Filsafat, Politik, Racauan, Uncategorized

September Tak Beradab

Civilization bukan hanya berarti peradaban, tapi juga lebih dalam lagi, ia berarti “membuat orang jadi beradab.”

Apa itu adab? Menurut KBBI artinya “kehalusan dan kebaikan budi pekerti; kesopanan; akhlak:”

Sejarah membuktikan bahwa Civilization, per-adab-an, dibentuk oleh dua institusi besar: Agama dan Negara. Negara lahir ketika Agama berkembang menjadi kelompok-kelompok yang berbeda, yang saling bersaing dan berkonflik, sehingga dibutuhkan kekuatan besar lain yang bisa menengahi konflik tersebut. Per-adab-an adalah masalah ada atau tidaknya pihak ketiga, wasit, sang Leviathan, dalam sebuah pertarungan politik.

Sang Leviathan mensponsori kekerasan untuk menundukan konflik politik. Perdamaian seringkali didapatkan dari opresi berbagai bentuk hasrat kuasa dalam masyarakat. Di masa Orde Baru, termin yang terkenal adalah SARA, Konfik kepentingan harus ditekan oleh satu kepentingan besar, kepentingan negara.

Sejalan dengan opresi negara untuk membuat perdamaian, ideological state apparatus juga berjalan melalui pendidikan. Inilah yang hari ini jadi masalah besar di Indonesia. Pendidikan yang diberikan pada masa orde baru, menuai bencana: ketika informasi bocor kemana-mana, negara masih sibuk untuk menyangkal sejarah yang senyata-nyatanya BOHONG BESAR. Salah satu dari banyak kebohongan itu adalah fitnah terhadap orang-orang yang dituduh PKI. Main tuduh Komunis menjadi budaya yang inheren di masyarakat menengah bawah, yang sudah terdidik untuk menjadi tidak beradab (De-civilize).

Dengan kata lain, negara Indonesia sejauh ini tidak berhasil, malahan memperparah peradabannya sendiri. Ketidakberadaban dapat dilihat dari mudahnya orang terprovokasi, mudahnya massa digerakan oleh sesuatu yang abstrak dan tidak bersifat material/nyata, seperti ketika agamanya tercoreng. Orang tidak bergerak ketika diopresi, ketika haknya diambil, tapi cepat naik pitam ketika agamanya atau pemuka agamanya dihina. Orang cepat marah dan manut ketika hantu masa lalu (Baca: PKI), menggerayangi layar handphonenya.

Maka tingkat kekerasan tidak kunjung turun. Hukum positif negara sering selingkuh dengan kekuatan politik akar rumput. Hari ini melarang diskusi sejarah, besoknya melindungi orang-orang yang sudah terjebak oleh massa otak tumpul yang kemarin difasilitasi polisi. Kan absurd?

Yang paling menyebalkan, ini isu basi yang selalu ditiupkan menjelang September, semenjak Jokowi naik. Biasanya isu ini punya agenda lain di bawahnya, sedang ada teater lain yang dimainkan secara sembunyi-sembunyi, entah itu misi pembangunan, atau taktik manipulasi politik. Saya tidak sedang berteori konspirasi; saya hanya melihat sebuah pola. Saya dan kalian akan terkejut ketika Oktober datang, membawa sebuah berita buruk yang sebenarnya bisa dicegah kalau kita tidak terlalu sibuk melindungi diri September ini dari fitnah-fitnah keji hasil Wawasan Wiyata Mandala dan P4.

Kembali ke soal per-adab-an. Presiden kita hari ini dulu disukai karena ‘kurang beradab’ sebagai presiden. Melanggar protokoler, menjadi ‘pejabat yang berbeda.’ Tapi setahun belakangan ini, kita melihat ketidakberadabannya semakin menjadi-jadi. Seperti lawan politiknya, ia sekarang tidak malu-malu ketika menjilat kiri-kanan-atas-bawah. Pendukungnya pasti selalu bisa mengambil hikmah bahwa presiden sedang berjuang untuk menggolkan misi politiknya–apapun itu–dengan menjilat ludahnya sendiri. Yang anti-presiden tidak punya banyak argumen lain selain kebencian akut, dan kekesalan karena presiden yang dulu difitnah sebagai komunis, hari ini jadi anti-komunis. Capek kan mencari bahan fitnahan baru.

Sementara itu, masyarakat yang tidak beradab dibuat semakin tidak beradab. Karena Negara bahkan seperti tidak ada niat sama sekali untuk melindungi Demokrasi, tidak ada niat untuk mengukuhkan nilai, ketika LBH, sebuah lembaga yang netral dan salah satu elemen terpenting demokrasi, dinafikan dengan mudahnya. Ketidakberadaban dikasih makan dengan plin-plannya.

Betapa mengecewakan. September hampir berakhir, linimasa masih akan penuh bahasan merah. Sepertih darah Jendral, yang cuma ada di filmnya Arifin.

Filsafat, Politik, Racauan

Ekstrimisme & Kaum Kota

KTP siapa Buat Ahok_final
Korban Gusuran Luar Batang. Repro Eseinosa dari cdn.gresnews.com

Jaman Harto memang lebih enak, karena ia berhasil membangun kaum miskin yang docile alias pasif. Rezim itu tidak membiarkan toa masjid bergema keras. Rezim juga tidak membiarkan penyebaran informasi yang bisa membawa kepada tindakan makar dari tingkat terkecil masyarakat. Tidak ada internet, ponsel pintar buatan Cina, media cetak dan elektronik provokatif, dan website abal-abal…

Orang miskin hanya menjadi kecoak yang bersembunyi di sela-sela sampah peradaban dan keluar jadi buas ketika ada kerusuhan dan kesempatan menjarah saja. Sasarannya bisa siapa saja yang disuruh elitis: Cina, Komunis, Aktivis, atau guru ngaji yang dituduh dukun.

Tapi hari ini tidak begitu. Identitas lebih cair, akses ke media dan informasi dikendalikan rating dan kepentingan politik pemilik media. Perang propaganda menyediakan motivasi-motivasi untuk bersatu dan melawan. Melawan siapa?

Melawan yang bisa dilawan walau seringkali salah sasaran.

Melawan siapapun yang dianggap asing, siapapun yang dianggap kaya, siapapun yang dianggap punya kebebasan dan ide untuk merenggut identitas. Karena identitas adalah satu-satunya yang bisa dipertahankan sendiri.

Lalu ekstrimisme itu muncul dalam bentuk ormas-ormas, di antara merdunya pengajian dan dzikir, dan di antara kerasnya seruan untuk melawan kafir. Dan musuh-musuh hadir dalam bentuk-bentuk gaib: pengendara ojek aplikasi, banci dan kaum Luth terkutuk, perempuan dengan lekuk tubuh, hingga anjing penjaga babi ngepet.

Dalam keadaan seperti ini, identitas minoritas adalah kebutuhan imajinatif. Menjadi diri sendiri, percaya pada Tuhan dan agama yang berbeda, mencintai sesama jenis, mengakui seksualitas sendiri, bahkan berpikir dan bicara kritis adalah kemewahan yang harus dibayar mahal. Kau bisa aman beribadah, bercinta dan berpikir kalau kau punya cukup modal.

Akhirnya tembok harus semakin kokoh, dan kaum miskin dan kaya terpisah semakin kedap: suara-suara tak bisa terdengar apalagi dimengerti. Karena toh seniman-seniman intelektual kota seperti sudah enggan menembus tembok-tembok itu, lebih senang teriak lagu kebebasan di kafe-kafe dan bar-bar daripada di mimbar dan teriak BONGKAR!

Kini mimbar berisi kiai-kiai dan habib-habib yang terlalu serius mengajarkan sesatnya nasionalisme, demokrasi dan gerakan politik, tanpa sedikitpun pernah bicara soal komedi dan bernegara yang baik.

Kaum kota semakin ekstrim, Gubernurnya mengejar suara yang terkaya, suara aristokrasi urban. Sementara lawan politiknya akan mengeksploitasi kebodohan dan kemiskinan.

Taik.

 

Siapa yang benar-benar mau peduli?

Yang jelas jangan salahkan jika yang tergusur semakin gusar dan sembarang menyerang.

Tak usah bawa-bawa HAM dan akal, itu barang mewah. Itu semua sudah direnggut ketika tembok itu dibangun dan yang miskin dikunci di luar untuk jadi mainan penantang kuasa, jadi pion-pion yang dijanjikan kemakmuran.

Yang kalah di luar tembok, tidak akan meruntuhkan kekuasaan. Dari mereka hanya akan tumbuh orang-orang yang nyawanya sangat murah–bisa dibeli dengan janji-janji kemakmuran di dunia atau akhirat.

Modernisme, kau keparat!