Memoir, Politik, Racauan

17+8+Nadiem

Saat sudah muak melihat sosial media, sudah lelah membaca dan bekerja, sudah capek berdebat, mungkin ini saatnya menulis racauan. Halo kawan-kawan pembaca yang budiman semoga tidak sujatmiko. Karena integritas adalah hal yang paling kita butuhkan hari-hari ini.

Kita bisa lihat tuntutan 17+8 tidak berjalan dengan baik tanggapannya. Waktu ini ditulis, baru 3 tuntutan yang ditanggapi dengan tindakan. Tak ada maaf dari presiden karena ia merasa tidak salah informasi atau salah mengangkat orang atau salah kebijakan.

Lalu Nadiem Makarim ditangkap korupsi–yang saya yakin seperti Tom Lembong, tidak mengandung mens rea. Di Thread saya diajak ribut beberapa guru atau orang tua murid yang benci sekali sama mas Nadiem dari mulai soal penghapusan UN, hingga soal zonasi.

Saya sih paham mas menteri kemarin itu maunya apa, dan saya bias sih mendukung beliau, karena saya pendidik yang pendidikannya tinggi, sudah belajar critical pedagogy, dan pernah ngajar di sekolah-sekolah mahal. Tentunya jadi debat kusir ketika bicara dengan guru entah dari mana yang bilang “Gadget tidak ada hubungan dengan kurikulum,” atau “tanpa kompetisi murid tidak bisa pintar, kurang motivasi.”

Ini orang-orang yang salah paham dan terbawa doktrin pendidikan orde baru. Tapi saya malas ribut, maka di sini saja, di website saya sendiri saya akan jelaskan.

Pertama soal UN. Saya pernah dapat project bikin UN waktu kuliah. Waktu kuliah, guys! Belum lulus! Disuruh bikin soal UN dengan goreng-goreng sal tryout gitu. Dibayar 5 juta, dan nama saya tidak masuk ke tim penulisan juga (yang isinya Drs, Dr, prof) whatever. Gak saya ambil kok. Bau pesing. Terus saya ingat polemik menteri waktu itu bahkan bikin standard UN karena dapet bisikan waktu Umroh apa. Ghokil.

Selain itu soal kompetisi. Ujian itu harusnya bahan assesmen guru dan sekolahnya, untuk mengetes kemampuan pendidik, bukan kemampuan peserta didik! Kalau siswa nilainya jatuh, atau tidak lulus, siswa itu harus jadi pusat perhatian untum diteliti, dicari cara ajarnya biar lulus, dan dievaluasi cara mendidiknya, biar bisa diperbaiki terus sistem pendidikannya. Bukan malah marah-marah ketika muridnya bodoh, bodoh!

Ini juga menyangkut zonasi. Dulu ada sekolah unggulan, sekolah rendahan, buat apa itu? Kompetisi lagi? Bangga-banggaan anak masuk negeri atau swasta? Tambah gagal dong, sistem kayak gitu mempermalukan sekolahnya. Kalau anaknya masuknya pintar keluarnya pintar, lalu apa kerjaan sekolah? Harusnya masuknya bodoh keluarnya pintar. Masuknya pintar keluarnya bijaksana.

Terus ada yang mengeluh, “Murid saya kelas 1 SMP belom bisa baca. Kok bisa masuk SMP?”

Saya tanya, bisa pake gadget nggak? Dia jawab bisa. Lah bisa baca dong! Terus dia bilang ada bapak-bapak tetangganya bodoh tapi bisa pake HP. Iya bisa baca dong pak gurru!!!

Mungkin depan bapak aja malas ketahuan bisa baca nanti dikasih PR. Haha.

Dia nanya, “Apa hubungannya Gadget dengan kurikulum?”

Bapak guru, gadget itu guru mutakhir, lebih canggih dari bapak. Karena dia punya UI/UX yang ngajarin orang make gadget tanpa frontal diajarin gadget. User Interface artinya tampilannya menarik. User experience artinya pengalamannya asik. Dua-duanya syarat ngajar yang penting. Mungkin bapak UI/UX nya masih sistem DOS atau windows 3.11. Keren pada jamannya.

Lagian bikin kurikulum dan LMS sekarang kan udah pake gadget semua pak. Ampun! Saya ini yang salah. Saya bias.

Banyak guru seperti bapak itu, banyak murid yang akan jadi bodoh karena Nadiem Makarim berusaha bongkar-bongkar sistemnya yang sudah lama sekali bobrok. Ya buat saya, Nadiem adalah awal untuk membuka satu persatu masalah pendidikan kita. Bahwa masalah itu ada dan harus kita tanggulangi.

Ah, jadi panjang racauan ini. Tapi sudah lah. Minimal saya jadi tak usah balas thread saya yang sedang viral itu. Bangsat lah.

Ini silahkan kalau mau cek sendiri polemiknya. Sa mau tidur saja.

Thread:

Menurut gue sebagai pendidik dan yang pernah tahu bagaimana cara kementrian sebelom mas Nadiem bikin Ujian Nasional (pake wangsit anjir), Nadiem Makarim adalah salah satu menteri pendidikan terkeren sepanjang sejarah negeri ini.

Kementrian pendidikan separah itu selama ini, maka harus banget diobok-obok. Di jaman Nadiem jauh lebih jelas permasalahan dan usahanya untuk mengejar ketinggalan.
                

Link thread ribut.

Filsafat, jurnalistik, Kurasi/Kritik, Memoir, Politik, Racauan

Gerakan Sosial Indonesia: Dari Tritura ke Era Algoritma

Sejarah Indonesia setelah 1945 bisa dibaca bukan hanya sebagai sejarah negara, tetapi sebagai sejarah rakyat yang berulang kali mengguncang fondasi kekuasaan. Gerakan sosial besar pasca-kemerdekaan selalu lahir dari pertemuan antara aktor, ideologi, medium, dan kebudayaan. Dari pamflet dan spanduk hingga hashtag dan AI generatif, cara rakyat berorganisasi terus berevolusi.

Yang berubah adalah bahasa zamannya. Yang tetap sama adalah kerentanan negara menghadapi energi sosial yang tak bisa dipetakan.


1950–1965: Era Kaum Ideologi

Indonesia muda diisi oleh partai-partai besar yang menguasai ruang publik: PKI dengan Lekra-nya, PNI dengan nasionalisme Sukarnois, serta HMI dan NU dengan Islam politik. Mahasiswa adalah aktor penting, menjadi perantara antara elite partai dan masyarakat kota.

Medium utama gerakan adalah pamflet, koran partai, dan radio. Imajinasi kolektif dibentuk lewat sastra realisme sosialis, lagu rakyat, dan retorika revolusi. Pada masa ini, ideologi diperlakukan seperti algoritma manual: diyakini bisa memetakan jalan revolusi dengan pasti.


1966: Tritura dan Gerakan Moral Mahasiswa

Ketika inflasi melambung dan kepercayaan publik pada Sukarno runtuh, mahasiswa kota tampil dengan Tri Tuntutan Rakyat: bubarkan PKI, rombak kabinet Dwikora, turunkan harga.

Gerakan ini sederhana, moralistik, dan mudah ditangkap. Tiga tuntutan yang mereduksi kompleksitas bangsa menjadi format yang ringkas—sebuah bentuk awal “datafikasi politik.” Mahasiswa menjadi wajah moral bangsa, meskipun hasil akhirnya adalah naiknya Orde Baru yang kemudian membungkam mereka sendiri.


1998: Reformasi

Tiga dekade kemudian, krisis moneter menghancurkan legitimasi Orde Baru. Mahasiswa kembali jadi aktor utama, tetapi kali ini mereka tak sendirian. Buruh, LSM, jurnalis, dan jaringan internasional ikut menopang.

Mediumnya berubah: bulletin fotokopian, radio kampus, telepon rumah, hingga televisi swasta yang menyiarkan mahasiswa menduduki gedung DPR. Budayanya pun bergeser: jeans belel, musik indie, forum kos-kosan. Ideologi tak lagi dominan; tuntutan lebih pragmatis: demokratisasi, anti-KKN, dan mundurnya Soeharto.

Hasilnya jelas: rezim jatuh. Namun oligarki lama tetap berakar, hanya berganti wajah dalam demokrasi liberal.


2019–2020: Reformasi Dikorupsi & Omnibus Law

Dua dekade setelah Reformasi, generasi baru turun ke jalan. Isunya: RUU bermasalah, pelemahan KPK, dan Omnibus Law.

Aktor kali ini adalah mahasiswa, aktivis digital, dan influencer. Mediumnya: Twitter, Instagram, meme, livestream. Budayanya: kopi susu literan, totebag, sneakers, ilustrasi digital. Gerakan ini bersifat interseksional—menggabungkan feminisme, lingkungan, anti-oligarki, dan hak minoritas.

Namun, fragmentasi isu membuat tuntutan sulit dipadukan. Negara beradaptasi dengan cara baru: buzzer, framing media, dan UU ITE. Solidaritas lahir, tapi algoritma platform ikut menentukan siapa yang viral dan siapa yang tenggelam.


2025: Gerakan Algoritmik

Hari ini, protes kembali mengguncang. Dipicu oleh isu tunjangan DPR yang dianggap berlebihan, dan tragedi Affan Kurniawan—pengemudi ojek yang meninggal tertabrak kendaraan taktis polisi.

Aktor gerakan meluas: mahasiswa, pekerja kreatif, sopir ojek online, ibu-ibu pengguna WhatsApp. Simbolisme organik muncul: palet warna hijau–pink, hijab pink Bu Ana, angka “17+8” sebagai mnemonic tuntutan. Estetika digital menjadi bahasa solidaritas.

Di sisi lain, negara pun tidak tinggal diam. Dari PAM Swakarsa kini bertransformasi menjadi buzzer, influencer sewaan, hingga cyber troops dengan analisis sentimen otomatis. AI bukan lagi sekadar alat, tapi aktor politik.

Di pihak gerakan: AI dipakai untuk membuat poster, infografik, voice-over, dan strategi kampanye.

Di pihak negara: AI dipakai untuk pengawasan, disinformasi, dan framing digital.


Arena politik bukan lagi sekadar jalan raya, tetapi server dan model AI yang saling berkompetisi.



Kesimpulan: Dari Ideologi ke Algoritma

Jika ditarik garis panjang, gerakan sosial Indonesia berevolusi:

1950–1965: ideologi sebagai algoritma manual.

1966: moralitas mahasiswa dengan tuntutan sederhana.

1998: pragmatisme kolektif menjatuhkan rezim.

2019–2020: estetika digital, solidaritas algoritmik.

2025: AI sebagai aktor baru, mengubah format tuntutan dan cara represi.


Negara tetap konsisten dengan satu hal: represi, propaganda, dan adaptasi setengah hati. Rakyat pun tetap konsisten dengan satu hal: menemukan bahasa zamannya untuk menuntut perubahan.

Hari ini, bahasa itu adalah algoritma dan AI. Bukan lagi Tritura, bukan lagi bulletin fotokopian, tetapi perang antar-narasi yang dipercepat mesin.

Dan pola paling logis dari semua ini bukan revolusi instan, melainkan tekanan berulang yang menghasilkan koreksi kelembagaan. Demokrasi Indonesia akan dipaksa menyesuaikan diri, bukan oleh satu manifesto tunggal, tapi oleh jutaan sinyal, hashtag, dan citra digital yang dikurasi algoritma—dan kini, ikut ditulis oleh AI.

Memoir, Perlawanan, Politik, Puisi

Selamat

Selamat untuk yang naik gaji,
Yang dapat bintang penghargaan,
Yang bebas dari pidana korupsi,

Selamat untuk yang bangga
Pada angka Makan Beracun Gratis
Dan pencapaian bohongan
Dari kabinet bagi-bagi kue

Selamat untuk keluarga dinasti
Yang naik jet pribadi
Yang mengakali konsitusi

Selamat untuk para orang dalam
Yang aman setelah merusak alam
Yang dapat jatah kue, kursi dan saham

Selamat untuk anggota yang berhasil
Diamankan untuk disidang
Lalu mendekam sebentar
Untuk naik pangkat ketika keluar nanti.

Selamat menikmati uang pajak kami
Selamat menikmati penderitaan kami

Foto oleh CNN Indonesia



Selamat tinggal akal sehat,
Selamat tinggal demokrasi,
Dan..

Selamat tinggal Affan Kurniawan,
Dan kawan-kawan lain
Yang ditindas dan dilindas
di hari Kamisan.

Selamat datang hari berapi
Hari ini kita berjuang lagi

Selamat berduka cita.

***

Feature image oleh @luthfihinelo

Anthropology, Ethnography, Memoir, Politik, Racauan

Pergi Untuk Kembali, buat Apa?

Tidak Semua Pengelana Membawa Pulang Berkah

Tidak semua orang yang pergi jauh akan kembali dengan cerita yang menggembirakan. Sebagian tidak pernah kembali. Sebagian pulang namun justru kecewa pada tempat asalnya, karena kampung halaman telah berubah atau justru karena dirinya sendiri telah berubah. Sebagian lagi pulang dengan rasa trauma akan dunia luar, dan berusaha hidup nyaman di dalam batas rumah sendiri.

Namun dari sekian banyak jenis pengelana, ada satu kelompok yang mengagumkan: mereka yang pergi jauh, belajar banyak, membangun jejaring lintas batas, lalu kembali ke komunitas asalnya bukan untuk meninggalkannya, melainkan untuk membangunnya. Mereka yang tidak sekadar membawa oleh-oleh atau gelar, tetapi membawa cara pandang baru, struktur sosial baru, dan alat untuk menafsirkan ulang realitas lokal. Tidakkah ini yang kita impikan saat pergi ke luar negeri? Bahwa pengalaman itu tidak hanya untuk status, tapi untuk perubahan?

Perjalanan Sebagai Gerbang Mobilitas Kelas

Kemampuan untuk melakukan perjalanan bukan hanya tentang jarak tempuh fisik, tetapi juga tentang mobilitas sosial. Orang yang mampu menjelajah dunia, kerap punya akses lebih luas terhadap modal sosial, pengetahuan, dan jejaring. Mereka memasuki ekosistem baru, belajar dari sistem yang berbeda, lalu—jika cukup reflektif—dapat memetakannya untuk konteks lokalnya sendiri.

Namun, akses terhadap perjalanan itu tidak merata. Masih banyak yang terhalang oleh faktor ekonomi, birokrasi, dan stigma sosial. Dalam dunia yang katanya semakin terhubung ini, justru banyak yang tersisih dari peluang karena tidak memiliki paspor, tidak tahu cara mengakses beasiswa, atau takut menginjak tanah asing karena rasa minder yang ditanamkan sejak kecil.

Romo Yoso dan Visi yang Dibawa Pulang

Dalam penelitian saya bertajuk Dolanan Globalisasi, saya menelusuri jejak seorang tokoh yang berhasil menjadikan perjalanan sebagai lompatan budaya dan sosial bagi komunitasnya. Namanya Romo Yoso Soedarmo, seorang patron keluarga tani dari Jawa Tengah yang melakukan perjalanan ke luar Jawa di era 1920–1930. Di tengah pergolakan kolonial dan dinamika agraria pemerintah Belanda, ia bekerja sebagai agen tenaga kerja, belajar tari, silat, membaca, dan membangun jaringan sosial.

Yang luar biasa, Romo Yoso tidak hanya menjadikan perjalanan itu sebagai pengalaman pribadi. Ia pulang, lalu membentuk Padepokan Seni Tjipta Budaya—sebuah institusi kebudayaan yang kini menjadi salah satu pusat kesenian paling berpengaruh di Jawa Tengah. Lewat wayang orang, ia tidak sekadar membawa pertunjukan, tapi juga sistem nilai dan struktur komunitas yang inklusif, berakar, dan berkembang.

Tidak Semua Orang Pulang dengan Uang, Tapi Bisa Pulang dengan Misi

Mereka yang sukses merantau kerap dipuji karena berhasil “mengangkat derajat keluarga”. Tapi sesungguhnya, yang lebih layak dirayakan adalah mereka yang membawa pulang visi. Mereka yang tak hanya berpikir soal keuntungan personal, tapi juga soal kemajuan kolektif.

Tentu, tidak semua orang bisa seperti Romo Yoso. Diperlukan kepekaan sosial, kecerdasan politik, kerendahan hati untuk belajar, dan ya—sejumlah keberuntungan. Tapi jalan ini nyata. Dalam sejarah, kita mengenal tokoh seperti Hannibal, yang setelah belajar dari Roma, kembali ke Kartago dan menjadikannya satu-satunya bangsa yang pernah mengancam eksistensi Kekaisaran Romawi. Pulang dari belajar, bukan untuk jadi seperti yang dijajah, tapi untuk menciptakan alternatif yang setara.

Ketika Jalan ke Luar Negeri Terbuka Lebar

Hari ini, akses untuk keluar negeri terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Ada beasiswa, program magang, konferensi internasional, bahkan remote work yang membuat batas negara jadi kabur. Tapi pertanyaannya: untuk apa kita pergi?

Apakah hanya untuk menambah nama universitas di bio media sosial? Atau untuk membawa pulang cara pandang baru, jejaring kerja lintas batas, dan strategi membangun komunitas sendiri?

Kita perlu mengingat bahwa kemampuan Ketika Jalan ke Luar Negeri Terbuka Lebar… hanya pada seberapa jauh kita melangkah, tapi seberapa banyak yang bisa kita bawa maju bersama kita.

Penutup: MondiBlanc dan New York

Saya akan menutup tulisan ini dengan sebuah disclaimer bahwa ini bukan tulisan himbauan untuk yang pergi agar kembali ke Indonesia. Saya pribadi hampir jadi residen di Amerika, karena memang jika kita punya skill yang mumpuni, luar negeri bisa lebih menghargai kita. Saya harus mengakui bahwa saya terpaksa pulang karena Trump menang periode 1, dan April lalu, saya kehilangan pekerjaan, dilanggar kontrak kerjanya, dan tak bisa menuntut apa-apa karena Trump menang periode 2. Saya pun khawatir pada sahabat-sahabat diaspora saya di Amerika hari ini. Walau Indonesia susah, tapi Amerika jauh lebih susah, sebuah negara maju yang terbelakang.

Kita mencari tempat terbaik untuk diri kita, dan ketika kita tidak mendapatkan tempat itu, tidak ada pilihan lain, kita bangun sendiri tempat yang bisa menghargai dan menerima kita. Saya membangun ekosistem MondiBlanc untuk orang-orang seperti saya; saya merasa banyak referensi, terbuang, dan ingin membuat cerita dan terus belajar.

Jadi, saya kembali ke sini dan bersyukur bahwa saya tidak tinggal di luar negeri. Karena di sini masih banyak yang bisa diberi, dibangun, dan diperbaiki.


Terima kasih telah membaca sampai habis. Website ini jalan dengan sumbangan, iklannya tak menghasilkan, dengan lisensi Creative Commons, Atribution, Non commercial. Kamu boleh pakai konten ini selama memberikan link sumber dan bukan untuk tujuan komersial. Kalau kamu suka dengan yang kamu baca, silahkan traktir saya kopi murah.