Dengan meninggalnya sosiolog Zygmunt Bauman bulan lalu pada usia 91, dunia intelektual kehilangan seorang pemikir dengan wawasan dan jangkauan keilmuan yang sangat luas. Karena gaya kerjanya secara radikal berbeda dari kebanyakan ilmuwan sosial Amerika Serikat saat ini, kematiannya adalah saat untuk mempertimbangkan apa yang mungkin diperoleh jika lebih banyak akademisi mengikuti teladan Bauman.
Pak Bauman menulis sejumlah buku dan mengajar selama bertahun-tahun di University of Leeds, Inggris. Ia menjadi seorang akademisi yang diperhitungkan dalam waktu yang relatif terlambat. Sebuah sukses besar datang pada tahun 1989, pada usia 64, ketika ia menerbitkan sebuah studi penting, “Modernity and Holocaust“. Ia mengkritik pandangan luas bahwa Holocaust disebabkan kegilaan anti-Semit yang di dalam peradaban Jerman. Menurutnya holocaust berasal sifat kebiasaan sistem negara dan genosida adalah produk budaya modern.
Awal abad ke-20, pak Bauman mencatat, telah membawa pabrik skala besar, sistem transportasi yang efisien, perusahaan besar dengan angkatan kerja yang disiplin dan ideologi pseudoscientific (ilmu palsu) seperti eugenika (rekayasa manusia). Eugenika adalah elemen penting, di samping anti-Semitisme, dalam pembantaian massal Hitler. Pak Bauman berpendapat bahwa kita tidak bisa merayakan prestasi zaman modern tanpa juga memperhatikan sisi gelapnya.
“Modernity and Holocaust” adalah sebuah karya teori dan sintesis. Pak Bauman tidak mengumpulkan data dan tidak membicarakan metodologi apapun. Tapi ketiadaan itu tidak membuat karya tersebut kurang penting.
Sebagai seorang yang dilahirkan menjadi Yahudi-Polandia, Pak Bauman meninggalkan tanah kelahirannya pada tahun 1939, setelah invasi Jerman, dan melarikan diri ke Uni Soviet. Di sana ia bergabung dengan Angkatan Darat, memerangi Nazi di front timur. Setelah perang ia kembali ke Polandia untuk memulai karir akademiknya.
Hidup dibalik Tirai Besi, menjadi seorang sosiolog berarti menjadi seorang ahli pada semua hal tenttang Marx. Pak Bauman langsung menyelami Marxisme. Tetapi ketika komitmennya kepada golongan kiri tidak pernah pudar, antusiasmenya untuk komunisme perlahan menghilang. Ketika ia memberikan dukungan kepada pembangkangan mahasiswa pada tahun 1960, ia kehilangan pos mengajar dan diusir dari Uni Soviet.
Dia pindah ke Inggris, di mana karya sosiolog Max Weber menjadi batu pijakan banyak orang. Pak Bauman menolak gagasan Weber bahwa ilmuwan sosial harus berusaha untuk memisahkan nilai-nilai pribadi dari keilmiahan mereka, namun ia menemukan ide yang menarik dari Weber tentang masyarakat modern, yang menekankan peran sentral birokrasi.
Mirip Max Weber. Tapi ini almarhum John Hurt.
Weber melihat birokrasi sebagai elemen sosial yang kuat, tapi sangat impersonal. Pak Bauman menambahkan ini: Birokrasi bisa tidak manusiawi. Ia bilang, misalnya, struktur birokrasi telah mematikan rasa moral tentara Jerman, yang membuat Holocaust mungkin. Mereka bisa selalu mengaku bahwa mereka membunuh karena mengikuti perintah dan melakukan pekerjaan mereka.
Max Weber. Doppleganger John Hurt.
Kemudian, Pak Bauman mengalihkan perhatian ilmiahnya kepada masyarakat pascaperang dan dunia di akhir abad ke-20, di mana sifat dan peran segala lembaga menjadi titik fokusnya. Karena keinginan adanya stabilitas setelah perang, kata Bauman, orang mendirikan lembaga-lembaga untuk mengarahkan kehidupan mereka – versi yang lebih jinak daripada birokrasi Weber. Anda bisa pergi ke bekerja untuk sebuah perusahaan di usia muda dan tahu bahwa itu akan menjadi payung berlindung sampai Anda pensiun. Pemerintah menjaga perdamaian dan membantu orang-orang yang tidak bisa membantu diri mereka sendiri. Pernikahan dibentuk melalui hubungan antar-komunitas dan diharapkan untuk bertahan dalam komitmen jangka panjang.
Pernikahan Kakek-Nenek penerjemah, circa 1960-an.
Tapi pada akhir abad ini, di bawah tekanan dari berbagai sumber, lembaga-lembaga ini melemah. Secara ekonomi, perdagangan global telah meluas, sementara di Eropa dan Amerika Utara manufaktur mengalami penurunan; keamanan kerja lenyap. Politik, juga, mengalami banyak perubahan: Perang Dingin berakhir, Eropa terintegrasi dan politisi memangkas negara kesejahteraan. Secara budaya, konsumerisme tampaknya meliputi segala sesuatu. Pak Bauman mencatat pergeseran besar dalam cinta dan keintiman juga, termasuk keyakinan yang berkembang di institusi perkawinan dan – akhirnya – popularitas kencan daring.
Dalam pandangan Pak Bauman, itu semua terhubung. Dia berargumen bahwa kita telah menyaksikan transisi dari “modernitas yang solid” di pertengahan abad ke-20, dengan “modernitas cair” hari ini. Hidup telah menjadi lebih bebas, lebih cair dan lebih banyak risiko. Sekarang, pekerja bisa lebih mudah ganti pekerjaan setiap kali mereka bosan. Mereka bisa pindah ke luar negeri atau menemukan kembali diri mereka sendiri melalui belanja. Mereka bisa menemukan pasangan seksual baru dengan menekan sebuah tombol. Tapi ini bukan tanpa akibat.
Pak Bauman memikirkan implikasinya. Beberapa hal memang berkembang di zaman baru ini; misalnya lembaga-lembaga dan norma-norma bisa membosankan sekaligus opresif. Tapi bisakah tenaga kerja yang terus berubah ini datang bersama-sama untuk memperjuangkan distribusi yang lebih adil dari sumber daya? Bisakah konsumen belanja kembali bertanggung jawab dan menjadi warga yang terlibat dalam pembuatan kebijakan? Bisakah keintiman percintaan yang termotivasi oleh keinginan hubungan jangka pendek belajar artinya komitmen?
Dalam buku terbitan 2003, “Liquid Love,” dia mengajukan pertanyaan terakhir tadi sebagai sebuah paradoks. Pak Bauman menulis,bahwa sekarang orang banyak “galau karena sendirian dan merasa gampang dibuang,” dan karena itu mereka “galau ingin ‘jadian.'” Pada saat yang sama mereka juga”waspada terhadap keadaan ‘jadian'”karena mereka takut itu “bisa membatasi kebebasan yang mereka butuhkan, yaitu” – ya, tebakan Anda benar – “kebebasan untuk berhubungan dengan orang yang lain lagi.”
Pesta Poliamori di New York. Dimana orang bisa ‘mencintai’ banyak orang sekaligus tanpa takut kehilangan kebebasan hubungan.
Akhirnya, pak Bauman khawatir, bukankah mungkin saja ada risiko bahwa orang-orang yang hidup dalam “modernitas cair” ini terpinggirkan dan akan beralih ke orang kuat, pemimpin yang berjanji untuk mengembalikan kepastian dan menghapus kosmopolitanisme?
Semua penilaian matang tentang pemikiran pak Bauman ini akan memberi kesimpulan bahwa dia kurang data dan metodologi. Banyak dari tulisannya acak, penuh kata-kata mutiara dan berulang-ulang. Dia tidak tahu apa-apa tentang batas-batas disiplin ilmu, membelok ke filsafat, sastra, antropologi dengan seenak-enaknya; itu bisa jadi karya yang kaya atau sembarangan. Bukti empiris pun asing baginya. Imajinasi dan ketajaman ia terapkan untuk semua tulisannya.
Ilmu sosial Amerika tidak memiliki banyak ruang untuk pemikir seperti Pak Bauman. Peneliti terkemuka Amerika lebih memilih konkret daripada abstrak; mereka lebih fokus pada klaim sebab-akibat yang bisa diuji daripada teori berbunga-bunga yang tidak bisa dibuktikan. Dan jelas ada lebih banyak hal yang dikatakan dengan pendekatan berdasarkan fakta tersebut.
Tapi kita bisa belajar lebih dari intelektual yang luas dan visi yang dibawa pak Bauman. Tulisannya – yang sangat digemari oleh khalayak Eropa – membantu pembaca berpikir berkali-kali tentang kehidupan mereka sendiri, dengan cara yang sama sekali baru.
***
Catatan penerjemah: Sebagai seorang berusia hampir seabad, Bauman selalu bisa dengan lancar bicara hal-hal kontemporer, dari pergaulan anak muda hingga teknologi terbaru. Ia memang tidak pernah bicara soal metodologi, tapi menurut saya metodologi Bauman jelas: ia pembaca akut yang membiarkan teks merasuk ke alam bawah sadarnya, lalu memproses wacana dengan lautan pengetahuannya itu tanpa perlu referensi yang jelas. Ia penulis bebas. Pada akhir tulisan ini, adalah video pendapat pak Bauman soal pengungsi, sebuah analisis yang tajam tanpa data dan metodologi dengan animasi menarik dari Al-Jazeera.
Secara global, salah satu ketakutan terbesar adalah bangkitnya kembali fasisme, rasisme, primordialisme dan chauvinisme di dunia. Menjadi fasis, rasis, primordial, dan chauvinis, bagi siapapun yang dididik etika moral dasar, jelas tidak benar. Tapi tahun ini suara-suara parau diberi ruang yang luar biasa besar oleh media massa dan media sosial. Karena formula lama, Bad News is Good News, yang diprakarasai oleh rating danclick bait kapitalisme internet, kini mencapai titik kulminasinya yang paling parah dalam berita pelintiran dan hoax.
Semua yang aneh dan lucu tiba-tiba jadi serius. Filmmaker Michael Moore tersentak pada kenyataan ini, hingga ia membuat drama pertunjukkan Trumpland, menghimbau agar masyarakat lebih serius menanggapi Donald Trump, yang ia anggap lebih jitu membaca keadaan Amerika Serikat yang sedang morat marit menghadapi kesenjangan sosial dan pendidikan. Perkiraan Moore benar, Trump menjadi presiden terpilih, walaupun kalah suara–karena ternyata Demokrasi Amerika ada di belakang Indonesia. Mereka tidak pernah benar-benar memilih langsung presidennya, Trump dimenangkan oleh Electoral College, sekelompok orang yang ‘mewakili’ populasi negara-negara bagian. Orang-orang ini tidak mewakili rakyat sepeti halnya parlemen, karena itulah banyak demonstrasi di Amerika akhir-akhir ini yang tidak mengakui Trump sebagai presiden mereka.
Saya jadi ingat kritik Hae Joon Chang tentang doktrin liberalisme barat. Menurut Chang, negara-negara macam Amerika dan Inggris, ditenggarai oleh Bank Dunia dan IMF berusaha membuat negara-negara berkembang mengikuti kebijakan ekonomi dan politik yang mereka desain tapi tidak pernah mereka alami sendiri. “Do what we say, don’t do what we did,” kata Chang meniru omongan ekonom liberal macam Milton Friedman. Namun berbeda dengan Chang, yang memandang doktrin liberalisme macam itu murni negatif, saya malah melihat sisi positifnya untuk Indonesia saat ini: bahwasannya presiden kita masih dipilih oleh rakyat yang ‘riil’, sementara kekuatan politik macam electoral college Amerika, tidak terlihat jelas di sini. Tapi bukan berarti tidak ada kekuatan lain selain suara rakyat di Indonesia. Untuk menang seorang capres harus punya backingan politik. Dalam konteks budaya kita, backingan ini adalah hantu-hantu feodal berwujud kartel dan oligarki politis yang bersembunyi dalam kemaluan mereka terhadap negara-negara maju yang mendoktrin demokrasi (baca: Barat). Kita bangsa yang memang jagonya berpura-pura, sementara Amerika Serikat lebih sering main frontal dan pamer.
Konstellasi politik kita pasca 1965 memang selalu mengikuti Amerika–Ketika Amerika pintar kita ikut macam orang bodoh yang mau belajar, dan ketika Amerika bodoh seperti sekarang ini, kita seperti tak mau kalah: kita buat kebodohan jadi populer. Orang-orang yang selama ini kita anggap becandaan, tiba-tiba naik ke ranah politik mainstream. Sebut saja Habib Rizieq, yang dengan modal suara lantang dan omong kasar, dianggap titisan Umar bin Khattab di Indonesia–bahkan bagi beberapa orang yang saya kenal, lidah sang Habib lebih tajam dari pedang Khalifah Umar. Untuk yang satu ini saya sedikit setuju, karena lidah Habib Rizieq memang senjata yang lebih mutakhir dari pedang orang Arab jaman dulu–lidahnya bermata dua. Satu tajam menohok ke atas dengan kata-kata kasar yang diamini kaum kelas menengah ke bawah, satu tajam ke bawah menipu kelas yang mengamininya. Kenapa saya bisa bicara begitu? Anda baca saja tesis sang Habib yang menyebar viral di media sosial. Tesis itu adalah penjabaran strategi politik yang jitu.
Rizieq menjelaskan pemaknaan-pemaknaan pancasila dari rezim ke rezim. Ia lalu mengambil satu potongan sejarah, piagam Jakarta, dan mengakuinya sebagai Pancasila yang murni: pancasila yang Islami. Dalam tesisnya ia menjelaskan bahwa ia dan FPI yang dipimpinnya sering bersebrangan dengan banyak golongan lain, dari golongan yang paling ia hina-dinakan, Sepilis (Sekuler, Pluralisme, dan Liberalisme), sapai golongan Islam konservatif sendiri sepeti Partai Keadilan (PK), yang lebih percaya pada Syariat Islam versi Piagam Madinah, berlawanan dengan Rizieq yang percaya pada Piagam Jakarta sebagai adaptasi piagam Madinah di Indonesia (Shihab, 2012).
Nama Rizieq yang menggema, terlebih lagi dalam kasus penistaan agama Ahok, membuat banyak orang di luar lingkaran simpatisan FPI yang minor itu, menjadi kesal. Kekesalan menjelma rasisme dan stereotipe terhadap Arab-Indonesia, khususnya golongan habib dan keluarga keturunan Nabi Muhammad di Indonesia yang bukan hanya Rizieq Shihab. Sastrawan Ben Sohib, misalnya, menuangkan kegalauan ini tanpa menyebut-nyebut nama Rizieq dalam tulisannya di tirto.id. Konteks ‘panasnya’ penggorengan Sang Imam Besar FPI itu, membuat saya pribadi merasa bahwa tulisan itu sedikit banyak diarahkan pada congor mulut Rizieq. Sohib, yang juga keturunan marga Shihab, seperti menghimbau orang agar tidak stereotipe dan rasis hanya karena ulah Rizieq yang doyan mengkafirkan orang.
Kembali ke hal yang menggelikan, FPI yang biasanya terkenal dengan ormas bersifat paramiliter yang sering main fisik dan jadi vigilante syariat Islam, beberapa bulan ini sering main jadi korban (play victim). Kini mereka sering berkoar bahwa mereka dizalimi, mereka digebuki preman, dan lain-lain. Bahkan ketika beberapa simpatisan Ahok balas menuntut Rizieq atas penistaan agama non Islam yang ia lakukan dalam dakwahnya–pasal yang sama yang menjerat Ahok–ia langsung berkilah jadi korban dan mengcopy paste semua langkah-langkah Ahok sebelum sang gubernur kejam, tukang gusur, dan tiran modernis itu disidang. Entah kenapa, langkah bela diri Rizieq ini sedikit banyak mengingatkan saya pada pidato Melania Trump yang plek-plekan meng-copy-paste pidato Michelle Obama. Lucu kan? Iya lucu, sampai Trump menang, bahkan dengan cara-cara menggelikan semacam ini.
Dari sini kita tahu, bahwa kemungkinan Rizieq menang dalam perjuangannya menerapkan Syariat Islam untuk muslim Indonesia masih ada. Dia sendiri membeberkan fakta dalam tesisnya, bahwa syariat Islam sudah masuk ke dalam berbagai ranah kehidupan sosial-politik-ekonomi masyarakat Indonesia. Dia memaparkan produk-produk hukum yang mengandung syariat Islam, kebijakan-kebijakan pendidikan yang didominasi agama Islam, serta banyak hal lain yang sesungguhnya sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita.
Seperti Trump, Rizieq paham politik kebodohan: bahwa kuasa politik adalah kuasa yang membutuhkan penyebaran imajinasi dan pengimanan terhadap imajinasi itu oleh massa. Ketika Rocky Gerung bilang bahwa negara memiliki peralatan paling lengkap untuk menyebarkan Hoax, ia lupa bahwa di zaman ini, perlengkapan yang lengkap itu tidak lagi milik negara. Perlengkapan itu adalah milik kaum aristokrat oligarki politik, seperti Donald Trump atau para kaum borjuis Indonesia. Rizieq punya jalur ke sana dengan berbagai macam traktat politik yang ia buat bertahun-tahun selama FPI menjadi anjing penguasa dulu. Kini anjing itu telah diangkat menjadi pelayan, yang sudah boleh punya suara dan tidak boleh menggigit lagi. Hanya boleh menyalak kadang-kadang, dan bermain teraniaya, seperti layaknya film-film Motinggo Busye yang melibatkan pembantu dan majikan.
Namun, seperti Marx yang ia kritik dalam tesisnya, perjuangan Rizieq belum selesai dan sepertinya takkan pernah selesai. Toh ia dan FPI-nya, kini sudah masuk ke ranah-ranah yang dilupakan pemerintah, dari masalah orang miskin, sampai aktivisme tani dan lingkungan. Tak percaya, cek saja video profil pesantren Habib Rizieq di akhir esei ini. Pada akhirnya kita semua harus berjuang untuk mewujudkan dunia yang ideal untuk kita. Kebanyakan orang cukup puas dengan mewujudkannya di rumah bersama keluarga dan anak-anak yang cukup mereka kasih uang, makan, serta pendidikan agama. Sisanya, seperti saya, akan selalu berusaha mewujudkan dunia dimana hasutan Rizieq cuma jadi obrolan warung kopi yang bisa dibicarakan berapi-api dengan saudara dan sahabat-sahabat, menajamkan pikiran dan kadang urat syaraf, tapi habis itu kembali ngopi dan ketawa-ketiwi menunggu mati.
Saya mengaku muslim. Tapi bukan muslim yang baik. Solat masih jarang-jarang, tapi berzakat lumayan teratur (diingetin nyokap). Puasa masih bolong-bolong (tapi diitung buat dibayar belakangan kalo ada umur). Saya juga sudah berhenti solat Jum’at di mesjid Indonesia. Terakhir kali solat Jumat di Indonesia sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, saya ingat saya Walk Out dengan kesal, nggak tahan dengar setan yang jadi khatib.
Terakhir kali saya Solat Jum’at adalah di World Bank, Washington DC awal tahun ini. Kuil kapitalisme, dimana Tuhan kebanyakan orang disembah hari ini: DUIT. Di sana saya shalat dengan muslim-muslim dari seluruh dunia. Di sebuah mushalla kecil yang pakenya harus shift-shift-an, saya dapat shift 3, sekitar jam 2 siang. Lucunya, sebagai orang yang mengaku ‘kiri’, solat di World Bank membuat saya bukan ‘kiri yang baik,’ walau setiap ada kesempatan saya selalu ikut atau membuat proyek komunitas, dan jalur hidup, prinsip, dan pekerjaan saya lumayan jauh dari struktur industri.
Saya Solat di World Bank bersama murid-murid saya yang sedang mengunjungi DC. Mereka seperti kebanyakan muslim Indonesia, setengah tidur dengerin ceramah–sudah biasalah mereka nggak perduli dengan isi ceramah Jum’atan. Tapi saya terjaga dan mendengarkan. Inti pembicaraan adalah bagaimana menjadi adil dalam Islam, yaitu ‘menempatkan sesuatu pada konteksnya.’ Yang menarik adalah, si penceramah menarik jauh tema itu menjadi pentingnya ilmu pengetahuan, baik alam, sosial, ekonomi, filsafat dan politik, untuk menjadi adil. Karena keadilan tanpa referensi itu tidak ada. Kita tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya kalau kita tidak tahu itu apa dan dimana tempatnya. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya adalah hal yang tidak adil: memakai celana dalam di kepala, misalnya, adalah hal yang tidak adil buat kepala dan buat si celana dalam (ini kalimat saya sendiri, bukan kalimat si penceramah–haha).
Peristiwa Demo anti-Ahok mengingatkan saya pada ceramah tersebut. Apakah Ahok adil membawa-bawa ayat Al-Quran dalam orasinya? Apakah umat Islam yang anti-Ahok adil dalam menempatkan Ahok sebagai calon pemimpin yang haram bagi muslim? Saya tidak bisa bicara soal ayat, tafsir, atau apapun itu. Itu bukan kapasitas saya dan saya merasa tidak adil bicara soal ayat dalam konteks agama. Dalam konteks budaya, saya masih pede bicara ayat dari kitab manapun, tapi konteks agama? Saya sih merasa tidak adil lah. Di situ saya merasa, Ahok tidaklah adil.
Namun, ketika orang-orang muslim mengharamkan pemimpin non-muslim, apakah itu adil? Ya, kalau pemimpin ‘muslim’ yang dimaksud adalah pemimpin agama, tentu adil-adil saja menolak Ahok. Kalau pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin seluruh umat Islam Jakarta, tentu baiknya jangan memilih pemimpin non muslim. Seorang kiai yang namanya saya lupa berkata, “Tidak mungkin seorang kristen menjadi imam shalat.” Saya setuju.
Cuman ya si Ahok jelas bukan pemimpin muslim. Dia nggak ngajarin agama. Dia juga bukan pemimpin Kristen, toh dia nggak ceramah di gereja tiap minggu–paling cuma sekali-kali aja dituduh pendetanya. Konteksnya, dia bukan pemimpin agama. Dia cuma pelamar kerja untuk jadi pelayan sipil (mengutip dia sendiri). Dia mau jadi CEO-nya Jakarta, anak buahnya warga Jakarta–masalah warga yang mana dari kelas apa, itu masalah lain. Adilkah kita menempatkan Ahok sebagai pemimpin muslim yang harus kita tolak?
Saya ikutan menolak Ahok menjadi pemimpin umat Islam. Tapi soal Ahok jadi pemimpin Jakarta, saya masih mau punya hak memilih dia atau kandidat lainnya. Dan saya yakin, kalau Pilkada Jakarta ini adalah untuk memilih pemimpin dengan tingkat kegantengan, Ahok pasti kalah. Dia jarang ngegym kok. Bandingin aje bodinya sama Sandiaga Uknow atau Agus Udahyanak—Udah Ya Nak, jangan jadi tentara lagi… Nyokap saya aja sudah bulat akan memilih Agus karena doi six pack (aduh mamah… ternyata cukup girang jeee sama brondong.)
Socrates dalam buku ‘Republik’ yang ditulis Plato, diceritakan pernah menggrataki pasar dengan ngajakin orang-orang ngobrol soal keadilan. Jawabannya tentu berbeda, dan seperti biasa, tidak ada kesimpulan mana ‘Adil’ yang benar dan yang salah. Ada yang menjawab keadilan adalah milik penguasa, ada juga yang menjawab–lucunya seperti muslim–bahwa keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, ada juga yang menjawab keadilan adalah ibarat timbangan. Seperti kata Aa Gym (yang juga jarang ngeGym), kita jadi banyak belajar dari kejadian Ahok dan surat Al-Maidah yang dia bawa-bawa. Ambil saja hikmahnya. Tapi, jangan ambil hak suara orang lah… di situ kita harusnya sepakat, mengambil hak suara orang artinya tidak a…
Ah, sudahlah. Saya tidak ingin bikin kesepakatan apa-apa. Terserah aja pilkada nanti gimana. Toh itu juga cuma ilusi besar demokrasi. Saya mah pro khilafah saja. Memilih naik onta dariada naik kendaraan bermotor. Onta ramah lingkungan dan tokainya bisa jadi pacar kuku.
Dalam politik, seringkali tidak diperlukan fakta, ilmu pengetahuan atau logika; namun fakta, ilmu pengetahuan dan logika memerlukan politik untuk bisa memajukan masyarakat.
Itu adalah hal yang saya pelajari ketika melihat bagaimana politik bekerja di banyak masyarakat di dunia. Politik adalah sebuah seni, dan seni selalu melebihi kenyataan, fakta atau logika. Seni memerlukan imajinasi, kreatifitas, dan kecakapan dalam menggunakan peralatannya: kostum, media, dll. Seni politik, sementara itu, adalah seni yang tujuannya hanya satu: kuasa.
Kuasa sendiri memiliki makna yang luas, dari yang sederhana dengan menggunakan kekuatan fisik semata, sampai yang kompleks dengan kekuatan simbolik seperti bahasa, referensi, hubungan sosial dan modal. Permainan kuasa, karenanya, menghalalkan apa saja, dari tipuan sampai manipulasi kenyataan. Dari membunuh satu orang martir, sampai membantai jutaan orang dalam sebuah genosida. Yang terpenting adalah tujuannya tercapai, dan tujuan ini tidak pernah sesederhana ‘menguasai dunia’.
Tujuan politik, bahkan yang paling sederhana sekalipun, bergantung pada konteks yang lebih besar dari tubuh individual itu sendiri. Sebuah tindakan pembunuhan dalam masyarakat sederhana, macam Qabil membunuh Habil, mewakili sebuah perebutan kuasa atas tubuh perempuan dan kuasa akan lahan. Setiap individu membawa dalam dirinya representasi-representasi. Keempat anak Adam, misalnya, membentuk oposisi biner dalam budaya agama semit. Habil sebagai lelaki ideal yang baik dan altruistik, Qabil sebagai lelaki jahat dan egoistik, Lubuda sebagai perempuan buruk rupa, dan Iqlima sebagai perempuan cantik. Di sini lelaki dinilai dari kualitasnya, dan perempuan dinilai dari kuantitasnya.
Representasi-representasi ini adalah imajinasi politik.
Kuasa politik didapat dengan cara membuat imajinasi politik menjadi kenyataan. Caranya dimulai dengan berbagi imajinasi dengan masyarakatnya. Imajinasi yang pertama kali dibagi adalah melalui bahasa. Bahasa mengajarkan posisi diri sendiri dan orang lain. Ketika seorang bayi belajar menyebut bapak dan ibu, ia pun belajar posisinya sebagai seorang anak yang tidak boleh memanggil bapak atau ibunya dengan sebutan nama langsung, khususnya dalam budaya timur. Dalam keluarga konvensional anak akan belajar bahwa bapak adalah kepala rumah tangga dan ibu adalah ‘milik bapak.’ Bapak adalah imam dan anak istrinya adalah makmum.
Ketika masyakarat menjadi lebih kompleks dan teknologi media berkembang dengan ditemukannya tulisan, mesin cetak, lalu media elektronik, imajinasi-imajinasi semakin dinamis berbenturan satu sama lain, berebut tempat dalam kenyataan. Agama yang pada awalnya hanya dikuasai segelintir orang pemilik kitab suci, tiba-tiba mendapat perlawanan dengan cara-cara yang berbeda dalam menafsirkan firman Tuhan. Mashab-mashab bermunculan, perang saudara, perang agama, masa kegelapan berlangsung hanya demi mewujudkan imajinasi soal Tuhan dan dunia Tuhan yang ia percaya. Dunia dijalankan oleh para psikopat delusional. Masa-masa itu tak pernah berakhir, kita masih bisa melihatnya di Timur Tengah hari ini.
ISIS. Sumber gambar: The Sun
Imajinasi politik non-agama juga tidak kalah mengerikan. Sejarah mencatat Hitler sebagai salah satu diktator paling parah yang ingin mewujudkan dunia ras Arya. Dia berpikir ke depan dengan cara yang sangat-sangat salah. Efeknya tidak main-main: imajinasi Hitler yang telah membantai jutaan orang, membuat sekelompok ras/agama Yahudi mengamini imajinasi mereka yang lain soal negara bernama Israel. Itu jadi masalah kita hari ini, di mana mereka yang sekuler dan konon ras paling cerdas ini, menduduki Palestina dengan alasan Agama dan janji Tuhan mereka akan tanah Perjanjian. Kelindan antara sekularisme dan agama ini membingungkan, saya tahu. Tapi seperti pembukaan tulisan ini, politik tidak pernah masalah logika, tapi kuasa.
Lalu kita bertemu dengan ilmu pengetahuan, sains, yang logis, matematis, eksakta, dan konon, tidak pernah bohong. Banyak orang atheis atau agnostik berharap bahwa ilmu pengetahuan tidak akan mengkhianati mereka; bahwa Tuhan tidak ada kecuali jika bisa dibuktikan ada secara rasional dan empiris. Selama seratus tahun belakangan ini, banyak dari kita percaya bahwa teknologi dan ilmu pengetahuan adalah mesin anti-politik (anti-political machine). Bahwasannya banyak masalah di dunia ini bisa diselesaikan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan, karena itu objektif.
Tapi bisa jadi masalah terbesar kita di abad ini adalah karena ilmu pengetahuan dan sains. Seratus tahun belakangan ini, terjadi banyak revolusi. Dan kerusakan terbesar datang bukan dari revolusi politik, tapi dari revolusi industri dan Iptek. Perang memang membunuh banyak orang, tapi perang-perang seratus tahun belakangan ini bukan semata-mata karena Tuhan. Imajinasi akan negara dan industrialisasi menimbulkan perang-perang akan sumber daya alam. Lalu ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangan seratus tahun belakangan ini juga berpusat pada eksploitasi terhadap alam dan manusia. Sepanjang sejarah planet ini, sumber daya yang dibentuk ratusan juta tahun, benar-benar dikuras dalam jangka waktu kurang dari seabad. Global warming yang terjadi abad ini adalah yang tercepat dan yang terparah sepanjang sejarah homo sapiens tinggal di bumi.
Pola pikir sains dan Iptek yang seperti mesin ini butuh sentuhan perempuan, sentuhan seorang ibu yang memelihara dan membesarkan alam. Bukan sentuhan seorang bapak yang membentuk alam seperti apa maunya seperti yang selama ini dilakukan. Sains pun ternyata butuh untuk belajar pada suku-suku pedalaman yang memperlakukan alam seperti ibu mereka, termasuk dalam membuat energi terbarukan menggunakan tenaga matahari, tenaga air atau tenaga surya. Film dokumenter “This Changes Everything,” memaparkan perlawanan-perlawanan orang-orang di seluruh dunia terhadap ekspansi sains dan teknologi Industri yang merusak alam dan penghidupan banyak orang lokal. Argumen film tersebut sangat kuat: bahwa sains dan teknologi selama ini dibawa ke arah yang salah, arah eksploitasi sumber daya alam.
Namun tentunya, isu Climate Change juga mengalami perlawanan dari kaum pengusaha konservatif yang penghasilannya dari sumber daya alam. Semua perang yang telah terjadi untuk perebutan sumber daya alam bisa percuma kalau semua konsumen mengkonversi kebutuhan energinya pada matahari, air, atau angin. Teknologi-teknologi baru tersebut harus tetap dibuat mahal dan tak terjangkau, hingga teknologi lama yang eksploitatif tetap bisa laku. Inilah hubungan haram antara politik-ekonomi-teknologi yang harus kita kritisi tanpa lelah. Sudah saatnya sains lebih membuka diri pada apa yang mereka anggap ‘tradisional’, seperti budaya-budaya teknologi lokal, dan mengembangkannya untuk membuat teknologi yang lebih ramah lingkungan dan accessible untuk masyarakat luas. Namun lagi-lagi kita akan mentok pada kebodohan. Di sini saya akan mulai masuk ke Politik Kebodohan.
Politik kebodohan adalah sebuah cara menunjukkan kuasa dengan membuat pernyataan yang jelas-jelas salah secara faktual dan logika sederhana, jauh dari bukti atau argumen sahih, tapi toh tetap dimajukan sebagai argumen dan, ironisnya, seringkali dimenangkan.
Biasanya politik kebodohan bisa memungkinkan karena ada yang salah dalam sebuah institusi politik, atau representasi yang diwakili oleh seorang individual yang mengeluarkan pernyataan tersebut. Individualnya salah, namun institusinya memungkinkannya untuk bisa memberikan pernyataan salah tersebut. Contoh yang paling mendunia saat ini adalah Donald Trump.
Bagaimana mungkin seorang pengusaha yang bukan politikus karir, dengan pernyataan-pernyataan yang seringkali seksis dan rasis, bisa menjadi satu-satunya calon dari partai Republican dan memiliki jutaan pendukung? Untuk itu, kita tidak harus membicarakan Donald Trump. Kita harus membicarakan institusi yang ia wakili: rakyat kulit putih konservatif Amerika dan partai Republican.
Rakyat kulit putih konservatif Amerika, yang sebutan stereotipenya adalah kaum Red Neck, mendukung Donald Trump karena alasan-alasan yang sederhana: ketakuan kehilangan kuasa atas tanah dan pekerjaan. Dalam perjalanan saya ke beberapa desa di Amerika, saya menemukan hal-hal yang luar biasa menakutkan untuk saya sebagai pendatang dari Asia: ada sebuah restoran yang menempatkan papan besar, “White people only,” (hanya untuk kulit putih). Ada juga sebuah gubuk kayu besar (Shack) dengan tulisan, “Guns available,” yang menandakan bahwa gubuk itu menjual senjata api secara bebas. Restoran dan gubuk senjata itu berada di dua desa yang berbeda yang tidak perlu saya sebutkan dimana. Toh, jikapun Anda ke sana, seperti saya, kemungkinan Anda tak sudi mampir, kecuali jika ingin merasakan panasnya peluru di pantat Anda. Kesamaan di dua desa ini adalah, banyak di halaman rumah mereka terpampang papan: “TRUMP: MAKE AMERICA GREAT AGAIN.”
Sementara itu, politisi partai Republican kalang kabut mendapati Trump menang sebagai calon mereka. Ini membuktikan betapa hancurnya pengkaderan kepimimpinan partai sayap kanan tersebut. Pasca Bush dan 9-11, lalu krisis ekonomi Amerika tahun 2008, partai yang beranggotakan banyak orang Kristen kaya raya ini tidak berhasil membuat kader-kader yang berkualitas. Menurut saya ini terjadi karena cara politik mereka adalah Politik Kebodohan itu: dengan modal hubungan sosial dan modal, mereka tidak perduli apakah pembenaran mereka soal perang Timur Tengah, atau tuduhan merka bahwa Global Warming adalah propaganda itu salah. Mereka hanya perduli pada ‘kepentingan’ (interest) bahwa perang Timur Tengah menguntungkan pengusaha dan industri senjata, dan jika Global Warming adalah propaganda, maka mereka bisa terus mengeksploitasi sumber daya. Imajinasi inilah yang mereka tekankan terus-menerus, dan akhirnya Trump masuk mengambil momentum. Karena dari semua capres Republican, Donald Trump adalah yang paling TIDAK PERDULI.
Trump tidak perduli kalau ia seringkali tidak konsisten dalam memberi pernyataan. Ia tidak perduli soal partai politik, ia tidak perduli soal ekonomi Amerika, atau politik luar negerinya. Trump adalah entertainer/entrepreneur sejati yang benar-benar mengenal penontonnya: orang kulit putih konservatif, atau orang yang punya ‘interest’ dalam usahanya. Pengalamannya di televisi membuatnya paham bahwa kontroversi menjual, dan media selalu akan membuat orang tolol semakin terkenal, jika orang tolol itu punya kuasa. Seperti anjing menggigit orang, Donald Trump tidak biasa karena dia orang tolol yang sangat kaya, dengan brand yang dekat dengan kata Triumph (menang). Ia ahlinya periklanan ilusi–propaganda industri dan pembangunan brand. Di sini kita bisa melihat satu lagi karakteristik Politik Kebodohan:
Politik kebodohan mengambil kuasa dari memperbodoh orang lain, dengan cara manipulasi informasi, propaganda, dan menghilangkan orang-orang yang memprovokasi massa untuk berpikir. Politik kebodohan berpegangan pada satu prinsip: menjadi bodoh adalah berkah (ignorant is a bliss).
Dalam politik kebodohan, kesederhanaan adalah segalanya. Pesan untuk massa rakyat harus sepopuler mungkin, dan sepopuler mungkin artinya sesingkat dan seklise mungkin. Masyarakat tak perlu tahu tujuan si politikus, tapi masyarakat hanya harus merasa berbagi imajinasi. Imajinasinya harus mendasar dan sederhana, seperti ketakutan akan kehilangan pekerjaan, atau iming-iming uang, atau (ini yang akan selalu populer) ketakutan akan neraka.
Di Indonesia, politik kebodohan selalu bekerja dengan baik. Dalam pilpres Prabowo vs Jokowi tahun 2014 lalu, kedua kandidat sesungguhnya memiliki dua sisi tim kampanye: tim kampanye untuk elit politik, dan tim kampanye untuk massa rakyat. Tim kampanye untuk massa rakyat adalah tim yang menggunakan politik kebodohan itu. Prabowo menjual imej pemimpin keras, tegas, galak. Cocok dengan massa rakyat yang maskulin. Sementara itu Jokowi menjual sosok pemimpin yang wajahnya seperti petani, kurus, dan dekat dengan rakyat. Soal politik kebodohan, keduanya sama-sama. 50-50. Seandainya Demokrasi Indonesia diserahkan pada Rakyat sepenuhnya, tidak ada yang akan menang di antara Prabowo dan Jokowi.
Yang memenangkan Jokowi adalah politik elitnya. Pecahnya Golkar dengan merapatnya Jusuf Kalla ke Jokowi, serta diikatnya beberapa petinggi militer dan kepolisian dalam perjanjian politiklah yang memenangkan Jokowi. Belum lagi dukungan dari luar negeri seperti Amerika Serikat dan Australia–yang terus terang menentang Prabowo. Dari sisi Prabowo sendiri, kita melihat KMP yang isinya orang-orang oportunis dengan politik dua kaki: celup ke ember manapun yang menguntungkan. Seperti banyak pendapat para ahli, politik Koalisi ini takkan tahan lama begitu tidak dikasih makan kuasa.
Apakah ini artinya politik untuk rakyat adalah politik kebodohan dan politik untuk elit adalah politik sebenarnya? Ya dan tidak.
Pada negara-negara yang demokrasinya sudah maju, setiap rakyat adalah elit. Setiap rakyat sudah punya daya baca dan daya kritis untuk memilih dan paham konsekuensi pilihan politiknya. Kalau mau contoh, kita bisa melihat beberapa negara Eropa, dari pemilihan walikota di London, sampai negara-negara dengan sistem pendidikan dan demokrasi mutakhir seperti Finlandia, atau Islandia yang Perdana Menterinya langsung mundur begitu didemo soal Panama Papers. Tapi kalau daya baca rakyat dan elitnya rendah, dan hubungan antara pemerintah, rakyat dan militernya lebih banyak konflik daripada kerjasama, maka Politik Kebodohan akan mendominasi.
Maka itu muncullah imajinasi-imajinasi yang dipaksakan macam kebangkitan PKI. Imajinasi yang dipaksakan ini adalah sebuah delusi, yang ironisnya banyak dipercaya orang-orang dengan ketidakberdayaan intelektual yang sama. Orang-orang pengidap Phronemophobia akut, yang kebanyakan tidak bisa disembuhkan. Mereka hanya bisa menang lewat penipuan besar-besaran atau kekerasan. Dan ketika kalah argumen, mereka tidak akan mengaku kalah, tapi langsung menuduh dizalimi secara politik atau menuduh orang yang benar sebagai orang yang terdoktrin pihak lain. Kuliah umum Kiki Syahnakri soal Marxisme-Aristotelian, misalnya, jelas-jelas salah dan dihujat habis-habisan di Media Sosial. Tapi toh, nampaknya dia cuek saja.
Kiki Syahnakri tidak sendirian. Di Amerika, seorang pendukung Donald Trump garis keras yang masih misterius namanya, pernah melakukan hal yang sama di tahun 2013 ketika ia protes untuk melengserkan presiden Obama. Politik kebodohan ini adalah masalah universal, dan sesuatu yang terus-terusan dipakai dimana-mana.
Orang misterius yang protes melengserkan Obama dengan alasan bahwa Obama adalah Muslim dan Muslim adalah Marxist. Dia muncul lagi dalam kampanye Donald Trump tahun ini untuk mendukung sentimen anti-Islam.
Akhirnya, jika kita mau jadi orang baik, perjuangan utamanya adalah mencerdaskan bangsa. Membuat seluruh rakyat jadi elit yang berdigdaya, yang daya bacanya tidak hanya seperti anak kelas 4 SD jaman Orba. Membuat kesadaran dunia-akhirat, bahwasannya dunia tidak kalah penting dibanding akhirat. Warisan utama yang harus ditinggalkan adalah cara berpikir untuk bisa hidup menjadi manusia unggul yang bisa berfungsi baik secara sosial dan politik, dan mendasarkan hidupnya pada rasio dan empiris yang tidak terlepas dari kenyataan sosial yang ada. Warisan itu hanya bisa dilakukan dengan memenangkan politik kebodohan ini, dengan segala cara.
Eseinosa
Esei Nosa 