podcast, Politik, Racauan

Eps 3: Ras | Black Lives, Cina, Papua?

Kenapa Black Lives Matter tapi Papua Lives Nggak?

Kita mulai dari bicara trend hashtag internet dulu. Jadi pengguna internet di Indonesia, yang bisa mengerti wacana nasional, dan mau mendengarkan podcast ini adalah kelas menengah kota. Dari #metoo movement sampai black lives matter, adalah wacana global yang dimengerti oleh beberapa orang saja.

Tapi tahukah kalian, wahai kelas menengah Indonesia, bahwa black lives itu memiliki konotasi post kolonial. Orang kulit hitam itu bukan hanya yang dari Afrika, tapi juga yang dari Karibia, atau bahkan orang-orang Tamil atau India yang tinggal di negara barat. Bisa juga orang-orang Aborigin di Australia, atau bangsa-bangsa di New Zealand yang tanahnya diambil oleh kulit putih.

Ini masalah pasca penjajahan. Tapi ada banyak perbedaan konteks yang harus kita bicarakan di sini.

Orang kulit putih di Indonesia menyebut diri mereka expat. Tapi kita nggak pernah menyebut imigran Arab, Cina, atau rasa lain yang bukan kaukasia sebagai expat. Secara gaji pun, expat jauh lebih tinggi daripada bangsa lain yang numpang kerja di sini. Dan yang paling rendah gajinya ya bangsa sendiri. Satu sisi memang ada masalah skill, tapi banyak juga yang masalahnya memang bias dan inferiority complex orang kita.

Lalu kita juga harus bicara soal ‘rasisme’ di negara kita. Kita rasis pada dua macam ras: Cina dan Indonesia Timur–makin ke timur makin kita (baca: Indonesia Barat) opresif dan asingkan. Kedua permasalahan soal rasisme di negara kita ini sifatnya sangat struktural, karena berasal dari propaganda pemerintah. Dari zaman kolonial, misalnya, golongan dibagi dalam golongan eropa, timur asing, dan pribumi. Di Timur Asing, orang Cina punya tempat khusus. Ketika orang Eropa sampai di Jawa pertama kali, imigran Tionghoa sudah membuat persawahan di bibir-bibir sungai, dan mengajarkan orang Jawa bertani. Ya, beras kita berasal dari orang Cina, begitu juga banyak bagian budaya melayu yang lain dari peci, baju koko, sampai sarung.

Orang Eropa mengajarkan kita tata cara pemerintahan kolonial, merkantilis, sistem ekonomi yang opresif, dan kita mengikuti itu. Mereka juga mengajarkan kita untuk rasis, pada diri sendiri dan khususnya pada orang Cina. Di Indonesia, Cina seperti Yahudi di Amerika. Dibenci tapi dijilat kalau mereka kaya. Seandainya Drama Merchant of Venice diadaptasi di panggung drama Indonesia, judulnya bisa diganti Merchant of Glodok.

Dari zaman kolonial, orang Indonesia Tionghoa, istilah sopannya sekarang, sudah dibantai dan diopresi. Sejarah dan jenis grup etnisnya banyak sekali di Indonesia dan nggak mungkin gue paparkan. Tapi opresif dan stereotipenya selalu sama: kaya, pelit, serakah, dan makan babi, dan Komunis. Padahal gelombang imigran dari Tionghoa ke Indonesia sudah lama sehingga menghadirkan berbagai macam orang dan ideologi. Dari yang kabur zaman kerajaan, zaman nasionalis, dan zaman Komunis. Dari berbagai macam daerah dengan dialek dan etnisitas yang beda-beda. Tapi toh, kejadian etnosida (pembantaian etnis) di Indonesia sudah beberapa kali terjadi. Yang terbesar kira-kira tiga kali: zaman kolonial abad 1740, tahun 1965, dan tahun 1998.

Kalau kalian pikir itu buruk, jangan sedih. Papua lebih parah. Jadi kalian boleh lebih sedih lagi.

Kenapa Papua lebih sedih? Karena ketika orang Indonesia Tionghoa masih bisa jadi makmur, orang Papua nggak bisa. Jadi kaya mungkin, jadi makmur nggak mungkin. Bedanya apa? Orang kaya bisa punya duit dan ngasih sodara-sodaranya rejeki, orang Papua bisa kaya. Tapi orang Cina bisa makmur karena mereka ga hanya u ya duit, mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan, infrastruktur, kampus, dan rata-rata institusi-i stitusi milik Tiong Hoa Indonesia tuh mahal-mahal. Halo selamat datang di BSD dan Meikarta! Ciputra aku datang!

Tapi sementara itu Orang Papua masih pada piknik di tengah jalan trans papua. Tentara masih jalan-jalan dan buat banyak orang Indonesia mereka dianggap belum jadi manusia beradab. Disuruh-suruh Indonesia harga mati, mereka juga banyak yang mati. Trauma nya berkepanjangan.

Dan ketika kawan-kawan pada pasang IG post hitam-hitam, apa mereka bicara soal Papua? Siapa yang benar-benar berani?

Papua terlalu jauh dari Jawa, dan kita di negara kepulauan ini punya masalah komunikasi. Di Amerika saja yang hanya dipisahkan jalan-jalan dan bukan laut, komunikasi antara kulit putih dan kulit hitam sudah susah. Apalagi buat kita. Kebanyakan kita tidak tahu menahu apa saja yang sudah terjadi di Papua sana. Bagaimana tentara kita memperlakukan mereka. Dan kalau kita masih teriak-teriak NKRI terhadap permintaan mereka untuk merdeka, bisa jadi kita adalah bagian dari masalahnya.

Tidak sepantasnya kita mengaku-aku saudara sebangsa dan setanah air, kalau kontak kita lebih dekat dengan black lives matter di Amerika daripada di Papua. Kita nggak mau jadi penjahatnya, padahal kita adalah penjahatnya juga.

Semoga saja langkah pemerintah kita untuk membuat infrastruktur dan internet di Papua bisa benar-benar membuka komunikasi dengan orang-orang yang kita akui sebagai saudara sebangsa tapi kita biarkan dihardik selama puluhan tahun.

Dan kita harus siap-siap. Ketika infrastruktur di sana selesai dan komunikasi dimungkinkan, kita akan mulai banyak bentrokan. Bentrokan yang diperlukan untuk menyembuhkan luka lama mereka, atau memisahkan mereka dari kita. Selamanya.

Ethnography, Filsafat, Memoir, Politik, Racauan

Sastra Jahat, Sastra Data

Sastra adalah ilmu tentang cerita. Cerita apa? Ya semua cerita, dari fakta yang diramu, hingga agama yang dianut; dari fiksi yang dilisan hingga diksi di tulisan. Tidak ada batas belajar sastra, selama kita memakai bahasa, dan karena bahasa membuat kita jadi manusia, sastra memanusiakan manusia.

Di jurusan fakultas Ilmu Budaya, sastra jadi lebih sempit artinya: semua yang tertulis sebagai teks, atau peninggalan artefak. Makanya ilmu sejarah dan arkeologi di UI masuk Fakultas Ilmu Budaya. Sementara yang tak tertulis, lisan, atau butuh pengumpulan riset lapangan yang berdasarkan omongan orang, masuknya ke FISIP.

Ini jadi agak problematik dan bisa diperdebatkan. Karena artinya Sastra Lisan, seperti folklore (bukan dongeng, tapi dongeng adalah salah satunya), tidak masuk Fakultas Ilmu Budaya. Folklore di UI jadi cabang Antropologi, dan di UI Antropologi masuk ke Fakultas Ilmu Sosial Politik. Pertentangan ini membuat di UGM, ilmu Antropologi masuk ke Fakultas Ilmu Budaya. Mana yang masuk akal? Mana yang benar? Ah, itu semua politik kampus saja. Ujung-ujungnya, Ilmu pengetahuan sebenarnya tak lebih dari kisah-kisah saja, Sastra semua! Bisa dibuat-buat dan bisa sangat kuat! Sastra, kisah, tulisan, bisa jadi kepercayaan dan bisa membunuh ribuan bahkan jutaan orang, kalau tidak menyelamatkan mereka.

Sinagog

Hitler membunuh Yahudi dengan narasi bahwa bangsa Arya Jerman adalah Ras unggul, simbolnya swastika. Padahal kalau kita baca teks arkeologi, Ras Arya berasal dari India dan kulitnya gelap-gelap. Swastika pun simbol dari budaya timur. Tapi narasi ‘Sastra’-nya Hitler yang banyak dianut orang Jerman saat itu. Hitler baca Nietzsche dan mengintretasikan tulisan Nietzsche yang campuran filsafat, sejarah, dan sastra, menjadi pembenaran untuk melakukan genosida terhadap Yahudi.

Indonesia, sebagaimana semua narasi tentang negara, adalah sastra juga. Sebuah traktat politik. Sebuah imajinasi yang dibagi. Begitupun institusi-institusi lain dari identitas hingga agama. Di Indonesia, genosida berdasarkan sastra dibuat berkali-kali lewat propaganda pemerintah. Dari mulai pemerintah kolonial terhadap berbagai etnis, pembantaian PKI, dan etnis China-Indonesia. Semua gara-gara cerita, yang kebanyakan tidak bisa terbukti kebenarannya.

Hari ini dengan adanya media sosial, alat propaganda dimiliki banyak orang. Semua bisa sebar cerita, semua bisa sebar hoax. Tukang cerita jadi laku dari jadi wartawan hingga buzzer. Profesi mahal jika bisa menerjemahkan teks-teks teknik yang ribet menjadi teks narasi yang mudah dinikmati. Dan dari semua pabrik cerita, korporat internasional, seperti VOC jaman dulu, punya alat cerita paling besar. Modal paling besar: infrastruktur.

Pemerintah negara kini tidak bisa berbuat banyak, apalagi kalau kementriannya ketinggalan jaman, PNS-nya gagap teknologi. Kita benar-benar sudah hidup di desa global McLuhan, dimana semua orang bisa punya komunitas sendiri-sendiri dengan bias dan persepsinya sendiri. Namun kita menuju ke sebuah singularitas, dimana dunia akan bersatu di bawah payung bank data. Di situ, ketika orang-orang gaptek pada pensiun atau dikerjai oleh sistem yang tidak mereka mengerti, sistem yang objektif, tidak manusiawi, dan hampir tidak bisa dikorup, maka kita semua pun akan jadi manusia yang dikendalikan oleh sistem.

Selama tidak mati , sepertinya kita akan baik-baik saja. Jadi robot biologis.

Filsafat, Racauan

Siap-siap Indonesia Tamat

Beberapa bulan terakhir ini, khususnya menjelang dan setelah pemilihan umum presiden, politik Indonesia menjadi semakin tidak menarik untuk saya. Semakin mudah tertebak, pola oligarki tidak berubah, janji perubahan tidak ditepati, lanjutan pembangunan infrastruktur yang meminggirkan orang terus berlangsung, papua begitu-begitu saja, pelanggaran HAM terjadi tiap hari dan ditumpuk karena yang lama juga tidak pernah diselesaikan, kebakaran hutan lagi dan lagi, izin lahan keluar lagi dan lagi.

Lalu akhirnya mau nulis apa lagi soal politik? Bahan sudah habis diulang-ulang buzzer. Perjuangan toh seperti pekerjaan sehari-hari saja, dan mulai membosankan–padahal perjuangan saya toh cuma membuat berita yang akurat, video yang cukup imbang dan tidak memihak. Tetap saja jadi gemas dan tidak menarik untuk dibicarakan lagi. Apakah karena saya sudah jadi terlalu nyaman? Mungkin saja. Tapi ya bagi-bagi kue di elit politik ini kan biar pada diem tuh, jadi agenda pemerintah bisa jalan. Jadi muak aja sih.

Hari ini facebook saya menunjukkan satu postingan lama soal seorang mahasiswa tajir yang mau membayar saya tiga juta untuk membuat tugas kuliahnya. Saya sarankan pada dia untuk cari pisau yang tajam dan bunuh diri saja. Saran itu tak mungkin ia laksanakan, dan ia cuma akan cari orang lain yang mau membuat tugasnya dan membuatnya lulus. Ketika dewasa dia mungkin akan jadi anggota DPR, atau pejabat–orang pragmatis gini biasanya karirnya lulus. Dan fuck banget saya akan berhadapan dengan produk-produk hukum dan politik buatan dorang.

Jadi saya sedang berpikir untuk bikin rencana apokaliptik: apokaliptik dalam artian, bagaimana kalau semua sistem di Indonesia turn off–seperti lampu mati Jawa-Bali beberapa bulan silam. Saya jadi berencana untuk membeli diesel, membeli back pack kiamat, yang isinya persediaan makanan dan minuman, dan duit cash beberapa juta cuma buat dipake sementara sebelum semua collapse. Terus saya mau ambil kursus pramuka dan kemping lagi deh. Kabur ke gunung atau kemana gitu.

Serem banget masa depan bangsa ini. Camping di kolong jembatan layang Jokowi kayaknya asik juga, siapa tahu proyeknya mangkrak kan. Kayak jaman-jaman waktu sistem ngedrop dulu di jaman orba. Tapi ya nyambi kerja biasa, ngajar semau saya, dan bikin-bikin film deh. Sambil nyicil persediaan.

Photo by Heorhii Heorhiichuk on Pexels.com
Politik, Racauan

Kenapa Demonstrasi Umat Islam Ganyang Koruptor Takkan Pernah Ada

Ketika saya meliput demonstrasi 411 dan 212, saya menanyakan pertanyaan yang sama ke banyak orang soal Ahok, dan jawabannya semua sama: Ahok bersalah karena ia menistakan agama Islam. Ketika saya bertanya, apa ada hubungan demonstrasi ini dengan penggusuran, semua menjawab, “Itu masalah lain.” Sulit untuk tidak mengaitkan gerakan politik Islam 411 dan 212 dengan gerakan #2019gantipresiden, karena ada Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) yang berusaha mencari tokoh Islam untuk menjadi pengganti Jokowi.

Related image

Artinya kesejahteraan-keadilan sosial dan isu kelas bukanlah hal yang penting untuk banyak umat muslim di Indonesia. Saya katakan umat Muslim, karena demonstrasi besar-besaran anti Ahok waktu itu melibatkan mobilisasi massa dari seluruh Indonesia. Dengan kata lain, saya rasa cukup valid kalau jutaan orang itu bisa merepresentasikan Gerakan Islam di Indonesia—terlepas apakaha insitusi besar macam Muhammadiyah atau NU merestui gerakan mereka atau tidak. Saya tidak ingin berspekulasi tentang keterlibatan dana-dana ajaib dalam gerakan-gerakan besar tersebut, ataupun peran oposisi politik termasuk gerakan makar (yang penangkapan tersangkanya cuma hangat-hangat taik entok).

Image result for just take my money gif

Namun banyak orang akan setuju, bahwa imbas gerakan Islam hari ini jauh lebih besar dari gerakan-gerakan pendahulunya, seperti gerakan mahasiswa, misalnya. Gerakan buruh pun yang sudah puluhan tahun dibangun, tidak akan mendapatkan hasil seinstan gerakan Islam. Pemerintah tentunya ikut ambil bagian dalam hal ini, dengan mendukung gerakan berbasis agama sambil waspada melihat siapa saja elit oposisi atau calon oposisi yang mengambil keuntungan dari gerakan-gerakan itu.

Image result for anies baswedan gif

Kelindan negara dan agama bukanlah hal baru. Tidak akan ada agama Kristen, misalnya, tanpa persatuan dan perjanjian Kerajaan Romawi dengan para martir dan Santo. Inggris takkan benar-benar ‘merdeka’, tanpa Anglikannya, dan Amerika Serikat tidak akan pernah menjadi negara Adikuasa tanpa etika Protestanismenya. Negara bersekongkol dengan agama itu biasa saja. Tapi agama sebagai perlawanan terhadap penguasa juga hal yang biasa. Muhammad takkan bisa menjadi Nabi, Rasul, dan penguasa Jazirah tanpa melawan kaum Quraisy. Yesus takkan menjadi besar kalau ia tidak disalib Romawi. Namun ujung-ujungnya, seperti pergerakan ideologi lain, ketika agama menang melawan negara, negara tinggal pindah agama (atau mendukung agama mayoritas) dan masalah selesai. Biasanya begitu.

Image result for trump christian catholic gif

Namun ketika kita bicara koruptor, kita bicara soal perbaikan sistem negara modern: transparansi dan proyek-proyek pembangunan ideologi modernitas. Korupsi adalah cara melancarkan kepentingan untuk menggolkan sebuah proyek, atau untuk mengembalikan modal politik. Sempat belum satu dekade lalu, korupsi menjadi salah satu cita-cita yang diinginkan banyak orang ketika ia jadi PNS/Birokrat atau politikus. Secara sederhana korupsi artinya tidak amanat, atau khianat. Itu adalah salah satu dosa besar dalam Islam. Lalu kenapa penistaan agama lebih penting dan lebih banyak massanya dari gerakan anti korupsi?

Satu hal yang pasti, gerakan anti korupsi tak punya aliran dana besar dan organisasi masssa yang sistematis. Pengusaha banyak diuntungkan oleh korupsi, jadi untuk apa memberikan kucuran dana anti-korupsi? Kecuali tentunya untuk memenangkan pertarungan politik, untuk menjebolkan proyek sebesar Meikarta, misalnya.

Terlebih lagi, kesadaran bahwa ada hubungan langsung antara pejabat korup dengan kemaslahatan hidup orang belum banyak. Kita masih terbiasa pada janji kampanye yang tidak pernah ditepati, dan kita juga sering memaklumi orang yang kita anggap jujur ternyata korup. Lebih kompleks lagi, beberapa orang yang jatuh karena korupsi biasanya ditengarai oleh sesama koruptor yang lebih besar, entah sebagai whistle blower, atau sebagai kambing hitam.

Gerakan Islam anti korupsi, pasti ada. Tapi kecil-kecil dan menyebar-nyebar. Tanpa koordinator dan kucuran dana besar, susah membesarkan gerakan ini. Sementara gerakan-gerakan politik besar seperi #gantipresiden2019 lebih mudah menggema–dengan para pengikut yang hardcore menghardik anak kecil dan ibu-ibu lawan politiknya, dimana pendukung dua kubu sama-sama tolol menggunakan CFD sebagai ajang kampanye prematur. Nyaris tidak ada gerakan besar untuk isu-isu spesifik seperti korupsi atau pelanggaran HAM. Kalau pun ada, mereka tidak bawa-bawa nama Islam.

Maka bagaimana Islam bisa tidak tercoreng, ketika pendomplengan namanya cuma dipakai untuk politik praktis dan terorisme? Mengapa, oh mengapa?