Kurasi/Kritik, Politik, Racauan

3 Hal Yang Membuat Pengungsi Rohingya tidak akan menjadi seperti pengungsi Yahudi di Palestina

UN Women/Allison Joyce

Pengungsi Rohingya tidak akan menjadi seperti pengungsi Yahudi di Palestina karena tiga hal.

Pertama, ketidakmampuan mereka untuk membentuk sebuah jejaring diaspora yang memiliki kekuatan ekonomi dan intelektual secara global membedakan mereka dari pengungsi Yahudi di Palestina. Diaspora Yahudi telah mampu memainkan peran krusial dalam memobilisasi dukungan internasional dan memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai sektor ekonomi di seluruh dunia.

Kedua, perbedaan dalam budaya dan agama di antara pengungsi Rohingya menciptakan tantangan tambahan dalam membentuk identitas bersama dan solidaritas yang kuat. Sebaliknya, pengungsi Yahudi di Palestina sering kali dapat mengandalkan faktor-faktor ini untuk memperkuat ikatan mereka.

Ketiga, perbedaan dalam kepemimpinan politik juga menjadi faktor kunci yang memisahkan pengungsi Rohingya dengan pengungsi Yahudi di Palestina. Sementara pengungsi Yahudi dapat mengandalkan dukungan dari individu yang memegang kekuasaan di beberapa negara pasca-kolonial, pengungsi Rohingya kurang memiliki akses terhadap sumber daya politik tersebut. Oleh karena itu, melalui perbandingan ini, dapat dilihat bahwa pengungsi Rohingya memiliki tantangan yang berbeda dan mungkin memerlukan pendekatan yang unik dalam menanggapi kondisi mereka.

Kondisi yang hari ini terjadi adalah, akibat perang yang terjadi di Ukraina dan Gaza, serta banyaknya bencana kemanusiaan di berbagai belahan dunia, pengungsi Rohingya di Cox’s Bazar, Bangladesh menjadi terbengkalai. Mereka kekurangan bantuan kemanusiaan berupa makanan, air bersih dan tempat tinggal. Mereka juga terjebak oleh kekejaman geng-geng perdagangan manusia, narkoba dan senjata, serta perseteruan dua kelompok militan Arakan Rohingya Salvation Army dan Rohingya Solidarity Organization, yang menurut para UNHCR dan Human Rights Watch, membuat hidup di kemp pengungsian menjadi begitu berbahaya. Mereka tidak bisa berkerja dengan legal di sana, dan mencari uang dengan menjadi pekerja ilegal, untuk ditabung lalu membayar penyelundup untuk membawa mereka kabur dari pengungsian, mencari harapan baru dan bertahan hidup–dengan sasaran terdekat adalah Aceh, Indonesia. Harapannya, bisa mendapatkan kemanusiaan mereka kembali. Sebuah hal yang sangat sulit, apalagi ketika mereka dianggap “binatang di pekarangan orang.”

Jumlah pengungsi yang datang sejak November hingga hari ini mencapai 1684 orang, dan tentunya, Serambi Mekah tidak akan mampu menanggung mereka. Kini, usaha jejaring global dan kepiawaian pemerintah (yang sekarang dan akan datang), menjadi kunci untuk mencari cara mengatur gelombang pengungsi yang hadir. Pengungsi yang jauh sekali dari bangsa Yahudi, pengungsi yang tidak terdidik dan hidup terombang ambing di laut dan di darat.

Politik, Racauan

Budaya Korupsi dimulai dari Investasi Politik

Politik adalah pilar utama dalam kehidupan masyarakat modern. Namun, dalam beberapa kasus, politik dapat menjadi investasi yang berbahaya. Ketika politikus berkuasa lebih karena populisme daripada pemahaman mendalam tentang ideologi dan visi politik, kita berhadapan dengan risiko besar yang mengintai: korupsi dalam ekonomi dan kebudayaan politikus. Dalam esai ini, kita akan menggali bahaya politik sebagai investasi yang merugikan ini dan mengidentifikasi permasalahan kurangnya pendidikan ideologi dan politik dalam konteks ini. Selain itu, kita akan membahas pertanyaan etis dan filosofis yang sering kali terpinggirkan dalam pendidikan politik.

Data corrupted.

Politikus sering melihat dunia politik sebagai peluang untuk memperoleh kekayaan pribadi, bukan untuk melayani kepentingan publik. Mereka menginvestasikan uang dalam kampanye politik, lobbying, dan tindakan koruptif untuk mengamankan posisi dan kekuasaan mereka. Dalam banyak kasus, investasi ini berhasil, tetapi dengan dampak yang merusak terhadap ekonomi dan kebudayaan politikus itu sendiri.

Politik sebagai investasi yang berbahaya menghasilkan praktik korupsi dalam ekonomi. Politikus yang korup memanfaatkan jabatan mereka untuk memperoleh suap, mengalihkan dana publik untuk kepentingan pribadi, atau memberikan proyek-proyek kepada perusahaan yang mereka miliki atau kendalikan. Ini merugikan perekonomian negara, menghambat pertumbuhan yang sehat, dan merampas peluang warga untuk memperbaiki hidup mereka.

Politik sebagai investasi yang berbahaya juga membentuk kebudayaan politikus yang korup. Praktik koruptif menjadi norma, merusak moralitas dan integritas politik. Kebijakan yang diambil bukan lagi berdasarkan kepentingan publik, melainkan kepentingan pribadi politikus. Kebudayaan ini menciptakan pola perilaku yang sulit diubah dan mempengaruhi generasi politikus selanjutnya.

Kurangnya pendidikan ideologi dan politik bagi politikus adalah masalah serius. Politikus yang berkuasa karena populisme sering kali tidak memiliki pemahaman mendalam tentang ideologi politik atau visi politik yang kuat. Pendidikan yang lebih baik dalam hal ini dapat membantu mereka mengambil keputusan yang lebih informan dan memahami konsekuensi kebijakan mereka.

Politikus juga harus dapat menghadapi pertanyaan etis dan filosofis dalam pengambilan keputusan mereka. Kebijakan publik sering melibatkan pertimbangan moral yang rumit, dan politikus yang tidak dilengkapi dengan kerangka kerja etis dan filosofis yang kuat mungkin akan kesulitan mengambil keputusan yang bermoral.

Gak pengen milih.

Politik sebagai investasi yang berbahaya memiliki dampak merusak dalam ekonomi dan kebudayaan politikus. Korupsi menguras sumber daya negara dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk mengatasi bahaya ini, perlu ada upaya serius dalam meningkatkan pendidikan ideologi dan politik bagi politikus. Hal ini akan membantu mengatasi permasalahan populisme, mengembangkan visi politik yang kuat, dan menghadapi pertanyaan etis yang kompleks. Selain itu, pendidikan politik harus lebih relevan dengan konteks zaman saat ini untuk memastikan politikus siap menghadapi tantangan-tantangan modern yang kompleks. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat memastikan bahwa politik tetap menjadi sarana untuk melayani kepentingan publik, bukan untuk memperkaya diri sendiri.

Politik, Racauan

Yang Muda dan Tak Berdaya

Pemilu 2024, para politisi dan capres akan didominasi dua macam orang. Pertama, orang tua yang banyak jaringan dan kaya raya. Kedua, anak-anak politikus lama yang orang tuanya banyak jaringan dan kaya raya. Inilah buruknya sistem oligarki kita. Apa kabar reformasi?

Jokowi hadir sebagai harapan, karena ia tidak berasal dari elit politik, dan tidak berhubungan langsung dengan para oligarki. Karir politiknya pun seperti naik tangga, dari walikota, gubernur lalu presiden. Ketika terpilih dulu, Jokowi sangat terlihat belum siap, dan lebih kelihatan seperti calon “tertuduh” dari PDIP karena populis, bukan calon yang matang secara politik. Saat itu semua calon yang matang sudah busuk.

Namun toh, setelah dua periode, anaknya menjadi walikota dan sim salabim, keluarganya menjadi elit politik. Lagu lama. Mirip presiden pertama yang anaknya jadi presiden keempat. Sementara presiden kedua, bikin komplek rumahnya jadi terkenal, seperti presiden ke lima. Presiden ke lima anaknya mencalonkan diri menjadi presiden ke tujuh. Presiden ke enam, anaknya walikota dan mungkin akan jadi presiden ke…10 atau 11.

Indonesia cukup maju soal pemerintahan sipil, sejak 25 tahun yang lalu. Kita tidak ada kudeta militer lagi, Alhamdulillah. Sementara Thailand masih ada, Myanmar jelas banget junta. Kita mirip Filipina yang presidennya sekarang adalah anak presiden sebelumnya. Di Thailand, pemilu kemarin hampir memenangkan kembali trah Shinawatra sebagai perdana menteri sipil. Untungnya yang menang bukan militer atau elit lama, tapi seorang duda keren berumur 42 bernama Pita Limjaroenrat. Si Duren adalah pengusaha yang kuliah di Harvard dan MIT. Bahasa Inggrisnya wasweswos. Tapi dia agak nyolot, karena mau ngubah undang-undang penistaan raja, yang mirip UU penistaan kepala negara atau UU ITE di sini. Kita lihat aja apa dia akan dikudeta atau nggak.

Di Indonesia, yang cukup saya harapkan Jadi presiden adalah Nadiem Makarim karena dia pinter banget dan berani ngubah sistem gila-gilaan, masih keturunan Arab tapi nggak bawa-bawa nenek moyang kayak mantan gubernur Jakarta itu. Tapi nampaknya, dia belum niat jadi presiden atau masuk parpol atau mengajukan jadi calon independen. Mungkin karena dia bukan duren seperi mas Pita. Maaf OOT.

Anyway, menyedihkan amat capres-capres kalo nggak tua, anak elitis, atau orang populis yang cuma mau mecah suara partai doang buat bikin koalisi. Kita masih kalah jauh sama Finlandia, yang perdana menterinya, Sanna Marin yang waktu diangkat jadi PM umurnya baru 34. Keluarganya bukan elit politik, bapaknya alkoholik, dan cerai sama ibunya yang akhirnya jadi lesbian. Dia tinggal sama ibunya dan istrinya, jadi anak di keluarga homoseksual. Mirip Soekarno yang bikin partai umur 21, Sanna masuk partai sosial demokrat waktu masih kuliah.

Di Indonesia, partai-partai juga mulai pengkaderan di sekolah dan kampus-kampus. Bahkan ada partai tertentu yang pake dalil agama nganu yang konon menyuruh kadernya kawin muda untuk jadi pemimpin rumah tangga dulu sebelum jadi pemimpin di dalam partai. Ini partai ketuanya koruptor dan om poligami dengan anak SMA belasan tahun, dan salah satu kadernya dulu suka dagang perempuan dari kampus yang di plangnya ditulis “beragama”.

Kader muda partai-partai ini disuruh berkarir jadi caleg kacung sampe tua, dan baru diharapkan jadi pemimpin kalau umurnya sudah tua-tua. Nggak diendorse anak-anak mudanya kecuali jadi caleg aja. Kalau anak-anak mudanya mau diendorse, dia kudu jadi anak siapa dulu pembesar pantai. Tokai lah.

Akhirnya anak-anak muda bikin partai sendiri, salah satunya Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai ini habis-habisan di kritik Panji Pragiwaksonono karena kelakuannya udah kayak partai orang tua-tua: ngandalin popularitas buat nyari calek atau capres. Cara mainnya sama aja, dan nggak berhasil bikin kebanyakan anak muda kita tertarik politik. Salah satu pendirinya, Tsamara Amany Alatas, sempet saya bayangkan seperti Sanna Marin. Ngomong jago, pendidikan hebat, intelektual. Dia nikah sama salah satu antropolog favorit saya, Ismail Fajri Alatas, badai banget nih laki bini. Dia hengkang dari PSI buat jadi aktivis perempuan. Umurnya baru 26 sih, masih ada 10 tahun lagi sampe dia bisa jadi presiden Indonesia. Baguslah sekarang dia mundur dulu dari politik praktis. Semangat mbaknya! Semoga jadi presiden perempuan termuda di dunia mengalahkan Sanna Marin!

Kembali ke krisis kepemimpinan, kita dihadapkan sama capres-capres yang… Lulagi lulagi. Oligarki lagi, oligarki lagi. Terus kayaknya saya bakal golput lagi golput lagi–kecuali kalo ada capres yang frontal ngomong mau bantu kebudayaan dan film, okelah saya coblos nanti.

Well, kita lihat aja.