Filsafat, Politik, Racauan, Uncategorized

Politik Kebodohan

Dalam politik, seringkali tidak diperlukan fakta, ilmu pengetahuan atau logika; namun fakta, ilmu pengetahuan dan logika memerlukan politik untuk bisa memajukan masyarakat.

Itu adalah hal yang saya pelajari ketika melihat bagaimana politik bekerja di banyak masyarakat di dunia. Politik adalah sebuah seni, dan seni selalu melebihi kenyataan, fakta atau logika. Seni memerlukan imajinasi, kreatifitas, dan kecakapan dalam menggunakan peralatannya: kostum, media, dll. Seni politik, sementara itu, adalah seni yang tujuannya hanya satu: kuasa.

Kuasa sendiri memiliki makna yang luas, dari yang sederhana dengan menggunakan kekuatan fisik semata, sampai yang kompleks dengan kekuatan simbolik seperti bahasa, referensi, hubungan sosial dan modal. Permainan kuasa, karenanya, menghalalkan apa saja, dari tipuan sampai manipulasi kenyataan. Dari membunuh satu orang martir, sampai membantai jutaan orang dalam sebuah genosida. Yang terpenting adalah tujuannya tercapai, dan tujuan ini tidak pernah sesederhana ‘menguasai dunia’.

 

insides-of-pinky-and-the-brain-80356

Tujuan politik, bahkan yang paling sederhana sekalipun, bergantung pada konteks yang lebih besar dari tubuh individual itu sendiri. Sebuah tindakan pembunuhan dalam masyarakat sederhana, macam Qabil membunuh Habil, mewakili sebuah perebutan kuasa atas tubuh perempuan dan kuasa akan lahan. Setiap individu membawa dalam dirinya representasi-representasi. Keempat anak Adam, misalnya, membentuk oposisi biner dalam budaya agama semit.  Habil sebagai lelaki ideal yang baik dan altruistik, Qabil sebagai lelaki jahat dan egoistik, Lubuda sebagai perempuan buruk rupa, dan Iqlima sebagai perempuan cantik. Di sini lelaki dinilai dari kualitasnya, dan perempuan dinilai dari kuantitasnya.

Representasi-representasi ini adalah imajinasi politik. 

Kuasa politik didapat dengan cara membuat imajinasi politik menjadi kenyataan. Caranya dimulai dengan berbagi imajinasi dengan masyarakatnya. Imajinasi yang pertama kali dibagi adalah melalui bahasa. Bahasa mengajarkan posisi diri sendiri dan orang lain. Ketika seorang bayi belajar menyebut bapak dan ibu, ia pun belajar posisinya sebagai seorang anak yang tidak boleh memanggil bapak atau ibunya dengan sebutan nama langsung, khususnya dalam budaya timur. Dalam keluarga konvensional anak akan belajar bahwa bapak adalah kepala rumah tangga dan ibu adalah ‘milik bapak.’ Bapak adalah imam dan anak istrinya adalah makmum.

Ketika masyakarat menjadi lebih kompleks dan teknologi media berkembang dengan ditemukannya tulisan, mesin cetak, lalu media elektronik, imajinasi-imajinasi semakin dinamis berbenturan satu sama lain, berebut tempat dalam kenyataan. Agama yang pada awalnya hanya dikuasai segelintir orang pemilik kitab suci, tiba-tiba mendapat perlawanan dengan cara-cara yang berbeda dalam menafsirkan firman Tuhan. Mashab-mashab bermunculan, perang saudara, perang agama, masa kegelapan berlangsung hanya demi mewujudkan imajinasi soal Tuhan dan dunia Tuhan yang ia percaya. Dunia dijalankan oleh para psikopat delusional. Masa-masa itu tak pernah berakhir, kita masih bisa melihatnya di Timur Tengah hari ini.

isis-2_2591265a
ISIS. Sumber gambar: The Sun

Imajinasi politik non-agama juga tidak kalah mengerikan. Sejarah mencatat Hitler sebagai salah satu diktator paling parah yang ingin mewujudkan dunia ras Arya. Dia berpikir ke depan dengan cara yang sangat-sangat salah. Efeknya tidak main-main: imajinasi Hitler yang telah membantai jutaan orang, membuat sekelompok ras/agama Yahudi mengamini imajinasi mereka yang lain soal negara bernama Israel. Itu jadi masalah kita hari ini, di mana mereka yang sekuler dan konon ras paling cerdas ini, menduduki Palestina dengan alasan Agama dan janji Tuhan mereka akan tanah Perjanjian. Kelindan antara sekularisme dan agama ini membingungkan, saya tahu. Tapi seperti pembukaan tulisan ini, politik tidak pernah masalah logika, tapi kuasa.

Raving_mad_Hitler.gif

Lalu kita bertemu dengan ilmu pengetahuan, sains, yang logis, matematis, eksakta, dan konon, tidak pernah bohong. Banyak orang atheis atau agnostik berharap bahwa ilmu pengetahuan tidak akan mengkhianati mereka; bahwa Tuhan tidak ada kecuali jika bisa dibuktikan ada secara rasional dan empiris. Selama seratus tahun belakangan ini, banyak dari kita percaya bahwa teknologi dan ilmu pengetahuan adalah mesin anti-politik (anti-political machine). Bahwasannya banyak masalah di dunia ini bisa diselesaikan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan, karena itu objektif.

Tapi bisa jadi masalah terbesar kita di abad ini adalah karena ilmu pengetahuan dan sains. Seratus tahun belakangan ini, terjadi banyak revolusi. Dan kerusakan terbesar datang bukan dari revolusi politik, tapi dari revolusi industri dan Iptek. Perang memang membunuh banyak orang, tapi perang-perang seratus tahun belakangan ini bukan semata-mata karena Tuhan. Imajinasi akan negara dan industrialisasi menimbulkan perang-perang akan sumber daya alam. Lalu ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangan seratus tahun belakangan ini juga berpusat pada eksploitasi terhadap alam dan manusia. Sepanjang sejarah planet ini, sumber daya yang dibentuk ratusan juta tahun, benar-benar dikuras dalam jangka waktu kurang dari seabad. Global warming yang terjadi abad ini adalah yang tercepat dan yang terparah sepanjang sejarah homo sapiens tinggal di bumi.

tumblr_n48sxopo1z1sjwwzso1_500

Pola pikir sains dan Iptek yang seperti mesin ini butuh sentuhan perempuan, sentuhan seorang ibu yang memelihara dan membesarkan alam. Bukan sentuhan seorang bapak yang membentuk alam seperti apa maunya seperti yang selama ini dilakukan. Sains pun ternyata butuh untuk belajar pada suku-suku pedalaman yang memperlakukan alam seperti ibu mereka, termasuk dalam membuat energi terbarukan menggunakan tenaga matahari, tenaga air atau tenaga surya. Film dokumenter “This Changes Everything,” memaparkan perlawanan-perlawanan orang-orang di seluruh dunia terhadap ekspansi sains dan teknologi Industri yang merusak alam dan penghidupan banyak orang lokal. Argumen film tersebut sangat kuat: bahwa sains dan teknologi selama ini dibawa ke arah yang salah, arah eksploitasi sumber daya alam.

Namun tentunya, isu Climate Change juga mengalami perlawanan dari kaum pengusaha konservatif yang penghasilannya dari sumber daya alam. Semua perang yang telah terjadi untuk perebutan sumber daya alam bisa percuma kalau semua konsumen mengkonversi kebutuhan energinya pada matahari, air, atau angin. Teknologi-teknologi baru tersebut harus tetap dibuat mahal dan tak terjangkau, hingga teknologi lama yang eksploitatif tetap bisa laku. Inilah hubungan haram antara politik-ekonomi-teknologi yang harus kita kritisi tanpa lelah. Sudah saatnya sains lebih membuka diri pada apa yang mereka anggap ‘tradisional’, seperti budaya-budaya teknologi lokal, dan mengembangkannya untuk membuat teknologi yang lebih ramah lingkungan dan accessible untuk masyarakat luas. Namun lagi-lagi kita akan mentok pada kebodohan. Di sini saya akan mulai masuk ke Politik Kebodohan.

 

Politik kebodohan adalah sebuah cara menunjukkan kuasa dengan membuat pernyataan yang jelas-jelas salah secara faktual dan logika sederhana, jauh dari bukti atau argumen sahih, tapi toh tetap dimajukan sebagai argumen dan, ironisnya, seringkali dimenangkan.

Biasanya politik kebodohan bisa memungkinkan karena ada yang salah dalam sebuah institusi politik, atau representasi yang diwakili oleh seorang individual yang mengeluarkan pernyataan tersebut. Individualnya salah, namun institusinya memungkinkannya untuk bisa memberikan pernyataan salah tersebut. Contoh yang paling mendunia saat ini adalah Donald Trump.

trump-article-header

Bagaimana mungkin seorang pengusaha yang bukan politikus karir, dengan pernyataan-pernyataan yang seringkali seksis dan rasis, bisa menjadi satu-satunya calon dari partai Republican dan memiliki jutaan pendukung? Untuk itu, kita tidak harus membicarakan Donald Trump. Kita harus membicarakan institusi yang ia wakili: rakyat kulit putih konservatif Amerika dan partai Republican.

Rakyat kulit putih konservatif Amerika, yang sebutan stereotipenya adalah kaum Red Neck, mendukung Donald Trump karena alasan-alasan yang sederhana: ketakuan kehilangan kuasa atas tanah dan pekerjaan. Dalam perjalanan saya ke beberapa desa di Amerika, saya menemukan hal-hal yang luar biasa menakutkan untuk saya sebagai pendatang dari Asia: ada sebuah restoran yang menempatkan papan besar, “White people only,” (hanya untuk kulit putih). Ada juga sebuah gubuk kayu besar (Shack) dengan tulisan, “Guns available,” yang menandakan bahwa gubuk itu menjual senjata api secara bebas. Restoran dan gubuk senjata itu berada di dua desa yang berbeda yang tidak perlu saya sebutkan dimana. Toh, jikapun Anda ke sana, seperti saya, kemungkinan Anda tak sudi mampir, kecuali jika ingin merasakan panasnya peluru di pantat Anda. Kesamaan di dua desa ini adalah, banyak di halaman rumah mereka terpampang papan: “TRUMP: MAKE AMERICA GREAT AGAIN.”

12289674_865102096941936_1974828997264139924_n1

 

Sementara itu, politisi partai Republican kalang kabut mendapati Trump menang sebagai calon mereka. Ini membuktikan betapa hancurnya pengkaderan kepimimpinan partai sayap kanan tersebut. Pasca Bush dan 9-11, lalu krisis ekonomi Amerika tahun 2008, partai yang beranggotakan banyak orang Kristen kaya raya ini tidak berhasil membuat kader-kader yang berkualitas. Menurut saya ini terjadi karena cara politik mereka adalah Politik Kebodohan itu: dengan modal hubungan sosial dan modal, mereka tidak perduli apakah pembenaran mereka soal perang Timur Tengah, atau tuduhan merka bahwa Global Warming adalah propaganda itu salah. Mereka hanya perduli pada ‘kepentingan’ (interest) bahwa perang Timur Tengah menguntungkan pengusaha  dan industri senjata, dan jika Global Warming adalah propaganda, maka mereka bisa terus mengeksploitasi sumber daya. Imajinasi inilah yang mereka tekankan terus-menerus, dan akhirnya Trump masuk mengambil momentum. Karena dari semua capres Republican, Donald Trump adalah yang paling TIDAK PERDULI.

Trump tidak perduli kalau ia seringkali tidak konsisten dalam memberi pernyataan. Ia tidak perduli soal partai politik, ia tidak perduli soal ekonomi Amerika, atau politik luar negerinya. Trump adalah entertainer/entrepreneur sejati yang benar-benar mengenal penontonnya: orang kulit putih konservatif, atau orang yang punya ‘interest’ dalam usahanya. Pengalamannya di televisi membuatnya paham bahwa kontroversi menjual, dan media selalu akan membuat orang tolol semakin terkenal, jika orang tolol itu punya kuasa. Seperti anjing menggigit orang, Donald Trump tidak biasa karena dia orang tolol yang sangat kaya, dengan brand yang dekat dengan kata Triumph (menang). Ia ahlinya periklanan ilusi–propaganda industri dan pembangunan brand. Di sini kita bisa melihat satu lagi karakteristik Politik Kebodohan:

Politik kebodohan mengambil kuasa dari memperbodoh orang lain, dengan cara manipulasi informasi, propaganda, dan menghilangkan orang-orang yang memprovokasi massa untuk berpikir. Politik kebodohan berpegangan pada satu prinsip: menjadi bodoh adalah berkah (ignorant is a bliss).

Dalam politik kebodohan, kesederhanaan adalah segalanya. Pesan untuk massa rakyat harus sepopuler mungkin, dan sepopuler mungkin artinya sesingkat dan seklise mungkin. Masyarakat tak perlu tahu tujuan si politikus, tapi masyarakat hanya harus merasa berbagi imajinasi. Imajinasinya harus mendasar dan sederhana, seperti ketakutan akan kehilangan pekerjaan, atau iming-iming uang, atau  (ini yang akan selalu populer) ketakutan akan neraka.

Di Indonesia, politik kebodohan selalu bekerja dengan baik. Dalam pilpres Prabowo vs Jokowi tahun 2014 lalu, kedua kandidat sesungguhnya memiliki dua sisi tim kampanye: tim kampanye untuk elit politik, dan tim kampanye untuk massa rakyat. Tim kampanye untuk massa rakyat adalah tim yang menggunakan politik kebodohan itu. Prabowo menjual imej pemimpin keras, tegas, galak. Cocok dengan massa rakyat yang maskulin. Sementara itu Jokowi menjual sosok pemimpin yang wajahnya seperti petani, kurus, dan dekat dengan rakyat. Soal politik kebodohan, keduanya sama-sama. 50-50. Seandainya Demokrasi Indonesia diserahkan pada Rakyat sepenuhnya, tidak ada yang akan menang di antara Prabowo dan Jokowi.

14027988871694362327

Yang memenangkan Jokowi adalah politik elitnya. Pecahnya Golkar dengan merapatnya Jusuf Kalla ke Jokowi, serta diikatnya beberapa petinggi militer dan kepolisian dalam perjanjian politiklah yang memenangkan Jokowi. Belum lagi dukungan dari luar negeri seperti Amerika Serikat dan Australia–yang terus terang menentang Prabowo. Dari sisi Prabowo sendiri, kita melihat KMP yang isinya orang-orang oportunis dengan politik dua kaki: celup ke ember manapun yang menguntungkan. Seperti banyak pendapat para ahli, politik Koalisi ini takkan tahan lama begitu tidak dikasih makan kuasa.

Apakah ini artinya politik untuk rakyat adalah politik kebodohan dan politik untuk elit adalah politik sebenarnya? Ya dan tidak.

Pada negara-negara yang demokrasinya sudah maju, setiap rakyat adalah elit. Setiap rakyat sudah punya daya baca dan daya kritis untuk memilih dan paham konsekuensi pilihan politiknya. Kalau mau contoh, kita bisa melihat beberapa negara Eropa, dari pemilihan walikota di London, sampai negara-negara dengan sistem pendidikan dan demokrasi mutakhir seperti Finlandia, atau Islandia yang Perdana Menterinya langsung mundur begitu didemo soal Panama Papers. Tapi kalau daya baca rakyat dan elitnya rendah, dan hubungan antara pemerintah, rakyat dan militernya lebih banyak konflik daripada kerjasama, maka Politik Kebodohan akan mendominasi.

Maka itu muncullah imajinasi-imajinasi yang dipaksakan macam kebangkitan PKI. Imajinasi yang dipaksakan ini adalah sebuah delusi, yang ironisnya banyak dipercaya orang-orang dengan ketidakberdayaan intelektual yang sama. Orang-orang pengidap Phronemophobia akut, yang kebanyakan tidak bisa disembuhkan. Mereka hanya bisa menang lewat penipuan besar-besaran atau kekerasan. Dan ketika kalah argumen, mereka tidak akan mengaku kalah, tapi langsung menuduh dizalimi secara politik atau menuduh orang yang benar sebagai orang yang terdoktrin pihak lain. Kuliah umum Kiki Syahnakri soal Marxisme-Aristotelian, misalnya, jelas-jelas salah dan dihujat habis-habisan di Media Sosial. Tapi toh, nampaknya dia cuek saja.

Kiki Syahnakri tidak sendirian. Di Amerika, seorang pendukung Donald Trump garis keras yang masih misterius namanya, pernah melakukan hal yang sama di tahun 2013 ketika ia protes untuk melengserkan presiden Obama. Politik kebodohan ini adalah masalah universal, dan sesuatu yang terus-terusan dipakai dimana-mana.

mtm2njq0odk5njuzotuzmte5
Orang misterius yang protes melengserkan Obama dengan alasan bahwa Obama adalah Muslim dan Muslim adalah Marxist. Dia muncul lagi dalam kampanye Donald Trump tahun ini untuk mendukung sentimen anti-Islam.

Akhirnya, jika kita mau jadi orang baik, perjuangan utamanya adalah mencerdaskan bangsa. Membuat seluruh rakyat jadi elit yang berdigdaya, yang daya bacanya tidak hanya seperti anak kelas 4 SD jaman Orba. Membuat kesadaran dunia-akhirat, bahwasannya dunia tidak kalah penting dibanding akhirat. Warisan utama yang harus ditinggalkan adalah cara berpikir untuk bisa hidup menjadi manusia unggul yang bisa berfungsi baik secara sosial dan politik, dan mendasarkan hidupnya pada rasio dan empiris yang tidak terlepas dari kenyataan sosial yang ada. Warisan itu hanya bisa dilakukan dengan memenangkan politik kebodohan ini, dengan segala cara.

 

 

 

 

Anthropology, Ethnography, Filsafat, Kurasi/Kritik, Perlawanan, Politik, Racauan, Uncategorized

Terkait Kartini Kendeng, Dian Sastro Masih Anak Filsafat

Jadi ceritanya, Dian Sastro mengirim surat klarifikasi atas artikel Kompas yang sembarangan menulis ulang opininya tentang ibu-ibu Kendeng yang menyemen kaki mereka. Saat itu Dian sedang ada di acara bertajuk, “Spirit Kartini dalam membangun bangsa yang mandiri.” Dari judulnya saja kita tahu bahwa itu acara emansipasi perempuan, dan karena event Kartini Kendeng baru berjalan, wajar jika ada penonton (bukan wartawan) yang bertanya soal acara itu.

 

dian
Foto: Eva Mariani Sofian

Sebagian kawan-kawan saya di sosmed bilang, bahwa klarifikasi Dian di atas, masih bias gender dan kelas menengah kota, karena ia mempertanyakan “Ketidakhadiran laki-laki” dalam demonstrasi semen ibu-ibu Kendeng. Sebelum saya menanggapi isu ini, ada baiknya saya tekankan kalimat Dian, “Saya kurang paham atas peristiwa tersebut dan belum mendalami duduk permasalahannya.”

Dengan dasar ketidak-tahuan konteks ini, ia bertanya balik dalam kerangka emansipasi acara Spirit Kartini tadi, kenapa laki-lakinya tidak ikut disemen? Kenapa perempuan yang disemen? Dan ini pertanyaan yang menurut saya penting:

“Apa karena dalam hal ini, kaum perempuan tidak terikat dari segala hal yang berbau politik dan hierarki patrialis, sehingga di luar hal-hal domestik dianggap lebih bebas dan netral dalam mengungkapkan pendapat dan angkat bicara ya?”

Ini pertanyaan standar dan dasar dalam feminisme, menyangkut representasi perempuan sebagai makhluk apolitis. Jangan lupa, ibu-ibu yang disemen secara simbolik mengandung sebuah kekerasan terhadap perempuan, sama seperti mitos-mitos siksaan simbolik kepada perempuan yang lain dalam budaya Hindu-Jawa: dari Drupadi yang ditelanjangi Kurawa, sampai Shinta yang meloncat ke api untuk membuktikan kesuciannya. Secara tekstual-kultural, perempuan yang disemen lebih “Nampol” daripada laki-laki yang disemen. Ini memprihatinkan, ketika kita bicara soal kesetaraan gender. Namun sebagai pertunjukan, ia cocok dengan masyarakat patriarkis kita yang cepat luluh kalau ibu-ibu yang bergerak. Karena bagaimanapun, demonstrasi adalah pertunjukan, semurni apapun niatnya; pertunjukan harus aktual.

lepas-belenggu-semen
Foto: Omahkendeng.org

Menurut saya hal ini sangat wajar ditanyakan orang yang terlatih secara filsafat tapi miskin pengalaman lapangan. Apakah ini bias? Ya, jelas, tidak ada pendapat/pertanyaan di dunia ini yang tidak bias. Maka itu penting untuk ilmuan dalam membuat disclaimer metodologis, bahwa “Kemungkinan saya akan bias, karena….” Dian sudah melakukan itu ketika dia bilang, “Saya kurang paham dan belum mendalami.”

Dia bicara sebagai seorang intelektual kritis berlatar belakang filsafat, pertanyaannya prosedural bias ilmuan feminis. Tugas kita sekarang adalah berdialog, supaya dialektikanya jalan. Lagipula posisi Dian Sastro sebagai “mitos” dalam ranah budaya pop Indonesia, membuat kalimat apapun yang dia keluarkan mengenai sebuah isu, sudah pasti bisa memboost-up isunya. Masalah kalimatnya seperti apa, tergantung pembacaan masing-masing–karena tidak semua orang punya kapasitas untuk mengerti studi gender. Untuk soal wacana ini kita harus paling tidak berterima kasih pada Dian Sastro.

Jika Anda mau tahu pertanyaan yang sangat-sangat bias kelas menengah kota dan modernis, Anda bisa melihat pertanyaan Ganjar Pranowo atau Goenawan Mohammad soal siapa yang desain demonstrasi dan “Can’t Subaltern Speak?” Lalu biarkan bapak-bapak “aktor intelektual” dalam video ini bicara. Sekalian menjawab pertanyaan Dian Sastro tadi soal kemana bapak-bapaknya.

Filsafat, Politik, Racauan

Ekstrimisme & Kaum Kota

KTP siapa Buat Ahok_final
Korban Gusuran Luar Batang. Repro Eseinosa dari cdn.gresnews.com

Jaman Harto memang lebih enak, karena ia berhasil membangun kaum miskin yang docile alias pasif. Rezim itu tidak membiarkan toa masjid bergema keras. Rezim juga tidak membiarkan penyebaran informasi yang bisa membawa kepada tindakan makar dari tingkat terkecil masyarakat. Tidak ada internet, ponsel pintar buatan Cina, media cetak dan elektronik provokatif, dan website abal-abal…

Orang miskin hanya menjadi kecoak yang bersembunyi di sela-sela sampah peradaban dan keluar jadi buas ketika ada kerusuhan dan kesempatan menjarah saja. Sasarannya bisa siapa saja yang disuruh elitis: Cina, Komunis, Aktivis, atau guru ngaji yang dituduh dukun.

Tapi hari ini tidak begitu. Identitas lebih cair, akses ke media dan informasi dikendalikan rating dan kepentingan politik pemilik media. Perang propaganda menyediakan motivasi-motivasi untuk bersatu dan melawan. Melawan siapa?

Melawan yang bisa dilawan walau seringkali salah sasaran.

Melawan siapapun yang dianggap asing, siapapun yang dianggap kaya, siapapun yang dianggap punya kebebasan dan ide untuk merenggut identitas. Karena identitas adalah satu-satunya yang bisa dipertahankan sendiri.

Lalu ekstrimisme itu muncul dalam bentuk ormas-ormas, di antara merdunya pengajian dan dzikir, dan di antara kerasnya seruan untuk melawan kafir. Dan musuh-musuh hadir dalam bentuk-bentuk gaib: pengendara ojek aplikasi, banci dan kaum Luth terkutuk, perempuan dengan lekuk tubuh, hingga anjing penjaga babi ngepet.

Dalam keadaan seperti ini, identitas minoritas adalah kebutuhan imajinatif. Menjadi diri sendiri, percaya pada Tuhan dan agama yang berbeda, mencintai sesama jenis, mengakui seksualitas sendiri, bahkan berpikir dan bicara kritis adalah kemewahan yang harus dibayar mahal. Kau bisa aman beribadah, bercinta dan berpikir kalau kau punya cukup modal.

Akhirnya tembok harus semakin kokoh, dan kaum miskin dan kaya terpisah semakin kedap: suara-suara tak bisa terdengar apalagi dimengerti. Karena toh seniman-seniman intelektual kota seperti sudah enggan menembus tembok-tembok itu, lebih senang teriak lagu kebebasan di kafe-kafe dan bar-bar daripada di mimbar dan teriak BONGKAR!

Kini mimbar berisi kiai-kiai dan habib-habib yang terlalu serius mengajarkan sesatnya nasionalisme, demokrasi dan gerakan politik, tanpa sedikitpun pernah bicara soal komedi dan bernegara yang baik.

Kaum kota semakin ekstrim, Gubernurnya mengejar suara yang terkaya, suara aristokrasi urban. Sementara lawan politiknya akan mengeksploitasi kebodohan dan kemiskinan.

Taik.

 

Siapa yang benar-benar mau peduli?

Yang jelas jangan salahkan jika yang tergusur semakin gusar dan sembarang menyerang.

Tak usah bawa-bawa HAM dan akal, itu barang mewah. Itu semua sudah direnggut ketika tembok itu dibangun dan yang miskin dikunci di luar untuk jadi mainan penantang kuasa, jadi pion-pion yang dijanjikan kemakmuran.

Yang kalah di luar tembok, tidak akan meruntuhkan kekuasaan. Dari mereka hanya akan tumbuh orang-orang yang nyawanya sangat murah–bisa dibeli dengan janji-janji kemakmuran di dunia atau akhirat.

Modernisme, kau keparat!

Anthropology, Ethnography, Kurasi/Kritik, Politik, Racauan, Uncategorized

Lima Pertanyaan Tentang Uber vs Taksi di Indonesia

Tulisan ini dibuat berdasarkan pertanyaan wawancara wartawan Viriya Paramitha, yang salah satu bagiannya ditulis The Jakarta Post dalam artikel di tautan ini. Banyak hal yang saya kurang setuju dalam artikel tulisan Ayomi Amindoni itu, khususnya soal framing politiknya yang sangat bias konsumen kelas menengah, dan menolak untuk dengan kritis “Covering Both Sides.” Tulisan di The Jakarta Post berusaha memberikan opini analisis dalam kesempitan ruang yang justru meninggalkan banyak sekali kedangkalan analisa, sangat berbeda dengan media berbahasa Inggris internasional seperti New YorkerThe Washington PostThe Guardian atau The New York Times, yang rela menulis versi daring secara mendalam. Selain diskusi dengan Viriya, saya juga mendapatkan banyak data dari diskusi di lapak facebook saya dengan kawan-kawan dekat. Komentar dan data dari kawan-kawan memberikan banyak sekali insights pada kasus ini, baik yang paling klise dan umum dari sudut pandang konsumen, parahnya kartel di perusahaan Taksi seperti Blue Bird dan Express, parahnya ilusi “Sharing Economy”, sampai akal-akalan UU Koperasi untuk mengubah juragan rental jadi bos (Taxi) Uber!

Sebelum membaca esei ini, saya ingin Anda paham konteksnya dulu. Pertama Anda harus membedakan kasus Gojek vs Ojek dan kasus Uber vs Taksi. Keduanya berada di struktur yang sangat jauh berbeda. Ojek pangkalan bersifat guyub, lokal, dan skalanya kecil-kecil menyebar. Sementara Taksi (khususnya Blue Bird dan Express) ada di ranah kapitalis korporat yang mendukung status quo. Ojek jangan disangkutkan dulu di sini, nanti otak kita kacau kayak supir Blue Bird yang gebukin Gojek. Itu masalah “salah paham identitas” soal transportasi online yang bisa dibahas secara berbeda.

Kedua, latar belakang kejadian kisruh transportasi ini adalah karena adanya “krisis transportasi”, khususnya di Jakarta. Dulu Nadiem Makarim bilang bahwa kesuksesan Gojek terjadi karena ia berhasil mengambil momentum. Krisis transportasi Jakarta adalah salah satu momentum ini. Ini juga yang jadi dasar keputusan Jokowi untuk memaksa menteri Jonan mencabut aturan Gojek yang ia celup.

Ketiga, perusahaan transportasi online adalah sebuah sistem baru yang jauh dari matang, belum punya dasar hukum dan UU, dan sesungguhnya tidak mengandung sharing economy sama sekali, kalau sharing maksudnya berbagi dan tidak semata-mata berdagang. Bandingkan Uber (yang jelas meraup untung besar) dengan Nebengers (yang mendahulukan hubungan sosial untuk berbagi kursi kosong tanpa harus seperti ekslusif seperti taksi). Bandingkan juga AirBnB (prinsip sama dengan hotel) dengan Couchsurfing (membina hubungan antar back-packers). Uber dan AirBnB adalah dua model bisnis yang ekspansif dan berusaha mengambil pasar Taksi dan Hotel/Penginapan, korporat Uber dan AirBnB mengambil untung yang banyak sekali tanpa punya modal produksi hotel/penginapan, perijinan, dan birokrasi perpajakannya. Sementara itu, Nebengers dan Couchsurfing benar-benar “sharing” karena dari awal keduanya tidak mengincar penumpang taksi atau tamu hotel, tapi mengutamakan hubungan sosial dan komunitas.

Pastikan Anda paham konteks ini dulu, sebelum kita bicara lebih jauh. Pertanyaan-pertanyaan berikut diberikan oleh Viriya sebagai bagian dari wawancaranya. Pertanyaan-pertanyaan yang cukup sederhana ini saya rasa baik untuk memberikan pemahaman yang lebih awam.

1. Sebenarnya gegar sosial apa yang hadir di masyarakat?

Yang terjadi di masyarakat hari ini bukan hal baru. Ini adalah technological socio-economic disruption, dan sudah terjadi semenjak Homo Sapiens dengan kapak logamnya membantai Neanderthal yang memakai kapak batu. Plotnya selalu sama: ada sebuah struktur (transportasi Indonesia) yang sudah well-established, tapi dalam kondisi krisis karena status quo, sehingga mudah diganggu oleh agen-agen dari struktur lain (dalam hal ini perusahaan multinasional teknologi baru bernama online companies) yang memanfaatkan krisis tersebut. Ini menghasilkan semacam reaksi kimia yang berbeda-beda di bagian-bagian struktur yang beda-beda pula.

Di komunitas lokal seperti ojek pangkalan, yang terjadi adalah perlawanan-perlawanan tak teroganisir dari unit-unit ekonomi informal. Dalam soal taksi, karena perusahaan taksi adalah model bisnis kapitalis yang formal dan global, maka reaksi yang terjadi juga global. Tapi tentu saja cara bereaksi berbeda-beda karena konteks dan latar belakang hukum dan budaya yang beda-beda pula. Dalam konteks Jakarta, ada letupan-letupan kericuhan yang terjadi, ada juga peran paguyuban supir taksi untuk mengorganisasi supirnya. Jangan lupa bahwa taksi Blue Bird dan Express punya model yang cenderung monopolistis–mereka telah banyak menyingkirkan taksi lokal yang sulit bersaing karena modal yang cukup besar. Struktur korporasinya memang sedang bermasalah. Tapi jangan sangka kejadian kekerasan demo anti Uber hanya ada di Jakarta. Di Jakarta tak ada laporan pengemudi Uber kena pukul, tapi di negara lain banyak!

20150625174035-uber-riot-italy
Demonstrasi Anti-Uber di Paris, Prancis. Sumber: The Wired

Dari sisi pemerintah, ada kegagapan UU dan peraturan menyangkut e-Commerce dan Perusahaan Transportasi berbasis Jasa Internet. Infrastruktur UU dan Peraturan untuk aplikasi transportasi Online belum ada, jadi payung hukumnya cenderung dimanipulasi baik oleh pengusaha dan oleh pemerintah sendiri. Oleh pengusaha, Gojek menggunakan payung hukum perusahaan IT, sementara Uber menggunakan payung hukum Koperasi–padahal pada praktiknya, keduanya tidak di ranah IT apalagi Koperasi! Gojek memberi modal jaket, helm dan smartphone pada pengendaranya; Uber Indonesia punya sistem heirarki mirip taksi tapi bentuknya rental mobil.

 

2. Kenapa Supir Taksi tidak beralih jadi Supir Uber?

Pertanyaan kedua ini SANGAT BIAS KONSUMEN. Cuma konsumen yang bukan pemangku kepentingan (Stakeholder) perusahaan yang bisa dengan gampang pindah produk kalau tidak cocok. Sementera pekerja, tidak mungkin segampang itu, kecuali kalau tidak ada yang pernah ia bangun dengan perusahannya, tidak ada insentif yang ia kumpulkan. Logikanya begini, mungkinkah seseorang yang sudah hidup di sebuah struktur dan menginvestasikan waktu, tenaga, dan loyalitasnya berpindah begitu ada hal baru yang ‘lebih menjanjikan’?

qrft5su
Perbandingan supir Uber dan Taksi di Negara Maju (bukan Indonesia). Sumber gambar: imgur.com

 

Saya akan kembali ke masalah global tadi: demonstrasi taksi adalah demonstrasi global karena yang terdisrupsi adalah struktur kapitalisme global perusahaan taksi. Dan perusahaan adalah bentuk usaha modern–sebelum adanya usaha online. Dalam perspektif supir taksi, ini tidak ada hubunganya dengan kegagapan teknologi, tapi lebih kepada keamanan ekonomi dan status quo.

Saya ulangi, paguyuban supir taksi bukanlah paguyuban ojek. Padanan paguyuban taksi adalah serikat buruh, yang hadir akibat adanya kapitalis/perusahaan. Lucunya, hubungan antara perusahaan dengan paguyuban supir taksi yang demo ini nampak sangat mesra–karena yang didemo bukan perusahaan. Di negara maju mungkin wajar supir taksi setia pada perusahaan karena perusahaan Taksinya lebih menjamin keamanan ekonomi supir. Di Indonesia tidak begitu, banyak sekali eksploitasi yang dilakukan pada supir yang dengan gampang bisa tergantikan karena kompetisi pasar tenaga kerja yang ketat. Mengingat susahnya jadi supir taksi yang harus melalui seleksi ketat dan terikat aturan perusahaan dan pemerintah, wajar jika mereka stress berat dan gampang tersulut di lapangan demonstrasi. Seperti Rocker, supir taksi juga manusia.

Spain Uber
Demonstrasi Anti-Uber di Spanyol. Foto: Wired.com

3. Bagaimana seharusnya Perusahaan Taksi Konvensional Bereaksi?

Ini pertanyaan klasik dan akan saya jawab dengan jawaban klasik: inovasi. Dalam sebuah persaingan usaha, yang tidak bisa berinovasi akan kalah. Itu prinsip utama kapitalisme liberal. Selama puluhan tahun, industri pelayanan Taksi tentunya sudah banyak berinovasi, apalagi ketika berhadapan dengan persaingan melawan perusahaan Taksi lain. Namun ketika berhadapan dengan Uber atau Grab persaingan sulit dilakukan karena perusahaan transporatasi online tidak ada di bawah payung hukum yang sama. Yang terjadi adalah, tim voli melawan tim sepakbola di lapangan basket. Kacau belau!

Memang harus diakui, ada yang busuk dalam sistem korporat taksi Indonesia. Sistem kartel ini harus berinovasi, harus berubah dengan cepat. Karena sistem ini meninggalkan celah-celah yang membuat konsumennya mudah berpaling. Terlebih lagi, di dalamnya terdapat eksploitasi pekerja yang tidak main-main kerasnya. Supir Blue Bird yang tidak ikut demo dalam sebuah video wawancara yang sudah viral di media sosial, mengungkapkan peran paguyuban supir taksi yang kongkalikong dengan perusahaan untuk membiayai dan memprovokasi demonstrasi.

 

Jadi inovasi seperti apa yang harus dilakukan? Sekalian saya jawab di pertanyaan ke empat:

4. Apa sebenarnya keluhan konsumen pada Taksi Konvensional?

Kita sudah bahas di atas, masalah dari sudut pandang supir dan perusahaan yang seperti kartel. Di sisi lain masalah dari sudut pandang konsumen bukan cuma tarif, tapi juga akses dan customer service. Dalam kondisi krisis transportasi Jakarta, Taksi konvensional pra-uber (seperti juga ojek pangkalan sebelum ada Gojek), punya bargaining position yang tinggi apalagi setelah ia memonopoli pasar industri taksi. Beberapa dari mereka bisa mempermainkan harga, kalaupun “profesional” seperti Blue Bird, tarifnya mahal. Belum lagi aksesnya seringkali sulit–dalam pemesanan jam sibuk, pelanggan akan mengantri dan besar kemungkinan tak dapat taksi, dan customer service-nya sangat-sangat tertinggal. Customer service ini mencakup perilaku pengemudi yang bisa menolak pelanggan atau mempermainkan harga ketika rumahnya jauh, hujan atau lewat jalan macet, sampai sistem pembatalan yang berat sebelah: kalau customer yang cancel harus bayar beberapa persen kalau supirnya sudah sampai, namun ketika taksi yang cancel tidak ada denda apa-apa. Dalam kondisi seperti inilah sangat wajar kalau konsumen ingin yang lebih murah, terakses, dan servisnya baik (alias bisa dengan mudah diadukan diberi rating, dll).

Tapi jangan dikira Uber tidak akan memainkan harga dan jadi jahat pada konsumen. Kalau Taksi konvensional, supirnya secara individual bisa jadi jahat ketika macet atau hujan, Uber bisa menaikan tarif seenaknya juga ketika macet atau hujan bukan secara individual tapi secara terpusat. App-nya sendiri yang akan menaikan tarif! Ini artinya sudah jahat, supirnya untung, dan perusahaan ikut untung! Konsumen juga harus waspada dengan model “sharing economy abal-abal” lain seperti Gojek dan Grab, karena semuanya pakai harga promosi yang disubsidi investor. Jangan sampai ketika subsidi itu raib, harga jadi mahal, tapi taksi dan ojek konvensional sudah tidak ada untuk Anda.

5. Pemerintah harus apa?

Ini pertanyaan terpenting yang tidak ditanyakan Viriya. Seluruh kisruh transportasi ini disebabkan karena kebijakan pembangunan yang salah dan hancur-hancuran! Dalam hal krisis transportasi, menurut saya harus ada penyesuaian kebijakan tertulis dari penyelenggara negara untuk memberikan payung hukum yang jelas pada usaha transportasi online (secara khusus) dan e-commerce (secara umum).

Taksi menuntut kepada pemerintah untuk menjadi protektif pada usaha mereka. Secara hukum, sebenarnya itu bisa sekali dilakukan, karena dasar hukum Uber dan Grab di Indonesia (dan hampir di seluruh dunia, bahkan Amerika Serikat) belum jelas. Tuntutan untuk melarang Uber dan Grab itu tentu terlalu muluk, tapi dalam demonstrasi yang dilakukan memang selalu menuntut yang muluk untuk dinegosiasikan menjadi win-win solution. Yang harus dibaca dari kasus Ojek sampai Uber adalah, pemerintah tidak boleh membiarkan krisis ini berlarut-larut dalam sebuah perang sipil antar pekerja di kelas bawah, dan perang politik ekonomi di kelas atasnya (pemilik modalnya).

Pemerintah harus menemukan mekanisme pembentukan payung hukum yang cepat, efektif dan fleksibel ketika ada perubahan lain yang terjadi. Misalnya dengan Permen atau Perda, yang harusnya bisa dibuat tanpa melalui jalur birokrasi yang panjang dan menjelimet. Semua harus dimulai dari kenyataan lapangan dan harus diresmikan. Tidak bisa pemerintahnya “membiarkan” bentrokan ini untuk selesai sendiri, malahan cenderung ikut memanipulasi hukum yang sudah ada. Dalam krisis transportasi ini, proyek infrastruktur publik jangka panjang seperti MRT dan Bus memang harus tetap berjalan, tapi proyek infrastruktur yang jangka pendek dan bersifat legal-formal juga harus ditopang hukum kalau tidak mau bangunan sosialnya collapse.