, protes tambah parah. Jokowi dan Presiden Prabowo, bicara dengan para koalisi dan capres gagal, bagi-bagi kue, lalu masyarakat diredam oleh Anies, Ganjar, dan para koalisi karena kue sudah dibagi-bagi. Selesai, tamat, semua senang semua menang, kecuali rakyat dan negara Indonesia yang berubah jadi negara kekuasaan, bukan negara hukum. Hukum baru akan didikte para penguasa. Jokowi Menang.

Skenario 2: Prabowo Presiden, Gibran Wapres. Proyek dan aset terlindungi, investasi berlanjut, bisnis jalan, tapi pasti ada protes. Anies-Ganjar maju ke Bawaslu yang lemah lalu ke MK, tapi MK sudah keropos. Rakyat marah, protes tambah parah. Jokowi, Presiden Prabowo, bicara dengan para koalisi dan capres gagal untuk bagi-bagi kue tapi mereka menolak, dan Anies-Ganjar-Koalisi ikut protes membakar semangat Massa. Polisi dan tentara turun. Banyak yang mati atau hilang, ekonomi terguncang, maka Jokowi terpaksa ambil alih lagi kekuasaan dari Presiden Prabowo. Dengan berat hati ia turun ke jalan dan hendak memperbaiki situasi dengan tetap jadi presiden, untuk periode tiga, sampai situasi kondusif dan pemilu jurdil bisa diulang. Jokowi menang.

Skenario 3: Prabowo Presiden, Gibran Wapres. Proyek dan aset terlindungi, investasi berlanjut, bisnis jalan, tapi pasti ada protes. Anies-Ganjar maju ke Bawaslu yang lemah lalu ke MK, tapi MK sudah keropos. Rakyat marah, protes tambah parah. Jokowi, Prabowo, bicara dengan para koalisi dan capres untuk bagi-bagi kue tapi mereka menolak, dan Anies-Ganjar-Koalisi ikut protes membakar semangat Massa. Polisi dan tentara turun. Banyak yang mati atau hilang, ekonomi terguncang, Jokowi berusaha menenangkan, tapi gagal. Dalam waktu setahun banyak mati, hilang, kekacauan luar biasa hingga mahasiswa dan massa rusuh dimana-mana, gen Z akhirnya tahu rasanya diinjak sepatu lars tentara dan perihnya gas air mata, peluru karet, dan beberapa timah panas, cina-cina menengah bawah jadi korban seperti biasa tiap rusuh jadi pada pindah ke luar negeri atau sembunyi seperti Yahudi di jaman Nazi. Sampai akhirnya internasional ikut campur, akhirnya Prabowo dipaksa berhenti, dan Gibran disumpah jadi presiden. Jokowi menang.

Jadi apapun yang terjadi, Jokowi tetap menang.

SKAK MAT.

Terima kasih telah membaca sampai habis. Website ini jalan dengan sumbangan, iklannya tak menghasilkan, dengan lisensi Creative Commons, Atribution, Non commercial. Kamu boleh pakai konten ini selama memberikan link sumber dan bukan untuk tujuan komersial. Kalau kamu suka dengan yang kamu baca, silahkan traktir saya kopi murah.

Traktir Yang Nulis Kopi

Politik, Racauan

Aslinya Jokowi dan kejadian-kejadian lainnya

EseinosaJanuari 18, 2024Februari 15, 2024 Tinggalkan komentar

Dulu saya memilih Jokowi di periode pertamanya, karena ia adalah the lesser of two evils. Sebagai mantan mahasiswa, saya tidak tertarik untuk milih Prabowo sama sekali, simply karena dia muka lama dan dia anak orang kaya. Sementara Jokowi dengan citra blusukan yang ia bangun, dan kebanggaan pada wajah ndesonya, saya lihat lebih dekat dengan saya (dan saya rasa kebanyakan orang Indonesia proletar yang saya kenal.) Tapi kini dengan kasus MKMK dan semua jegal-jegalan dan penggunaan nepotisme, orang dalam, dan lain-lain, Jokowi menunjukan muka aslinya sebagai borjuis baru di antara borjuis lama. Borjuis baru, seperti OKB-OKB lainnya, tidak tahu malu dan asal seruduk saja.

Pilpres kedua Jokowi di 2019, saya golput, karena negara ini begitu terbelahnya. Islam yang minoritas yang membentuk paramiliter akhirnya dimakan sama yang mayoritas, ketika wakil presidennya dari golongan agama. Saya sudah punya perasaan buruk, jika Jokowi terpilih untuk periode 2, maka ini semua akan terjadi. Ini semua adalah singularitas parlemen, ini semua adalah pelemahan KPK agar proyek bisa jalan, ini semua adalah pengusiran NGO dari hutan lindung, ini semua adalah orang lama orba di pemerintahan baru. Ini semua adalah mahkamah keluarga, dan melipir ke Prabowo.

Mungkin maksudnya Jokowi ingin menyatukan Indonesia setelah Pilpres yang penuh pecah belah. Saya rasa siapapun yang memimpin negeri ini adalah orang yang punya rasa cinta besar pada Indonesia, terlepas dari cara mencintainya. Saya rasa Gibran pun jadi cawapres karena Ganjar tak mau (atau tidak boleh oleh partai) untuk jadi cawapres Prabowo, dan memilih untuk setia pada partainya, institusinya. Dan Jokowi mungkin sudah trauma ada di bawah bayang-bayang Mama Soekarnoputri, karena Kratingdaeng kebanyakan energi dan bikin sport jantung.

Toh, jika proyek- proyek developmentalisme Jokowi ini mau tetap jalan di bawah kontrolnya, siapa lagi selain Gibran yang bisa jadi jaminan? Maka pemenangannya harus diikhtiarkan sedemikan rupa dalam cara-cara munafik: khianati partai, dustai konstituen, ingkari konstitusi. Dan kemunafikan ini diturunkan ke anak-anak muda, macam PSI, yang harus jilat ludah sendiri dan mengakui ketika mereka kasih piagam tukang bohong ke Prabowo, mereka masih muda dan bodoh. Sekarang, melihat Grace Natalie membela Prabowo gila-gilaan pasca debat capres, PSI jadi nampak tua dan bodoh. Sukses suksesi status quo parpol Indonesia yang tidak dipercayai publik.

Belajar dari kemenangan dua periode Jokowi, prinsip kampanye Prabowo-Gibran menurut saya ada dua. Ke menengah bawah mereka gemoy dengan visi misi sesederhana makan siang gratis. Dipikir dengan goyang gemoy, Prabowo bisa mengurangi keningratan dan bias kelasnya yang bossy itu. Ke menengah ke atas, mereka menormalisasi pelanggaran etika, politik orang dalam, dan nepotisme. Hal-hal yang biasanya disembunyikan sebagai momok, kini diumbar seperti meme troll yang tahu sama tahu dalam konspirasi jahat. Lalu mereka yang masih menjunjung idealisme kepatutan dianggap polos bahkan bodoh. Serendah itukah bangsa ini om Prabowo lihat?

Kembali ke Jokowi, dengan dinasti seumur jagungnya. Apa dia belum belajar dari tante Puan Maharani yang “nggak ngangkat” popularitasnya? Pada akhirnya tante Puan jadi pahlawan apa adanya, sebagai perempuan yang meresmikan UUTPKS. Atau Om AHY, yang makin hari makin cool aja dengan tahu diri bahwa dia nggak sepopuler bapaknya. OOT, Demokrat juga kelihatan banget nggak setuju sama Gibran, buktinya baliho demokrat kebanyakan dukung om Prabowo, nggak ada mas Gibran di situ. Baru setelah beberapa podcast ngomongin itu, ada beberapa Baliho yang ada Gibrannya. Mkmkmkmk… (Yes, ketawa di esei kali ini akan make mkmkmkmk…).

Saya cukup yakin mas Gibran nggak jadi cawapres hanya karena bapak dan keluarga. Mereka pasti juga cek ombak dengan suwun kemana-mana, lihat data, lihat kesempatan kiri-kanan, dan bikin strategi dengan memakai loyalitas ASN dan AK yang dibangun hampir satu dekade ini. Politik yang dibayangkan oleh tim family 100 ini adalah politik Machiavellian klasik, dimana tidak ada moral dan etika dalam politik, yang ada hanyalah kalah menang.

Zaman super modern ini, dengan banyaknya referensi baik keilmuan dan hoax dari internet, atau AI yang sudah mampu membuat kitab suci, kebanyakan kita yang punya akses informasi, atau lebih tepatnya kalian, pembaca esei saya, sudah tahu soal dagelan politik 5 tahunan ini. Dagelan karena siapapun yang menang, semua dapat kue, entah sebagai menteri atau kepala BUMN, atau jika masih berkoar setelah pemilu berakhir setahunan, akan masuk penjara sebentar, dan pas keluar dapat jabatan.

Jadi tulisan ini tidak berpihak pada siapapun, tapi menyalahkan semuanya. Semua yang ikut dalam pilpres ini adalah bagian dari pemerintahan Jokowi, kawan-kawan baik, yang sok beda pendapat. Track recordnya pasti ada cela, dan pada akhirnya kita akan memilih bukan yang terbaik, bukan yang paling baik dari yang buruk, tapi yang paling mewakili kita, terhubung sama kita, seperti Jokowi di periode pertamanya.

Kalau tidak ada yang terhubung? Ya, saya mungkin akan golput saja seperti 2019. Biarkan semesta bekerja sendiri sampai suatu hari ada capres, cawapres, atau caleg yang punya kebijakan secara spesifik soal pekerja kreatif, jaminan kerja di industri film, dan pendidikan gratis berdasarkan meritokrasi dan CSR industrinya.