Ketika saya meliput demonstrasi 411 dan 212, saya menanyakan pertanyaan yang sama ke banyak orang soal Ahok, dan jawabannya semua sama: Ahok bersalah karena ia menistakan agama Islam. Ketika saya bertanya, apa ada hubungan demonstrasi ini dengan penggusuran, semua menjawab, “Itu masalah lain.” Sulit untuk tidak mengaitkan gerakan politik Islam 411 dan 212 dengan gerakan #2019gantipresiden, karena ada Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) yang berusaha mencari tokoh Islam untuk menjadi pengganti Jokowi.

Artinya kesejahteraan-keadilan sosial dan isu kelas bukanlah hal yang penting untuk banyak umat muslim di Indonesia. Saya katakan umat Muslim, karena demonstrasi besar-besaran anti Ahok waktu itu melibatkan mobilisasi massa dari seluruh Indonesia. Dengan kata lain, saya rasa cukup valid kalau jutaan orang itu bisa merepresentasikan Gerakan Islam di Indonesia—terlepas apakaha insitusi besar macam Muhammadiyah atau NU merestui gerakan mereka atau tidak. Saya tidak ingin berspekulasi tentang keterlibatan dana-dana ajaib dalam gerakan-gerakan besar tersebut, ataupun peran oposisi politik termasuk gerakan makar (yang penangkapan tersangkanya cuma hangat-hangat taik entok).

Namun banyak orang akan setuju, bahwa imbas gerakan Islam hari ini jauh lebih besar dari gerakan-gerakan pendahulunya, seperti gerakan mahasiswa, misalnya. Gerakan buruh pun yang sudah puluhan tahun dibangun, tidak akan mendapatkan hasil seinstan gerakan Islam. Pemerintah tentunya ikut ambil bagian dalam hal ini, dengan mendukung gerakan berbasis agama sambil waspada melihat siapa saja elit oposisi atau calon oposisi yang mengambil keuntungan dari gerakan-gerakan itu.

Kelindan negara dan agama bukanlah hal baru. Tidak akan ada agama Kristen, misalnya, tanpa persatuan dan perjanjian Kerajaan Romawi dengan para martir dan Santo. Inggris takkan benar-benar ‘merdeka’, tanpa Anglikannya, dan Amerika Serikat tidak akan pernah menjadi negara Adikuasa tanpa etika Protestanismenya. Negara bersekongkol dengan agama itu biasa saja. Tapi agama sebagai perlawanan terhadap penguasa juga hal yang biasa. Muhammad takkan bisa menjadi Nabi, Rasul, dan penguasa Jazirah tanpa melawan kaum Quraisy. Yesus takkan menjadi besar kalau ia tidak disalib Romawi. Namun ujung-ujungnya, seperti pergerakan ideologi lain, ketika agama menang melawan negara, negara tinggal pindah agama (atau mendukung agama mayoritas) dan masalah selesai. Biasanya begitu.

Namun ketika kita bicara koruptor, kita bicara soal perbaikan sistem negara modern: transparansi dan proyek-proyek pembangunan ideologi modernitas. Korupsi adalah cara melancarkan kepentingan untuk menggolkan sebuah proyek, atau untuk mengembalikan modal politik. Sempat belum satu dekade lalu, korupsi menjadi salah satu cita-cita yang diinginkan banyak orang ketika ia jadi PNS/Birokrat atau politikus. Secara sederhana korupsi artinya tidak amanat, atau khianat. Itu adalah salah satu dosa besar dalam Islam. Lalu kenapa penistaan agama lebih penting dan lebih banyak massanya dari gerakan anti korupsi?

Satu hal yang pasti, gerakan anti korupsi tak punya aliran dana besar dan organisasi masssa yang sistematis. Pengusaha banyak diuntungkan oleh korupsi, jadi untuk apa memberikan kucuran dana anti-korupsi? Kecuali tentunya untuk memenangkan pertarungan politik, untuk menjebolkan proyek sebesar Meikarta, misalnya.

Terlebih lagi, kesadaran bahwa ada hubungan langsung antara pejabat korup dengan kemaslahatan hidup orang belum banyak. Kita masih terbiasa pada janji kampanye yang tidak pernah ditepati, dan kita juga sering memaklumi orang yang kita anggap jujur ternyata korup. Lebih kompleks lagi, beberapa orang yang jatuh karena korupsi biasanya ditengarai oleh sesama koruptor yang lebih besar, entah sebagai whistle blower, atau sebagai kambing hitam.

Gerakan Islam anti korupsi, pasti ada. Tapi kecil-kecil dan menyebar-nyebar. Tanpa koordinator dan kucuran dana besar, susah membesarkan gerakan ini. Sementara gerakan-gerakan politik besar seperi #gantipresiden2019 lebih mudah menggema–dengan para pengikut yang hardcore menghardik anak kecil dan ibu-ibu lawan politiknya, dimana pendukung dua kubu sama-sama tolol menggunakan CFD sebagai ajang kampanye prematur. Nyaris tidak ada gerakan besar untuk isu-isu spesifik seperti korupsi atau pelanggaran HAM. Kalau pun ada, mereka tidak bawa-bawa nama Islam.

Maka bagaimana Islam bisa tidak tercoreng, ketika pendomplengan namanya cuma dipakai untuk politik praktis dan terorisme? Mengapa, oh mengapa?