Jadi ceritanya, Dian Sastro mengirim surat klarifikasi atas artikel Kompas yang sembarangan menulis ulang opininya tentang ibu-ibu Kendeng yang menyemen kaki mereka. Saat itu Dian sedang ada di acara bertajuk, “Spirit Kartini dalam membangun bangsa yang mandiri.” Dari judulnya saja kita tahu bahwa itu acara emansipasi perempuan, dan karena event Kartini Kendeng baru berjalan, wajar jika ada penonton (bukan wartawan) yang bertanya soal acara itu.
Foto: Eva Mariani Sofian
Sebagian kawan-kawan saya di sosmed bilang, bahwa klarifikasi Dian di atas, masih bias gender dan kelas menengah kota, karena ia mempertanyakan “Ketidakhadiran laki-laki” dalam demonstrasi semen ibu-ibu Kendeng. Sebelum saya menanggapi isu ini, ada baiknya saya tekankan kalimat Dian, “Saya kurang paham atas peristiwa tersebut dan belum mendalami duduk permasalahannya.”
Dengan dasar ketidak-tahuan konteks ini, ia bertanya balik dalam kerangka emansipasi acara Spirit Kartini tadi, kenapa laki-lakinya tidak ikut disemen? Kenapa perempuan yang disemen? Dan ini pertanyaan yang menurut saya penting:
“Apa karena dalam hal ini, kaum perempuan tidak terikat dari segala hal yang berbau politik dan hierarki patrialis, sehingga di luar hal-hal domestik dianggap lebih bebas dan netral dalam mengungkapkan pendapat dan angkat bicara ya?”
Ini pertanyaan standar dan dasar dalam feminisme, menyangkut representasi perempuan sebagai makhluk apolitis. Jangan lupa, ibu-ibu yang disemen secara simbolik mengandung sebuah kekerasan terhadap perempuan, sama seperti mitos-mitos siksaan simbolik kepada perempuan yang lain dalam budaya Hindu-Jawa: dari Drupadi yang ditelanjangi Kurawa, sampai Shinta yang meloncat ke api untuk membuktikan kesuciannya. Secara tekstual-kultural, perempuan yang disemen lebih “Nampol” daripada laki-laki yang disemen. Ini memprihatinkan, ketika kita bicara soal kesetaraan gender. Namun sebagai pertunjukan, ia cocok dengan masyarakat patriarkis kita yang cepat luluh kalau ibu-ibu yang bergerak. Karena bagaimanapun, demonstrasi adalah pertunjukan, semurni apapun niatnya; pertunjukan harus aktual.
Foto: Omahkendeng.org
Menurut saya hal ini sangat wajar ditanyakan orang yang terlatih secara filsafat tapi miskin pengalaman lapangan. Apakah ini bias? Ya, jelas, tidak ada pendapat/pertanyaan di dunia ini yang tidak bias. Maka itu penting untuk ilmuan dalam membuat disclaimer metodologis, bahwa “Kemungkinan saya akan bias, karena….” Dian sudah melakukan itu ketika dia bilang, “Saya kurang paham dan belum mendalami.”
Dia bicara sebagai seorang intelektual kritis berlatar belakang filsafat, pertanyaannya prosedural bias ilmuan feminis. Tugas kita sekarang adalah berdialog, supaya dialektikanya jalan. Lagipula posisi Dian Sastro sebagai “mitos” dalam ranah budaya pop Indonesia, membuat kalimat apapun yang dia keluarkan mengenai sebuah isu, sudah pasti bisa memboost-up isunya. Masalah kalimatnya seperti apa, tergantung pembacaan masing-masing–karena tidak semua orang punya kapasitas untuk mengerti studi gender. Untuk soal wacana ini kita harus paling tidak berterima kasih pada Dian Sastro.
Jika Anda mau tahu pertanyaan yang sangat-sangat bias kelas menengah kota dan modernis, Anda bisa melihat pertanyaan Ganjar Pranowo atau Goenawan Mohammad soal siapa yang desain demonstrasi dan “Can’t Subaltern Speak?” Lalu biarkan bapak-bapak “aktor intelektual” dalam video ini bicara. Sekalian menjawab pertanyaan Dian Sastro tadi soal kemana bapak-bapaknya.
Tulisan ini dibuat berdasarkan pertanyaan wawancara wartawan Viriya Paramitha, yang salah satu bagiannya ditulis The Jakarta Post dalam artikel di tautan ini. Banyak hal yang saya kurang setuju dalam artikel tulisan Ayomi Amindoni itu, khususnya soal framing politiknya yang sangat bias konsumen kelas menengah, dan menolak untuk dengan kritis “Covering Both Sides.” Tulisan di The Jakarta Post berusaha memberikan opini analisis dalam kesempitan ruang yang justru meninggalkan banyak sekali kedangkalan analisa, sangat berbeda dengan media berbahasa Inggris internasional seperti New Yorker, The Washington Post, The Guardian atau The New York Times, yang rela menulis versi daring secara mendalam. Selain diskusi dengan Viriya, saya juga mendapatkan banyak data dari diskusi di lapak facebook saya dengan kawan-kawan dekat. Komentar dan data dari kawan-kawan memberikan banyak sekali insights pada kasus ini, baik yang paling klise dan umum dari sudut pandang konsumen, parahnya kartel di perusahaan Taksi seperti Blue Bird dan Express, parahnya ilusi “Sharing Economy”, sampai akal-akalan UU Koperasi untuk mengubah juragan rental jadi bos (Taxi) Uber!
Sebelum membaca esei ini, saya ingin Anda paham konteksnya dulu. Pertama Anda harus membedakan kasus Gojek vs Ojek dan kasus Uber vs Taksi. Keduanya berada di struktur yang sangat jauh berbeda. Ojek pangkalan bersifat guyub, lokal, dan skalanya kecil-kecil menyebar. Sementara Taksi (khususnya Blue Bird dan Express) ada di ranah kapitalis korporat yang mendukung status quo. Ojek jangan disangkutkan dulu di sini, nanti otak kita kacau kayak supir Blue Bird yang gebukin Gojek. Itu masalah “salah paham identitas” soal transportasi online yang bisa dibahas secara berbeda.
Kedua, latar belakang kejadian kisruh transportasi ini adalah karena adanya “krisis transportasi”, khususnya di Jakarta. Dulu Nadiem Makarim bilang bahwa kesuksesan Gojek terjadi karena ia berhasil mengambil momentum. Krisis transportasi Jakarta adalah salah satu momentum ini. Ini juga yang jadi dasar keputusan Jokowi untuk memaksa menteri Jonan mencabut aturan Gojek yang ia celup.
Ketiga, perusahaan transportasi online adalah sebuah sistem baru yang jauh dari matang, belum punya dasar hukum dan UU, dan sesungguhnya tidak mengandung sharing economy sama sekali, kalau sharing maksudnya berbagi dan tidak semata-mata berdagang. Bandingkan Uber (yang jelas meraup untung besar) dengan Nebengers (yang mendahulukan hubungan sosial untuk berbagi kursi kosong tanpa harus seperti ekslusif seperti taksi). Bandingkan juga AirBnB (prinsip sama dengan hotel) dengan Couchsurfing (membina hubungan antar back-packers). Uber dan AirBnB adalah dua model bisnis yang ekspansif dan berusaha mengambil pasar Taksi dan Hotel/Penginapan, korporat Uber dan AirBnB mengambil untung yang banyak sekali tanpa punya modal produksi hotel/penginapan, perijinan, dan birokrasi perpajakannya. Sementara itu, Nebengers dan Couchsurfing benar-benar “sharing” karena dari awal keduanya tidak mengincar penumpang taksi atau tamu hotel, tapi mengutamakan hubungan sosial dan komunitas.
Pastikan Anda paham konteks ini dulu, sebelum kita bicara lebih jauh. Pertanyaan-pertanyaan berikut diberikan oleh Viriya sebagai bagian dari wawancaranya. Pertanyaan-pertanyaan yang cukup sederhana ini saya rasa baik untuk memberikan pemahaman yang lebih awam.
1. Sebenarnya gegar sosial apa yang hadir di masyarakat?
Yang terjadi di masyarakat hari ini bukan hal baru. Ini adalah technological socio-economic disruption, dan sudah terjadi semenjak Homo Sapiens dengan kapak logamnya membantai Neanderthal yang memakai kapak batu. Plotnya selalu sama: ada sebuah struktur (transportasi Indonesia) yang sudah well-established, tapi dalam kondisi krisis karena status quo, sehingga mudah diganggu oleh agen-agen dari struktur lain (dalam hal ini perusahaan multinasional teknologi baru bernama online companies) yang memanfaatkan krisis tersebut. Ini menghasilkan semacam reaksi kimia yang berbeda-beda di bagian-bagian struktur yang beda-beda pula.
Di komunitas lokal seperti ojek pangkalan, yang terjadi adalah perlawanan-perlawanan tak teroganisir dari unit-unit ekonomi informal. Dalam soal taksi, karena perusahaan taksi adalah model bisnis kapitalis yang formal dan global, maka reaksi yang terjadi juga global. Tapi tentu saja cara bereaksi berbeda-beda karena konteks dan latar belakang hukum dan budaya yang beda-beda pula. Dalam konteks Jakarta, ada letupan-letupan kericuhan yang terjadi, ada juga peran paguyuban supir taksi untuk mengorganisasi supirnya. Jangan lupa bahwa taksi Blue Bird dan Express punya model yang cenderung monopolistis–mereka telah banyak menyingkirkan taksi lokal yang sulit bersaing karena modal yang cukup besar. Struktur korporasinya memang sedang bermasalah. Tapi jangan sangka kejadian kekerasan demo anti Uber hanya ada di Jakarta. Di Jakarta tak ada laporan pengemudi Uber kena pukul, tapi di negara lain banyak!
Demonstrasi Anti-Uber di Paris, Prancis. Sumber: The Wired
Dari sisi pemerintah, ada kegagapan UU dan peraturan menyangkut e-Commerce dan Perusahaan Transportasi berbasis Jasa Internet. Infrastruktur UU dan Peraturan untuk aplikasi transportasi Online belum ada, jadi payung hukumnya cenderung dimanipulasi baik oleh pengusaha dan oleh pemerintah sendiri. Oleh pengusaha, Gojek menggunakan payung hukum perusahaan IT, sementara Uber menggunakan payung hukum Koperasi–padahal pada praktiknya, keduanya tidak di ranah IT apalagi Koperasi! Gojek memberi modal jaket, helm dan smartphone pada pengendaranya; Uber Indonesia punya sistem heirarki mirip taksi tapi bentuknya rental mobil.
2. Kenapa Supir Taksi tidak beralih jadi Supir Uber?
Pertanyaan kedua ini SANGAT BIAS KONSUMEN. Cuma konsumen yang bukan pemangku kepentingan (Stakeholder) perusahaan yang bisa dengan gampang pindah produk kalau tidak cocok. Sementera pekerja, tidak mungkin segampang itu, kecuali kalau tidak ada yang pernah ia bangun dengan perusahannya, tidak ada insentif yang ia kumpulkan. Logikanya begini, mungkinkah seseorang yang sudah hidup di sebuah struktur dan menginvestasikan waktu, tenaga, dan loyalitasnya berpindah begitu ada hal baru yang ‘lebih menjanjikan’?
Perbandingan supir Uber dan Taksi di Negara Maju (bukan Indonesia). Sumber gambar: imgur.com
Saya akan kembali ke masalah global tadi: demonstrasi taksi adalah demonstrasi global karena yang terdisrupsi adalah struktur kapitalisme global perusahaan taksi. Dan perusahaan adalah bentuk usaha modern–sebelum adanya usaha online. Dalam perspektif supir taksi, ini tidak ada hubunganya dengan kegagapan teknologi, tapi lebih kepada keamanan ekonomidan status quo.
Saya ulangi, paguyuban supir taksi bukanlah paguyuban ojek. Padanan paguyuban taksi adalah serikat buruh, yang hadir akibat adanya kapitalis/perusahaan. Lucunya, hubungan antara perusahaan dengan paguyuban supir taksi yang demo ini nampak sangat mesra–karena yang didemo bukan perusahaan. Di negara maju mungkin wajar supir taksi setia pada perusahaan karena perusahaan Taksinya lebih menjamin keamanan ekonomi supir. Di Indonesia tidak begitu, banyak sekali eksploitasi yang dilakukan pada supir yang dengan gampang bisa tergantikan karena kompetisi pasar tenaga kerja yang ketat. Mengingat susahnya jadi supir taksi yang harus melalui seleksi ketat dan terikat aturan perusahaan dan pemerintah, wajar jika mereka stress berat dan gampang tersulut di lapangan demonstrasi. Seperti Rocker, supir taksi juga manusia.
3. Bagaimana seharusnya Perusahaan Taksi Konvensional Bereaksi?
Ini pertanyaan klasik dan akan saya jawab dengan jawaban klasik: inovasi. Dalam sebuah persaingan usaha, yang tidak bisa berinovasi akan kalah. Itu prinsip utama kapitalisme liberal. Selama puluhan tahun, industri pelayanan Taksi tentunya sudah banyak berinovasi, apalagi ketika berhadapan dengan persaingan melawan perusahaan Taksi lain. Namun ketika berhadapan dengan Uber atau Grab persaingan sulit dilakukan karena perusahaan transporatasi online tidak ada di bawah payung hukum yang sama. Yang terjadi adalah, tim voli melawan tim sepakbola di lapangan basket. Kacau belau!
Memang harus diakui, ada yang busuk dalam sistem korporat taksi Indonesia. Sistem kartel ini harus berinovasi, harus berubah dengan cepat. Karena sistem ini meninggalkan celah-celah yang membuat konsumennya mudah berpaling. Terlebih lagi, di dalamnya terdapat eksploitasi pekerja yang tidak main-main kerasnya. Supir Blue Bird yang tidak ikut demo dalam sebuah video wawancara yang sudah viral di media sosial, mengungkapkan peran paguyuban supir taksi yang kongkalikong dengan perusahaan untuk membiayai dan memprovokasi demonstrasi.
Jadi inovasi seperti apa yang harus dilakukan? Sekalian saya jawab di pertanyaan ke empat:
4. Apa sebenarnya keluhan konsumen pada Taksi Konvensional?
Kita sudah bahas di atas, masalah dari sudut pandang supir dan perusahaan yang seperti kartel. Di sisi lain masalah dari sudut pandang konsumen bukan cuma tarif, tapi juga akses dan customer service. Dalam kondisi krisis transportasi Jakarta, Taksi konvensional pra-uber (seperti juga ojek pangkalan sebelum ada Gojek), punya bargaining position yang tinggi apalagi setelah ia memonopoli pasar industri taksi. Beberapa dari mereka bisa mempermainkan harga, kalaupun “profesional” seperti Blue Bird, tarifnya mahal. Belum lagi aksesnya seringkali sulit–dalam pemesanan jam sibuk, pelanggan akan mengantri dan besar kemungkinan tak dapat taksi, dan customer service-nya sangat-sangat tertinggal. Customer service ini mencakup perilaku pengemudi yang bisa menolak pelanggan atau mempermainkan harga ketika rumahnya jauh, hujan atau lewat jalan macet, sampai sistem pembatalan yang berat sebelah: kalau customer yang cancel harus bayar beberapa persen kalau supirnya sudah sampai, namun ketika taksi yang cancel tidak ada denda apa-apa. Dalam kondisi seperti inilah sangat wajar kalau konsumen ingin yang lebih murah, terakses, dan servisnya baik (alias bisa dengan mudah diadukan diberi rating, dll).
Tapi jangan dikira Uber tidak akan memainkan harga dan jadi jahat pada konsumen. Kalau Taksi konvensional, supirnya secara individual bisa jadi jahat ketika macet atau hujan, Uber bisa menaikan tarif seenaknya juga ketika macet atau hujan bukan secara individual tapi secara terpusat. App-nya sendiri yang akan menaikan tarif! Ini artinya sudah jahat, supirnya untung, dan perusahaan ikut untung! Konsumen juga harus waspada dengan model “sharing economy abal-abal” lain seperti Gojek dan Grab, karena semuanya pakai harga promosi yang disubsidi investor. Jangan sampai ketika subsidi itu raib, harga jadi mahal, tapi taksi dan ojek konvensional sudah tidak ada untuk Anda.
5. Pemerintah harus apa?
Ini pertanyaan terpenting yang tidak ditanyakan Viriya. Seluruh kisruh transportasi ini disebabkan karena kebijakan pembangunan yang salah dan hancur-hancuran! Dalam hal krisis transportasi, menurut saya harus ada penyesuaian kebijakan tertulis dari penyelenggara negara untuk memberikan payung hukum yang jelas pada usaha transportasi online (secara khusus) dan e-commerce (secara umum).
Taksi menuntut kepada pemerintah untuk menjadi protektif pada usaha mereka. Secara hukum, sebenarnya itu bisa sekali dilakukan, karena dasar hukum Uber dan Grab di Indonesia (dan hampir di seluruh dunia, bahkan Amerika Serikat) belum jelas. Tuntutan untuk melarang Uber dan Grab itu tentu terlalu muluk, tapi dalam demonstrasi yang dilakukan memang selalu menuntut yang muluk untuk dinegosiasikan menjadi win-win solution. Yang harus dibaca dari kasus Ojek sampai Uber adalah, pemerintah tidak boleh membiarkan krisis ini berlarut-larut dalam sebuah perang sipil antar pekerja di kelas bawah, dan perang politik ekonomi di kelas atasnya (pemilik modalnya).
Pemerintah harus menemukan mekanisme pembentukan payung hukum yang cepat, efektif dan fleksibel ketika ada perubahan lain yang terjadi. Misalnya dengan Permen atau Perda, yang harusnya bisa dibuat tanpa melalui jalur birokrasi yang panjang dan menjelimet. Semua harus dimulai dari kenyataan lapangan dan harus diresmikan. Tidak bisa pemerintahnya “membiarkan” bentrokan ini untuk selesai sendiri, malahan cenderung ikut memanipulasi hukum yang sudah ada. Dalam krisis transportasi ini, proyek infrastruktur publik jangka panjang seperti MRT dan Bus memang harus tetap berjalan, tapi proyek infrastruktur yang jangka pendek dan bersifat legal-formal juga harus ditopang hukum kalau tidak mau bangunan sosialnya collapse.
Phronemophobia adalah ketakutan untuk berpikir. Tulisan ini akan memaparkan pengamatan saya tentang hal-hal yang seringkali takut dipikirkan orang Indonesia di sekitar saya–yaitu kaum kelas menengah kota dan para pengambil kebijakan. Saya punya hipotesa mentah (artinya butuh penelitian lebih lanjut), bahwa akar kebijakan yang stereoptipikal dan kekerasan baik verbal ataupun fisik dalam dunia sosial masyarakat Indonesia adalah karena banyak orang yang terjangkit Phronemophobia. Penyakit ini hadir karena kombinasi dua hal yang paling krusial dalam masyarakat Indonesia: Agama dan Kapitalisme. Phobia seperti psikosis lain, adalah penyakit karena ia menghalangi orang untuk bekerja dan menggunakan otaknya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan seperti banyak psikosis juga, ini sulit disembuhkan kecuali dengan kontrol dari si penyakitan itu sendiri terhadap egonya. Bisa jadi, penyakit ini ia bawa sampai mati.
Adalah Hamlet yang bilang, “Tuhan memberikan perempuan wajah, tapi mereka melukis wajah lain.” Salah satu drama Shakespeare yang paling misoginis. Pertanyaannya adalah siapa sebenarnya yang menentukan standar kecantikan dan tubuh perempuan? Perempuan sendiri, laki-laki, atau jangan-jangan konsumen dari imaji perempuan yang bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan.
Kalimat Hamlet tadi dengan gamblang menyatakan bahwa wajah (atau tubuh) perempuan adalah kanvas yang bisa dilukis dan menjadi objek estetik. Ini terjadi sekian lama, setelah dimenangkannya perang gender oleh laki-laki di peradaban-peradaban tua.
Ada zaman dimana perempuan menjadi pemimpin dan menjadi pusat dari peradaban pra-agraris. Zaman ketika orang-orang masih membawa patung kecil Venus (lihat gambar heading) sebagai tanda pengagungan kepada perempuan yang maha subur. Kelompok manusia saat itu seperti lebah atau semut dengan ratu dan lelaki-lekai pekerja. Zaman itu berakhir, secara teoritis, ketika peradaban agraris berubah menjadi peradaban perang modern, dan manusia mulai berpikir soal hak milik atas tanah, harta dan wanita.
Teori lain mengatakan bahwa kemenangan kuasa lelaki (patriarki) adalah ketika ada kebutuhan masyarakat akan institusi keluarga dan perkawinan. Ada zaman ketika hubungan antar manusia bersifat promiscuos, atau seks bebas. Bahwasannya yang benar-benar instingtual dalam seksualitas manusia adalah kebutuhan untuk bereproduksi, tanpa pernah diajarkan objek hasrat seksualnya harusnya apa. Jadilah kita bisa menemukan lukisan-lukisan manusia bersetubuh dengan binatang di goa-goa prasejarah.
Manusia adalah spesies yang tidak butuh musim untuk kawin. Mereka bisa kawin kapan saja dan dimana saja dan kepada apa saja–lawan jenis satu spesies, spesies lain, bahkan benda mati seperti batu, kayu, atau apapun. Kehamilan dan kelahiran seorang anak, dianggap sebuah keajaiban karena butuh waktu ribuan tahun untuk menemukan hubungan antara persenggamaan dan kehamilan. Peradaban manusia memang selambat itu. Karena itu bisa disimpulkan bahwa persetubuhan lelaki dan perempuan adalah sesuatu yang dikembangkan dan diajarkan turun-termurun.
Peradaban dimulai ketika manusia menemukan sistem pertanian untuk menetap. Ditemukan juga istilah-istilah kepemilikan dan kebutuhan akan tenaga kerja dan kebutuhan akan unit ekonomi terkecil: keluarga. Promiscuity menimbulkan kekacauan ketika ibu bisa bersenggama dengan anak atau cucu, ayah bisa bersenggama dengan anak, keponakan atau siapapun, dan anak siapa tidak diketahui asalnya darimana.
Sistem menetap membuat dibutuhkannya semacam struktur hierarki keluarga. maka ketika satu laki-laki bisa membuahi banyak perempuan sekaligus, dan perempuan memiliki ketergantungan ketika hamil, dan bayi pun ketergantungan hingga remaja, dan anak-anak serta perempuan jadi tergantung pada lelaki dewasa—disitulah perang gender dimenangkan lelaki di peradaban-peradaban tua.
Peradaban patriarkal pun dimulai.
Tubuh Yang Dimenangkan
Tipografi Tubuh Perempuan Modern (Elle.com)
Kemenangan patriarki atas tubuh perempuan membuat sistem ini membentuk imaji-imaji seperti apa tubuh yang ideal. Walau pada dasarnya bukan hanya perempuan yang diidealkan–karena kita juga membaca sejarah ketampanan lelaki-lelaki legendaris dari Narciscus, David, sampai Yusuf–tapi perempuan menjadi korban utama penubuhan ideal ini karena kebanyakan sistem masyarakat terlanjur menempatkan perempuan sebagai mahluk apolitis (tidak punya suara politik).
Dalam banyak konteks masyarakat tradisional, perempuan sebagai mahluk apolitis ini hadir sebagai akibat distribusi kerja dalam ekonomi dan dalam kerangka pertahanan struktur masyarakat–dapur, sumur, kasur adalah terma yang hadir dari kebutuhan akan perempuan apolitis sebagai istri dan ibu. Dan selama konteksnya masuk, sebenarnya tidak ada masalah besar. Hanya ketika struktur tersebut kemasukan agensi dari struktur lain, dan ada kebutuhan untuk perubahan struktural tentang peran perempuan, barulah pemberdayaan-pemberdayaan bisa dimulai. Pemberdayaan, seperti cinta, adalah sebuah ide yang harus diperkenalkan karena kebutuhan.
Namun pemberdayaan itu tidak semerta-merta menyatarakan. Dalam banyak konteks, logika berpikirnya masih sama dan cenderung memberatkan perempuan. Bayangkan pada masa Perang Dunia I-II ketika banyak lelaki di Eropa dan Amerika pergi perang, perempuan menjadi penggerak ekonomi negara sekaligus keluarga di rumah. Beban kerjanya menjadi ganda. Pasca perang dunia ke II, perempuan di Amerika dipaksa kembali ke rumah dan ini menjadi masalah karena banyak dari mereka sudah pernah bekerja dan ingin tetap bekerja. Terlebih lagi, Amerika pasca PD II butuh tenaga kerja lebih yang membuat pekerjaan ganda perempuan bisa dilakukan tapi sangat-sangat sulit. Walhasil pekerjaan rumah membutuhkan pembantu (yang biasanya kulit hitam sebelum ada aliran pekerja hispanik seperti dua puluh tahun belakangan ini).
Menurut ekonom Hae Joon Chang, salah satu hal yang membuat perempuan jadi bisa bekerja di luar dan meringankan kerja domestik adalah penemuan mesin cuci. Penghematan waktu memungkinkan kerja rumah tangga menjadi lebih cepat dan efisien. Industri-industri perawatan anak dan pembantu rumah tangga panggilan juga membuat wanita karir menjadi mungkin. Di ranah ekonomi, perempuan pekerja membuat ekonomi sebuah negara menjadi booming, dan kapitalisme nampak membeabaskan. Tapi di saat yang sama ketidakadilannya tetap berjalan.
Dari pekerjaan paling rendah seperti pembantu rumah tangga, sampai pekerjaan paling tinggi seperti aktris hollywood, opresi toh terus berlanjut dengan berbagai macam cara. Dan ini membawa kita kembali kepada topik kita tentang tubuh: bahwa opresi terhadap gender yang kalah hari ini dilakukan dengan lapisan-lapisan pemaknaan yang lebih kompleks dengan permainan aturan political correctness dalam kapitalisme.
Memang kita perlu bersyukur, bahwa kapitalisme dan kebutuhan akan kerja membawa perempuan ke kelas-kelas, ke kantor-kantor, dan ke berbagai bidang yang sebelumnya ditutup. Kapitalisme dalam satu dan lain hal memang membantu. Namun di sisi lain, bantuan ini seringkali juga tidak memecahkan masalah. Masalah yang terbesar adalah soal imaji tubuh perempuan yang kalau kita telurusi kompleksitasnya bisa melebihi sekedar imaji di majalah tapi juga soal ras dan kelas ekonomi.
Mengambil Kembali Imaji
Sumber Gambar: Futurama/Wikimedia
Kecantikan selalu didefinisikan dari waktu ke waktu dengan berbagai macam bentuk. Perempuan adalah kanvas dimana lelaki menentukan apa yang indah dan apa yang tak indah, apa yang pantas diperebutkan dan apa yang tidak. Dari zaman pra sejarah dimana obesitas jadi bentuk kecantikan, sampai kekurusan Audrey Hepburn. Hari ini, trend perempuan curvy kembali setelah sekian lama, tapi dengan logika yang sama, bahwa tubuh itu masih didikte.
Saya ingat di kelas feminis Intan Paramaditha dulu, kami pernah membahas betapa cairnya kapitalisme. Dia bisa masuk ke ranah apapun yang memberi untung. Sebuah produk sabun cuci piring bisa membuat dua versi iklan, yang pertama mendukung perempuan konservatif ibu rumah tangga yang ingin memberi kesan baik pada mertua, kedua tentang perempuan wanita karir yang jadi bisa kerja ke kantor karena efektifitas mencuci piring. Mereka terkesan tidak perduli ideologi dan hanya bertujuan mengikuti pasar.
Tapi tujuan mengikuti pasar itulah ideologi sebenarnya, itulah kapitalisme yang sebenar-benarnya yang bisa mengubah segala narasi atau karya demi kepentingan political correctness. Kritik saya terhadap Star Wars Episode VII menunjukkan bahwa cerita dan semesta Star Wars yang dibangun sejak tahun 1970an, bisa berubah demi memperluas pasar. Dengan ini apakah kita bisa bilang bahwa ideologi kapitalisme adalah ideologi pasif agresif yang mengikuti pasar saja? Ideologi yang bermain dengan bungkus tanpa peduli isi?
Saya rasa tidak begitu. Saya cenderung setuju dengan tesis yang diajukan Žižek dalam A Pervert’s Guide to Ideology, bahwasannya inti utama kapitalisme adalah adalah semacam kekosongan/kelaparan untuk mengkonsumsi. Ketika London Riot 2011, dimana orang-orang menjarah toko-toko, atau kerusuhan Mei 98 di Indonesia, ideologi yang berlaku adalah kapitalisme semacam itu. Di satu sisi ia bisa mengakomodir gerakan-gerakan politik dan pemberdayaan, di sisi lain ia bisa menghancurkan habis-habisan.
Jadi satu-satunya cara untuk mencari keseimbangan, menurut saya, adalah dengan menjadi kritis dan tetap menggunakan humanisme non-komersial sebagai sebuah alat ukur sejauh mana keserakahan itu mengkonsumsi kita. Melihat secara kritis apa yang dilakukan keserakahan itu ketika ia mengeksploitasi segala macam ideologi untuk kepentingan mengisi perut yang seluas semesta tanpa batas itu. Termasuk eksplotasinya terhadap tubuh perempuan.
Kuncinya ada di representasi dan perjuangan dalam menghadirkan representasi itu. Dimulai dari siapa yang memegang kamera, siapa yang menyutradarai, memproduseri dan mengedit imaji-imaji itu. Dari situ kita bisa melihat pandangan siapa yang bekerja dan dengan cara apa. Dengan itu kesetaraan benar-benar bisa diraih dan peradaban bisa dimaksimalkan. Kita harus hidupkan kembali kritisisme yang selama ini dihajar habis pemenang perang dingin. Ada perjuangan-perjuangan untuk mendapatkan kontrol dan kuasa dari berbagai pihak, dari negara sosialis hingga negara-negara Islam yang begitu dendam dan tak mengertinya hingga mereka rela menghancuran peradaban.
Tapi saya yakin kebanyakan kita tidak berada di titik-titik ekstrim itu. Kita ada di tengah-tengah, di titik paradox manusia. Dan kitalah yang akan mengendalikan kemana arah peradaban kita. Semoga peradaban ini bisa berlangsung lebih lama daripada Mesopotamia, Mesir, Yunani atau Roma, dan kita bisa meninggalkan makna yang banyak gunanya untuk peradaban-peradaban selanjutnya.
Eseinosa
Esei Nosa 
