Saya mengaku muslim. Tapi bukan muslim yang baik. Solat masih jarang-jarang, tapi berzakat lumayan teratur (diingetin nyokap). Puasa masih bolong-bolong (tapi diitung buat dibayar belakangan kalo ada umur). Saya juga sudah berhenti solat Jum’at di mesjid Indonesia. Terakhir kali solat Jumat di Indonesia sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, saya ingat saya Walk Out dengan kesal, nggak tahan dengar setan yang jadi khatib.
Terakhir kali saya Solat Jum’at adalah di World Bank, Washington DC awal tahun ini. Kuil kapitalisme, dimana Tuhan kebanyakan orang disembah hari ini: DUIT. Di sana saya shalat dengan muslim-muslim dari seluruh dunia. Di sebuah mushalla kecil yang pakenya harus shift-shift-an, saya dapat shift 3, sekitar jam 2 siang. Lucunya, sebagai orang yang mengaku ‘kiri’, solat di World Bank membuat saya bukan ‘kiri yang baik,’ walau setiap ada kesempatan saya selalu ikut atau membuat proyek komunitas, dan jalur hidup, prinsip, dan pekerjaan saya lumayan jauh dari struktur industri.
Saya Solat di World Bank bersama murid-murid saya yang sedang mengunjungi DC. Mereka seperti kebanyakan muslim Indonesia, setengah tidur dengerin ceramah–sudah biasalah mereka nggak perduli dengan isi ceramah Jum’atan. Tapi saya terjaga dan mendengarkan. Inti pembicaraan adalah bagaimana menjadi adil dalam Islam, yaitu ‘menempatkan sesuatu pada konteksnya.’ Yang menarik adalah, si penceramah menarik jauh tema itu menjadi pentingnya ilmu pengetahuan, baik alam, sosial, ekonomi, filsafat dan politik, untuk menjadi adil. Karena keadilan tanpa referensi itu tidak ada. Kita tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya kalau kita tidak tahu itu apa dan dimana tempatnya. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya adalah hal yang tidak adil: memakai celana dalam di kepala, misalnya, adalah hal yang tidak adil buat kepala dan buat si celana dalam (ini kalimat saya sendiri, bukan kalimat si penceramah–haha).
Peristiwa Demo anti-Ahok mengingatkan saya pada ceramah tersebut. Apakah Ahok adil membawa-bawa ayat Al-Quran dalam orasinya? Apakah umat Islam yang anti-Ahok adil dalam menempatkan Ahok sebagai calon pemimpin yang haram bagi muslim? Saya tidak bisa bicara soal ayat, tafsir, atau apapun itu. Itu bukan kapasitas saya dan saya merasa tidak adil bicara soal ayat dalam konteks agama. Dalam konteks budaya, saya masih pede bicara ayat dari kitab manapun, tapi konteks agama? Saya sih merasa tidak adil lah. Di situ saya merasa, Ahok tidaklah adil.
Namun, ketika orang-orang muslim mengharamkan pemimpin non-muslim, apakah itu adil? Ya, kalau pemimpin ‘muslim’ yang dimaksud adalah pemimpin agama, tentu adil-adil saja menolak Ahok. Kalau pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin seluruh umat Islam Jakarta, tentu baiknya jangan memilih pemimpin non muslim. Seorang kiai yang namanya saya lupa berkata, “Tidak mungkin seorang kristen menjadi imam shalat.” Saya setuju.
Cuman ya si Ahok jelas bukan pemimpin muslim. Dia nggak ngajarin agama. Dia juga bukan pemimpin Kristen, toh dia nggak ceramah di gereja tiap minggu–paling cuma sekali-kali aja dituduh pendetanya. Konteksnya, dia bukan pemimpin agama. Dia cuma pelamar kerja untuk jadi pelayan sipil (mengutip dia sendiri). Dia mau jadi CEO-nya Jakarta, anak buahnya warga Jakarta–masalah warga yang mana dari kelas apa, itu masalah lain. Adilkah kita menempatkan Ahok sebagai pemimpin muslim yang harus kita tolak?
Saya ikutan menolak Ahok menjadi pemimpin umat Islam. Tapi soal Ahok jadi pemimpin Jakarta, saya masih mau punya hak memilih dia atau kandidat lainnya. Dan saya yakin, kalau Pilkada Jakarta ini adalah untuk memilih pemimpin dengan tingkat kegantengan, Ahok pasti kalah. Dia jarang ngegym kok. Bandingin aje bodinya sama Sandiaga Uknow atau Agus Udahyanak—Udah Ya Nak, jangan jadi tentara lagi… Nyokap saya aja sudah bulat akan memilih Agus karena doi six pack (aduh mamah… ternyata cukup girang jeee sama brondong.)
Socrates dalam buku ‘Republik’ yang ditulis Plato, diceritakan pernah menggrataki pasar dengan ngajakin orang-orang ngobrol soal keadilan. Jawabannya tentu berbeda, dan seperti biasa, tidak ada kesimpulan mana ‘Adil’ yang benar dan yang salah. Ada yang menjawab keadilan adalah milik penguasa, ada juga yang menjawab–lucunya seperti muslim–bahwa keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, ada juga yang menjawab keadilan adalah ibarat timbangan. Seperti kata Aa Gym (yang juga jarang ngeGym), kita jadi banyak belajar dari kejadian Ahok dan surat Al-Maidah yang dia bawa-bawa. Ambil saja hikmahnya. Tapi, jangan ambil hak suara orang lah… di situ kita harusnya sepakat, mengambil hak suara orang artinya tidak a…
Ah, sudahlah. Saya tidak ingin bikin kesepakatan apa-apa. Terserah aja pilkada nanti gimana. Toh itu juga cuma ilusi besar demokrasi. Saya mah pro khilafah saja. Memilih naik onta dariada naik kendaraan bermotor. Onta ramah lingkungan dan tokainya bisa jadi pacar kuku.
MINNEAPOLIS (The Borowitz Report)—Ilmuan menemukan tegangan kuat orang-orang kebal fakta yang mengancam kemampuan Bumi untuk mendukung kehidupan, kajian terbaru melaporkan.
Riset tersebut dilakukan oleh Universitas Minnesota, menemukan tegangan orang-orang yang kebal terhadap semua bentuk pengetahuan pasti, membuat para ilmuan putus asa untuk melawan mereka.
“Manusia-manusia ini nampaknya memiliki semua yang diperlukan untuk menerima dan memproses informasi,” kata David Logsdon, salah satu ilmuan yang mengkaji masalah ini. “Namun, entah bagaimana, mereka mengembangkan pertahanan yang, entah apa maksud dan tujuannya, membuat kemampuan berpikirnya mati total.”
Lebih parah lagi, kata Logsdon, “Ketika fakta yang dipaparkan semakin banyak, maka semakin kuat pula pertahanan mereka terhadap fakta-fakta tersebut.”
Ketika para ilmuan tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang mekanisme yang mencegah manusia kebal fakta untuk memproses data, mereka berteori bahwa tegangan ini mungkin disebabkan kemampuan untuk menghadang dan membuang informasi yang mereka terima dari indra mereka ke syaraf otak mereka. “Fungsi normal kesadaran manusia, telah mati rasa seutuhnya,” kata Logsdon.
Ketika memastikan hasil pemeriksaan yang menyedihkan ini, Logsdon masih berharap bahwa ancaman manusia-manusia kebal-fakta ini bisa diatasi di masa depan. “Penelitian kami memang masih awal, tapi ada kemungkinan orang-orang ini akan menjadi lebih menerima kenyataan di lingukngan tanpa makanan, air, atau oksigen,” katanya.
*) Andy Borowitz adalah penulis best-seller dari New York Times dan seorang komedian yang telah menulis di The New Yorker sejak 1998.
Dalam politik, seringkali tidak diperlukan fakta, ilmu pengetahuan atau logika; namun fakta, ilmu pengetahuan dan logika memerlukan politik untuk bisa memajukan masyarakat.
Itu adalah hal yang saya pelajari ketika melihat bagaimana politik bekerja di banyak masyarakat di dunia. Politik adalah sebuah seni, dan seni selalu melebihi kenyataan, fakta atau logika. Seni memerlukan imajinasi, kreatifitas, dan kecakapan dalam menggunakan peralatannya: kostum, media, dll. Seni politik, sementara itu, adalah seni yang tujuannya hanya satu: kuasa.
Kuasa sendiri memiliki makna yang luas, dari yang sederhana dengan menggunakan kekuatan fisik semata, sampai yang kompleks dengan kekuatan simbolik seperti bahasa, referensi, hubungan sosial dan modal. Permainan kuasa, karenanya, menghalalkan apa saja, dari tipuan sampai manipulasi kenyataan. Dari membunuh satu orang martir, sampai membantai jutaan orang dalam sebuah genosida. Yang terpenting adalah tujuannya tercapai, dan tujuan ini tidak pernah sesederhana ‘menguasai dunia’.
Tujuan politik, bahkan yang paling sederhana sekalipun, bergantung pada konteks yang lebih besar dari tubuh individual itu sendiri. Sebuah tindakan pembunuhan dalam masyarakat sederhana, macam Qabil membunuh Habil, mewakili sebuah perebutan kuasa atas tubuh perempuan dan kuasa akan lahan. Setiap individu membawa dalam dirinya representasi-representasi. Keempat anak Adam, misalnya, membentuk oposisi biner dalam budaya agama semit. Habil sebagai lelaki ideal yang baik dan altruistik, Qabil sebagai lelaki jahat dan egoistik, Lubuda sebagai perempuan buruk rupa, dan Iqlima sebagai perempuan cantik. Di sini lelaki dinilai dari kualitasnya, dan perempuan dinilai dari kuantitasnya.
Representasi-representasi ini adalah imajinasi politik.
Kuasa politik didapat dengan cara membuat imajinasi politik menjadi kenyataan. Caranya dimulai dengan berbagi imajinasi dengan masyarakatnya. Imajinasi yang pertama kali dibagi adalah melalui bahasa. Bahasa mengajarkan posisi diri sendiri dan orang lain. Ketika seorang bayi belajar menyebut bapak dan ibu, ia pun belajar posisinya sebagai seorang anak yang tidak boleh memanggil bapak atau ibunya dengan sebutan nama langsung, khususnya dalam budaya timur. Dalam keluarga konvensional anak akan belajar bahwa bapak adalah kepala rumah tangga dan ibu adalah ‘milik bapak.’ Bapak adalah imam dan anak istrinya adalah makmum.
Ketika masyakarat menjadi lebih kompleks dan teknologi media berkembang dengan ditemukannya tulisan, mesin cetak, lalu media elektronik, imajinasi-imajinasi semakin dinamis berbenturan satu sama lain, berebut tempat dalam kenyataan. Agama yang pada awalnya hanya dikuasai segelintir orang pemilik kitab suci, tiba-tiba mendapat perlawanan dengan cara-cara yang berbeda dalam menafsirkan firman Tuhan. Mashab-mashab bermunculan, perang saudara, perang agama, masa kegelapan berlangsung hanya demi mewujudkan imajinasi soal Tuhan dan dunia Tuhan yang ia percaya. Dunia dijalankan oleh para psikopat delusional. Masa-masa itu tak pernah berakhir, kita masih bisa melihatnya di Timur Tengah hari ini.
ISIS. Sumber gambar: The Sun
Imajinasi politik non-agama juga tidak kalah mengerikan. Sejarah mencatat Hitler sebagai salah satu diktator paling parah yang ingin mewujudkan dunia ras Arya. Dia berpikir ke depan dengan cara yang sangat-sangat salah. Efeknya tidak main-main: imajinasi Hitler yang telah membantai jutaan orang, membuat sekelompok ras/agama Yahudi mengamini imajinasi mereka yang lain soal negara bernama Israel. Itu jadi masalah kita hari ini, di mana mereka yang sekuler dan konon ras paling cerdas ini, menduduki Palestina dengan alasan Agama dan janji Tuhan mereka akan tanah Perjanjian. Kelindan antara sekularisme dan agama ini membingungkan, saya tahu. Tapi seperti pembukaan tulisan ini, politik tidak pernah masalah logika, tapi kuasa.
Lalu kita bertemu dengan ilmu pengetahuan, sains, yang logis, matematis, eksakta, dan konon, tidak pernah bohong. Banyak orang atheis atau agnostik berharap bahwa ilmu pengetahuan tidak akan mengkhianati mereka; bahwa Tuhan tidak ada kecuali jika bisa dibuktikan ada secara rasional dan empiris. Selama seratus tahun belakangan ini, banyak dari kita percaya bahwa teknologi dan ilmu pengetahuan adalah mesin anti-politik (anti-political machine). Bahwasannya banyak masalah di dunia ini bisa diselesaikan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan, karena itu objektif.
Tapi bisa jadi masalah terbesar kita di abad ini adalah karena ilmu pengetahuan dan sains. Seratus tahun belakangan ini, terjadi banyak revolusi. Dan kerusakan terbesar datang bukan dari revolusi politik, tapi dari revolusi industri dan Iptek. Perang memang membunuh banyak orang, tapi perang-perang seratus tahun belakangan ini bukan semata-mata karena Tuhan. Imajinasi akan negara dan industrialisasi menimbulkan perang-perang akan sumber daya alam. Lalu ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangan seratus tahun belakangan ini juga berpusat pada eksploitasi terhadap alam dan manusia. Sepanjang sejarah planet ini, sumber daya yang dibentuk ratusan juta tahun, benar-benar dikuras dalam jangka waktu kurang dari seabad. Global warming yang terjadi abad ini adalah yang tercepat dan yang terparah sepanjang sejarah homo sapiens tinggal di bumi.
Pola pikir sains dan Iptek yang seperti mesin ini butuh sentuhan perempuan, sentuhan seorang ibu yang memelihara dan membesarkan alam. Bukan sentuhan seorang bapak yang membentuk alam seperti apa maunya seperti yang selama ini dilakukan. Sains pun ternyata butuh untuk belajar pada suku-suku pedalaman yang memperlakukan alam seperti ibu mereka, termasuk dalam membuat energi terbarukan menggunakan tenaga matahari, tenaga air atau tenaga surya. Film dokumenter “This Changes Everything,” memaparkan perlawanan-perlawanan orang-orang di seluruh dunia terhadap ekspansi sains dan teknologi Industri yang merusak alam dan penghidupan banyak orang lokal. Argumen film tersebut sangat kuat: bahwa sains dan teknologi selama ini dibawa ke arah yang salah, arah eksploitasi sumber daya alam.
Namun tentunya, isu Climate Change juga mengalami perlawanan dari kaum pengusaha konservatif yang penghasilannya dari sumber daya alam. Semua perang yang telah terjadi untuk perebutan sumber daya alam bisa percuma kalau semua konsumen mengkonversi kebutuhan energinya pada matahari, air, atau angin. Teknologi-teknologi baru tersebut harus tetap dibuat mahal dan tak terjangkau, hingga teknologi lama yang eksploitatif tetap bisa laku. Inilah hubungan haram antara politik-ekonomi-teknologi yang harus kita kritisi tanpa lelah. Sudah saatnya sains lebih membuka diri pada apa yang mereka anggap ‘tradisional’, seperti budaya-budaya teknologi lokal, dan mengembangkannya untuk membuat teknologi yang lebih ramah lingkungan dan accessible untuk masyarakat luas. Namun lagi-lagi kita akan mentok pada kebodohan. Di sini saya akan mulai masuk ke Politik Kebodohan.
Politik kebodohan adalah sebuah cara menunjukkan kuasa dengan membuat pernyataan yang jelas-jelas salah secara faktual dan logika sederhana, jauh dari bukti atau argumen sahih, tapi toh tetap dimajukan sebagai argumen dan, ironisnya, seringkali dimenangkan.
Biasanya politik kebodohan bisa memungkinkan karena ada yang salah dalam sebuah institusi politik, atau representasi yang diwakili oleh seorang individual yang mengeluarkan pernyataan tersebut. Individualnya salah, namun institusinya memungkinkannya untuk bisa memberikan pernyataan salah tersebut. Contoh yang paling mendunia saat ini adalah Donald Trump.
Bagaimana mungkin seorang pengusaha yang bukan politikus karir, dengan pernyataan-pernyataan yang seringkali seksis dan rasis, bisa menjadi satu-satunya calon dari partai Republican dan memiliki jutaan pendukung? Untuk itu, kita tidak harus membicarakan Donald Trump. Kita harus membicarakan institusi yang ia wakili: rakyat kulit putih konservatif Amerika dan partai Republican.
Rakyat kulit putih konservatif Amerika, yang sebutan stereotipenya adalah kaum Red Neck, mendukung Donald Trump karena alasan-alasan yang sederhana: ketakuan kehilangan kuasa atas tanah dan pekerjaan. Dalam perjalanan saya ke beberapa desa di Amerika, saya menemukan hal-hal yang luar biasa menakutkan untuk saya sebagai pendatang dari Asia: ada sebuah restoran yang menempatkan papan besar, “White people only,” (hanya untuk kulit putih). Ada juga sebuah gubuk kayu besar (Shack) dengan tulisan, “Guns available,” yang menandakan bahwa gubuk itu menjual senjata api secara bebas. Restoran dan gubuk senjata itu berada di dua desa yang berbeda yang tidak perlu saya sebutkan dimana. Toh, jikapun Anda ke sana, seperti saya, kemungkinan Anda tak sudi mampir, kecuali jika ingin merasakan panasnya peluru di pantat Anda. Kesamaan di dua desa ini adalah, banyak di halaman rumah mereka terpampang papan: “TRUMP: MAKE AMERICA GREAT AGAIN.”
Sementara itu, politisi partai Republican kalang kabut mendapati Trump menang sebagai calon mereka. Ini membuktikan betapa hancurnya pengkaderan kepimimpinan partai sayap kanan tersebut. Pasca Bush dan 9-11, lalu krisis ekonomi Amerika tahun 2008, partai yang beranggotakan banyak orang Kristen kaya raya ini tidak berhasil membuat kader-kader yang berkualitas. Menurut saya ini terjadi karena cara politik mereka adalah Politik Kebodohan itu: dengan modal hubungan sosial dan modal, mereka tidak perduli apakah pembenaran mereka soal perang Timur Tengah, atau tuduhan merka bahwa Global Warming adalah propaganda itu salah. Mereka hanya perduli pada ‘kepentingan’ (interest) bahwa perang Timur Tengah menguntungkan pengusaha dan industri senjata, dan jika Global Warming adalah propaganda, maka mereka bisa terus mengeksploitasi sumber daya. Imajinasi inilah yang mereka tekankan terus-menerus, dan akhirnya Trump masuk mengambil momentum. Karena dari semua capres Republican, Donald Trump adalah yang paling TIDAK PERDULI.
Trump tidak perduli kalau ia seringkali tidak konsisten dalam memberi pernyataan. Ia tidak perduli soal partai politik, ia tidak perduli soal ekonomi Amerika, atau politik luar negerinya. Trump adalah entertainer/entrepreneur sejati yang benar-benar mengenal penontonnya: orang kulit putih konservatif, atau orang yang punya ‘interest’ dalam usahanya. Pengalamannya di televisi membuatnya paham bahwa kontroversi menjual, dan media selalu akan membuat orang tolol semakin terkenal, jika orang tolol itu punya kuasa. Seperti anjing menggigit orang, Donald Trump tidak biasa karena dia orang tolol yang sangat kaya, dengan brand yang dekat dengan kata Triumph (menang). Ia ahlinya periklanan ilusi–propaganda industri dan pembangunan brand. Di sini kita bisa melihat satu lagi karakteristik Politik Kebodohan:
Politik kebodohan mengambil kuasa dari memperbodoh orang lain, dengan cara manipulasi informasi, propaganda, dan menghilangkan orang-orang yang memprovokasi massa untuk berpikir. Politik kebodohan berpegangan pada satu prinsip: menjadi bodoh adalah berkah (ignorant is a bliss).
Dalam politik kebodohan, kesederhanaan adalah segalanya. Pesan untuk massa rakyat harus sepopuler mungkin, dan sepopuler mungkin artinya sesingkat dan seklise mungkin. Masyarakat tak perlu tahu tujuan si politikus, tapi masyarakat hanya harus merasa berbagi imajinasi. Imajinasinya harus mendasar dan sederhana, seperti ketakutan akan kehilangan pekerjaan, atau iming-iming uang, atau (ini yang akan selalu populer) ketakutan akan neraka.
Di Indonesia, politik kebodohan selalu bekerja dengan baik. Dalam pilpres Prabowo vs Jokowi tahun 2014 lalu, kedua kandidat sesungguhnya memiliki dua sisi tim kampanye: tim kampanye untuk elit politik, dan tim kampanye untuk massa rakyat. Tim kampanye untuk massa rakyat adalah tim yang menggunakan politik kebodohan itu. Prabowo menjual imej pemimpin keras, tegas, galak. Cocok dengan massa rakyat yang maskulin. Sementara itu Jokowi menjual sosok pemimpin yang wajahnya seperti petani, kurus, dan dekat dengan rakyat. Soal politik kebodohan, keduanya sama-sama. 50-50. Seandainya Demokrasi Indonesia diserahkan pada Rakyat sepenuhnya, tidak ada yang akan menang di antara Prabowo dan Jokowi.
Yang memenangkan Jokowi adalah politik elitnya. Pecahnya Golkar dengan merapatnya Jusuf Kalla ke Jokowi, serta diikatnya beberapa petinggi militer dan kepolisian dalam perjanjian politiklah yang memenangkan Jokowi. Belum lagi dukungan dari luar negeri seperti Amerika Serikat dan Australia–yang terus terang menentang Prabowo. Dari sisi Prabowo sendiri, kita melihat KMP yang isinya orang-orang oportunis dengan politik dua kaki: celup ke ember manapun yang menguntungkan. Seperti banyak pendapat para ahli, politik Koalisi ini takkan tahan lama begitu tidak dikasih makan kuasa.
Apakah ini artinya politik untuk rakyat adalah politik kebodohan dan politik untuk elit adalah politik sebenarnya? Ya dan tidak.
Pada negara-negara yang demokrasinya sudah maju, setiap rakyat adalah elit. Setiap rakyat sudah punya daya baca dan daya kritis untuk memilih dan paham konsekuensi pilihan politiknya. Kalau mau contoh, kita bisa melihat beberapa negara Eropa, dari pemilihan walikota di London, sampai negara-negara dengan sistem pendidikan dan demokrasi mutakhir seperti Finlandia, atau Islandia yang Perdana Menterinya langsung mundur begitu didemo soal Panama Papers. Tapi kalau daya baca rakyat dan elitnya rendah, dan hubungan antara pemerintah, rakyat dan militernya lebih banyak konflik daripada kerjasama, maka Politik Kebodohan akan mendominasi.
Maka itu muncullah imajinasi-imajinasi yang dipaksakan macam kebangkitan PKI. Imajinasi yang dipaksakan ini adalah sebuah delusi, yang ironisnya banyak dipercaya orang-orang dengan ketidakberdayaan intelektual yang sama. Orang-orang pengidap Phronemophobia akut, yang kebanyakan tidak bisa disembuhkan. Mereka hanya bisa menang lewat penipuan besar-besaran atau kekerasan. Dan ketika kalah argumen, mereka tidak akan mengaku kalah, tapi langsung menuduh dizalimi secara politik atau menuduh orang yang benar sebagai orang yang terdoktrin pihak lain. Kuliah umum Kiki Syahnakri soal Marxisme-Aristotelian, misalnya, jelas-jelas salah dan dihujat habis-habisan di Media Sosial. Tapi toh, nampaknya dia cuek saja.
Kiki Syahnakri tidak sendirian. Di Amerika, seorang pendukung Donald Trump garis keras yang masih misterius namanya, pernah melakukan hal yang sama di tahun 2013 ketika ia protes untuk melengserkan presiden Obama. Politik kebodohan ini adalah masalah universal, dan sesuatu yang terus-terusan dipakai dimana-mana.
Orang misterius yang protes melengserkan Obama dengan alasan bahwa Obama adalah Muslim dan Muslim adalah Marxist. Dia muncul lagi dalam kampanye Donald Trump tahun ini untuk mendukung sentimen anti-Islam.
Akhirnya, jika kita mau jadi orang baik, perjuangan utamanya adalah mencerdaskan bangsa. Membuat seluruh rakyat jadi elit yang berdigdaya, yang daya bacanya tidak hanya seperti anak kelas 4 SD jaman Orba. Membuat kesadaran dunia-akhirat, bahwasannya dunia tidak kalah penting dibanding akhirat. Warisan utama yang harus ditinggalkan adalah cara berpikir untuk bisa hidup menjadi manusia unggul yang bisa berfungsi baik secara sosial dan politik, dan mendasarkan hidupnya pada rasio dan empiris yang tidak terlepas dari kenyataan sosial yang ada. Warisan itu hanya bisa dilakukan dengan memenangkan politik kebodohan ini, dengan segala cara.
Jadi ceritanya, Dian Sastro mengirim surat klarifikasi atas artikel Kompas yang sembarangan menulis ulang opininya tentang ibu-ibu Kendeng yang menyemen kaki mereka. Saat itu Dian sedang ada di acara bertajuk, “Spirit Kartini dalam membangun bangsa yang mandiri.” Dari judulnya saja kita tahu bahwa itu acara emansipasi perempuan, dan karena event Kartini Kendeng baru berjalan, wajar jika ada penonton (bukan wartawan) yang bertanya soal acara itu.
Foto: Eva Mariani Sofian
Sebagian kawan-kawan saya di sosmed bilang, bahwa klarifikasi Dian di atas, masih bias gender dan kelas menengah kota, karena ia mempertanyakan “Ketidakhadiran laki-laki” dalam demonstrasi semen ibu-ibu Kendeng. Sebelum saya menanggapi isu ini, ada baiknya saya tekankan kalimat Dian, “Saya kurang paham atas peristiwa tersebut dan belum mendalami duduk permasalahannya.”
Dengan dasar ketidak-tahuan konteks ini, ia bertanya balik dalam kerangka emansipasi acara Spirit Kartini tadi, kenapa laki-lakinya tidak ikut disemen? Kenapa perempuan yang disemen? Dan ini pertanyaan yang menurut saya penting:
“Apa karena dalam hal ini, kaum perempuan tidak terikat dari segala hal yang berbau politik dan hierarki patrialis, sehingga di luar hal-hal domestik dianggap lebih bebas dan netral dalam mengungkapkan pendapat dan angkat bicara ya?”
Ini pertanyaan standar dan dasar dalam feminisme, menyangkut representasi perempuan sebagai makhluk apolitis. Jangan lupa, ibu-ibu yang disemen secara simbolik mengandung sebuah kekerasan terhadap perempuan, sama seperti mitos-mitos siksaan simbolik kepada perempuan yang lain dalam budaya Hindu-Jawa: dari Drupadi yang ditelanjangi Kurawa, sampai Shinta yang meloncat ke api untuk membuktikan kesuciannya. Secara tekstual-kultural, perempuan yang disemen lebih “Nampol” daripada laki-laki yang disemen. Ini memprihatinkan, ketika kita bicara soal kesetaraan gender. Namun sebagai pertunjukan, ia cocok dengan masyarakat patriarkis kita yang cepat luluh kalau ibu-ibu yang bergerak. Karena bagaimanapun, demonstrasi adalah pertunjukan, semurni apapun niatnya; pertunjukan harus aktual.
Foto: Omahkendeng.org
Menurut saya hal ini sangat wajar ditanyakan orang yang terlatih secara filsafat tapi miskin pengalaman lapangan. Apakah ini bias? Ya, jelas, tidak ada pendapat/pertanyaan di dunia ini yang tidak bias. Maka itu penting untuk ilmuan dalam membuat disclaimer metodologis, bahwa “Kemungkinan saya akan bias, karena….” Dian sudah melakukan itu ketika dia bilang, “Saya kurang paham dan belum mendalami.”
Dia bicara sebagai seorang intelektual kritis berlatar belakang filsafat, pertanyaannya prosedural bias ilmuan feminis. Tugas kita sekarang adalah berdialog, supaya dialektikanya jalan. Lagipula posisi Dian Sastro sebagai “mitos” dalam ranah budaya pop Indonesia, membuat kalimat apapun yang dia keluarkan mengenai sebuah isu, sudah pasti bisa memboost-up isunya. Masalah kalimatnya seperti apa, tergantung pembacaan masing-masing–karena tidak semua orang punya kapasitas untuk mengerti studi gender. Untuk soal wacana ini kita harus paling tidak berterima kasih pada Dian Sastro.
Jika Anda mau tahu pertanyaan yang sangat-sangat bias kelas menengah kota dan modernis, Anda bisa melihat pertanyaan Ganjar Pranowo atau Goenawan Mohammad soal siapa yang desain demonstrasi dan “Can’t Subaltern Speak?” Lalu biarkan bapak-bapak “aktor intelektual” dalam video ini bicara. Sekalian menjawab pertanyaan Dian Sastro tadi soal kemana bapak-bapaknya.
Eseinosa
Esei Nosa 