Filsafat, Racauan

Manifesto Pedagogi Pandemi

Mari kita mulai tulisan ini dengan beberapa fakta soal kondisi belajar hari ini:

Pertama, sistem pendidikan sudah ketinggalan zaman dibanding sistem informasi. Pada akhirnya orang melakukan cara belajar sendiri yang otodidak seperti yang dikhayalkan oleh Wachowski bersaudara di film The Matrix: download, biasakan, dan voila! Kamu akan bisa. Hari ini kita punya youtube dan kursus-kursus online. Sudah pasti transfer skill akan menjadi kenyatakan, dan guru di masa depan bukan lagi manusia tapi artificial intelligence, atau data yang sudah dikompilasi.

Kedua, kelas-kelas menjadi tidak relevan. Infrastruktur pendidikan tidak lagi diperlukan kecuali dalam bentuk hardware dan software untuk transfer skill. Untuk bekerja, orang tinggal belajar di internet dan langsung mengerjakan. Untuk mengoperasikan alat, hal yang sama bisa dilakukan karena kebanyakan alat-alat kerja hari ini juga sudah otomatis. Dari mulai mobil sampai autocorrect di HP atau komputer saya.

Ketiga, production based learning. Belajar tidak lagi menjadi proses trial and error. Trial and error adalah proses penelitian yang dilakukan berdasarkan data terdahulu. Itu sudah sebuah kerja. Sisanya, proses belajar akan dilihat sebagai sebuah kerja/project yang menghasilkan sebuah produk. Produknya bisa berkualitas, jika seorang siswa-pelerja ini bisa mengolah data dengan baik.

Dari sinilah saya merasa bahwa program pendidikan di masa depan tidak lagi membutuhkan guru, tapi membutuhkan mentor/tutor yang bertindak sebagai partner kerja, bersama membuat produk atau project, yang menghasilkan  uang dan skill baru di saat bersamaan.

Ini masa depan pendidikan kita yang harus kita jelang bersama.

podcast, Politik, Racauan

Eps 3: Ras | Black Lives, Cina, Papua?

Kenapa Black Lives Matter tapi Papua Lives Nggak?

Kita mulai dari bicara trend hashtag internet dulu. Jadi pengguna internet di Indonesia, yang bisa mengerti wacana nasional, dan mau mendengarkan podcast ini adalah kelas menengah kota. Dari #metoo movement sampai black lives matter, adalah wacana global yang dimengerti oleh beberapa orang saja.

Tapi tahukah kalian, wahai kelas menengah Indonesia, bahwa black lives itu memiliki konotasi post kolonial. Orang kulit hitam itu bukan hanya yang dari Afrika, tapi juga yang dari Karibia, atau bahkan orang-orang Tamil atau India yang tinggal di negara barat. Bisa juga orang-orang Aborigin di Australia, atau bangsa-bangsa di New Zealand yang tanahnya diambil oleh kulit putih.

Ini masalah pasca penjajahan. Tapi ada banyak perbedaan konteks yang harus kita bicarakan di sini.

Orang kulit putih di Indonesia menyebut diri mereka expat. Tapi kita nggak pernah menyebut imigran Arab, Cina, atau rasa lain yang bukan kaukasia sebagai expat. Secara gaji pun, expat jauh lebih tinggi daripada bangsa lain yang numpang kerja di sini. Dan yang paling rendah gajinya ya bangsa sendiri. Satu sisi memang ada masalah skill, tapi banyak juga yang masalahnya memang bias dan inferiority complex orang kita.

Lalu kita juga harus bicara soal ‘rasisme’ di negara kita. Kita rasis pada dua macam ras: Cina dan Indonesia Timur–makin ke timur makin kita (baca: Indonesia Barat) opresif dan asingkan. Kedua permasalahan soal rasisme di negara kita ini sifatnya sangat struktural, karena berasal dari propaganda pemerintah. Dari zaman kolonial, misalnya, golongan dibagi dalam golongan eropa, timur asing, dan pribumi. Di Timur Asing, orang Cina punya tempat khusus. Ketika orang Eropa sampai di Jawa pertama kali, imigran Tionghoa sudah membuat persawahan di bibir-bibir sungai, dan mengajarkan orang Jawa bertani. Ya, beras kita berasal dari orang Cina, begitu juga banyak bagian budaya melayu yang lain dari peci, baju koko, sampai sarung.

Orang Eropa mengajarkan kita tata cara pemerintahan kolonial, merkantilis, sistem ekonomi yang opresif, dan kita mengikuti itu. Mereka juga mengajarkan kita untuk rasis, pada diri sendiri dan khususnya pada orang Cina. Di Indonesia, Cina seperti Yahudi di Amerika. Dibenci tapi dijilat kalau mereka kaya. Seandainya Drama Merchant of Venice diadaptasi di panggung drama Indonesia, judulnya bisa diganti Merchant of Glodok.

Dari zaman kolonial, orang Indonesia Tionghoa, istilah sopannya sekarang, sudah dibantai dan diopresi. Sejarah dan jenis grup etnisnya banyak sekali di Indonesia dan nggak mungkin gue paparkan. Tapi opresif dan stereotipenya selalu sama: kaya, pelit, serakah, dan makan babi, dan Komunis. Padahal gelombang imigran dari Tionghoa ke Indonesia sudah lama sehingga menghadirkan berbagai macam orang dan ideologi. Dari yang kabur zaman kerajaan, zaman nasionalis, dan zaman Komunis. Dari berbagai macam daerah dengan dialek dan etnisitas yang beda-beda. Tapi toh, kejadian etnosida (pembantaian etnis) di Indonesia sudah beberapa kali terjadi. Yang terbesar kira-kira tiga kali: zaman kolonial abad 1740, tahun 1965, dan tahun 1998.

Kalau kalian pikir itu buruk, jangan sedih. Papua lebih parah. Jadi kalian boleh lebih sedih lagi.

Kenapa Papua lebih sedih? Karena ketika orang Indonesia Tionghoa masih bisa jadi makmur, orang Papua nggak bisa. Jadi kaya mungkin, jadi makmur nggak mungkin. Bedanya apa? Orang kaya bisa punya duit dan ngasih sodara-sodaranya rejeki, orang Papua bisa kaya. Tapi orang Cina bisa makmur karena mereka ga hanya u ya duit, mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan, infrastruktur, kampus, dan rata-rata institusi-i stitusi milik Tiong Hoa Indonesia tuh mahal-mahal. Halo selamat datang di BSD dan Meikarta! Ciputra aku datang!

Tapi sementara itu Orang Papua masih pada piknik di tengah jalan trans papua. Tentara masih jalan-jalan dan buat banyak orang Indonesia mereka dianggap belum jadi manusia beradab. Disuruh-suruh Indonesia harga mati, mereka juga banyak yang mati. Trauma nya berkepanjangan.

Dan ketika kawan-kawan pada pasang IG post hitam-hitam, apa mereka bicara soal Papua? Siapa yang benar-benar berani?

Papua terlalu jauh dari Jawa, dan kita di negara kepulauan ini punya masalah komunikasi. Di Amerika saja yang hanya dipisahkan jalan-jalan dan bukan laut, komunikasi antara kulit putih dan kulit hitam sudah susah. Apalagi buat kita. Kebanyakan kita tidak tahu menahu apa saja yang sudah terjadi di Papua sana. Bagaimana tentara kita memperlakukan mereka. Dan kalau kita masih teriak-teriak NKRI terhadap permintaan mereka untuk merdeka, bisa jadi kita adalah bagian dari masalahnya.

Tidak sepantasnya kita mengaku-aku saudara sebangsa dan setanah air, kalau kontak kita lebih dekat dengan black lives matter di Amerika daripada di Papua. Kita nggak mau jadi penjahatnya, padahal kita adalah penjahatnya juga.

Semoga saja langkah pemerintah kita untuk membuat infrastruktur dan internet di Papua bisa benar-benar membuka komunikasi dengan orang-orang yang kita akui sebagai saudara sebangsa tapi kita biarkan dihardik selama puluhan tahun.

Dan kita harus siap-siap. Ketika infrastruktur di sana selesai dan komunikasi dimungkinkan, kita akan mulai banyak bentrokan. Bentrokan yang diperlukan untuk menyembuhkan luka lama mereka, atau memisahkan mereka dari kita. Selamanya.

Memoir, podcast, Politik, Racauan

Podcast Eps 2: Prioritas | Antara Masker, Helm dan Demokrasi

Gue suka kagum sama bagaimana banyak orang Indonesia membuat prioritas. Kayak, ketika jaman coronavirus ini, pada nurut tuh kebanyakan orang pake masker. Penting dong pake masker, biar ga nularin orang lain. Tapi yang keren itu orang-orang yang pada naik motor, sama istri dan tiga anaknya dempet-dempetan, anak paling kecil di depan, semuanya pake masker…

Tapi ga pake helm.

Hebat emang. Padahal jelas-jelas angka kematian karena kecelakaan lalu lintas tiap tahunnya jauh lebih gede daripada angka kematian karena Corona. Tapi ini kayaknya ciri khas banyak orang Indonesia akibat ketakutannya pada aturan—bukan pada ancaman yang logis.

Gue inget bokap gue dulu kalo nyetir nggak pernah mau pake sabuk pengaman. Tapi bokap tuh punya radar polisi yang super peka, udah kayak gaydar. Mungkin kita sebut namanya Poldar—sesuatu yang sangat dibutuhkan sama orang kulit hitam di Amerika sebenernya, biar mereka nggak mati dicekek polisi. Walau matanya minus, bokap bisa ngeliat, atau ngerasa, kalo ada polisi beberapa kilometer di depan, dan dia langsung pake sabuk pengaman. Jadi dia pake sabuk pengaman karena bukan karena takut kecelakaan, tapi karena takut aturan.

Gimana cara jelasin fenomena ini?

Jadi gini, ketika pembuat kebijakan sama masyarakat nggak nyambung, inilah yang terjadi. Kebijakan hukum itu kan sebenernya narasi, dan kelihatan banget bahwa hukum di Indonesia masih disosialisasikan dan dimengerti secara sederhana. Orang menaati hukum bukan karena merasa hukum itu buat kepentingan dia, tapi karena takut dihukum oleh penguasa. Di sini kita bisa melihat bahwa penguasa tidak mewakili rakyatnya.

Filsuf Prancis Michel Foucault pernah bicara soal Sovereignity dan Governmentality. Sovereignity, atau bahasa indonesianya kedaulatan adalah kekuasaan atas nama penguasa. Artinya semua hukum yang dibuat demi kepentingan mempertahankan kekuasaan. Ketika negara membunuh orang, kematian orang itu untuk kepentingan penguasa negara. Yah semacam petrus atau penculikan jaman orba lah. Sementara itu Governmentality, atau kepemerintahan—whatever bahasa indonesianya nggak ada—adalah penegakan hukum atas kepentingan bersama, atas nama rakyat. Jadi kalo ada pemberontak, atau gerakan separatis yang dibantai, misalnya, itu adalah demi kepentingan bersama, kepentingan NKRI, karena NKRI harga mati, nggak bisa ditawar, kayak di supermarket—neolib banget.

Nah di Indonesia ini kebanyakan orang masih bingung sebenernya. Karena kebanyakan orang nggak ngerti kenapa sebuah peraturan itu dibuat. Dan ini bisa sebagian aturan lho, sangat tergantung dari siapa yang mengkomunikasikan aturan itu, siapa yang mensosialisasikannya. Pemotor yang pake masker nggak pake helm, mungkin merasa, “ah gue cuma deket doang kok, cuma mau ke alfa, nggak lewat jalan gede” (alias nggak ada polisi yang akan nangkep dia). Padahal jalan kaki bisa sebenernya ka alfa, tapi males aja. Mending pake motor, bawa anak bini jalan-jalan, syukur-syukur selamet nggak ada bocah kaya mabok yang bawa mobil terus nabrak mereka—atau skenario apapun yang bikin mereka kecelakaan sampe kepalanya pada bocor dan otaknya berserakan di jalanan.

Gue rasa mereka ngerti kenapa disuruh pake helm. Kan dijitak masih sakit. Tapi mereka cuma nggak paham. Beda banget lho ngerti sama paham. Ngerti yaudah cuma ngehapal doang, tapi paham sifatnya lebih logika dan mental. Kalo dari kecil mereka emang diajarin berkelit, yah gedenya gitu, berkelit mulu. Yang bikin aturan tolol nggak bisa jelasin, penegak hukum biasanya ngumpet disemak-semak biar dapet jatah, warganya blangsak juga semacem ini. Cocok lah.

Tapi mungkin bisa juga orang-orang ini memang penganut monogami aturan keselamatan. Jadi kayak mereka nggak bisa mendua dalam protokol keselamatan dan kesehatan. Harus pilih salah satu, kalo nggak masker ya helm. Prioritas masker duluan karena lagi trend, biasa bini baru. Helm mah so yesterday. Jadi lebih baik mati kecelakaan tapi pake master, daripada mati corona tapi pake helm.

Tapi gue pikir milih antara helm atau masker lebih beradab dan punya otak sih, daripada di Amerika yang mana beberapa orang ngotot nggak pake masker dengan alasan bahwa mereka punya imunitaslah, bikin susah narik oksigen laah—yaiyalah, tapi kan bisa nafas juga, dan yang paling parah, banyak teori konspirasi soal satanisme dan pherofilia. Ancur sih. Seperti kata orang-orang dari video now this ini.

Ini adalah contoh demokrasi dalam keadaannya yang paling buruk dan tolol. Ini juga adalah sebab kenapa Sokrates dan Plato nggak suka banget sama demokrasi yang mungkin sekali memberikan suara untuk orang-orang tolol. Orang-orang yang menganggap bahwa opini bisa jadi fakta, orang-orang yang nggak paham bahwa fakta dan sains itu berubah-ubah bukan karena mereka opini, tapi karena data yang selalu disempurnakan. Dialektika bukan semata-mata argumentasi ide, tapi juga argumentasi data!

Kadang-kadang gue pikir, jangan-jangan demokrasi kita yang setengah-setengah ini lebih mateng daripada demokrasi Amerika, secara pemilihan presiden kita masih langsung dipilih rakyat—walau tentunya banyak kecurangan-kecurangan tapi cukup banyak mekanisme untuk menuntut. Plus oligarki kita masih malu-malu kucing, nggak sefrontal Amerika. Jadi dengan segala keluhan-keluhan, rasa malu-malu ketahuan kaya, ketahuan punya power, jadi lumayan nggak malu-maluin lah sebagai bangsa. Hahahahah.

Simpulannya gini: banyak orang punya masalah sama prioritas dalam dua ekstrim. Di Indonesia kita nggak biasa kritis; di Amerika mereka biasa kritis tapi dengan cara yang salah. Cara yang salah adalah berpikir bahwa argumen itu ditentukan sama opini dan bukan sama fakta. Kebenaran cuma satu kok: kebenaran factual. Dari kebenaran faktual itulah kita menentukan cara kita bertindak.

Jadi kita sih harus ditengah-tengah. Bingung memang, awalnya selalu bingung. Tapi manusia memang sudah semestinya jadi spesies yang bingung dan dari kebingungan kita bisa lebih bijak, karena setelah dipikirkan dengan baik, tindakan kita juga insyaallah lebih baiklah.

Lebih baik bukan berarti yang terbaik ya. Dan ga mesti juga bikin semua akan bener. Kita akan selalu salah tapi kita usahakan salah kita hari ini lebih sedikit dari salah kita kemarin.

Udah ah capek. Sampe ketemu di podcast esei nosa minggu depan.

Btw, kalo lo suka sama bahasan gue, bantuin gue PT-PT bayar website dong. Mahal gila ini wordpress. Kirim ke jenius $wonderguitar, atau hubungin gue di social media buat nyumbang dengan cara lain. BU nih corona. Heheheh.

See ya.